Serapan MBG Baru 18,3% dari Pagu, Realisasi Baru Rp 13 Triliun
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Realisasi program unggulan Presiden Prabowo Subianto yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) baru mampu merealisasikan serapan dana sebesar Rp13 triliun hingga 8 September 2025, Angka ini setara dengan 18,3% dari pagu anggaran sebesar Rp 71 triliun, di luar tambahan anggaran yang disiapkan sebesar Rp100 triliun
“Sampai 8 September kemarin telah melayani 22,7 juta penerima dan dilayani oleh 7.644 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat paparan APBN KiTa edisi September 2025, di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Senin (22/9/2025).
Suahasil mengatakan jumlah penerima manfaat dan SPPB ini akan terus ditingkatkan. Harapannya penerima manfaat bisa dicapai sesuai target 82,9 juta penerima MBG.
Berdasarkan paparannya, sebagian besar penerima manfaat dari program MBG masih terfokus di Pulau Jawa. Di pulau terpadat di Indonesia ini, jumlah penerima MBG mencapai 13,26 juta penerima.
Tertinggi kedua yaitu Pulau Sumatera dengan 4,86 juta penerima. Setelah itu Pulau Sulawesi dengan 1,7 juta penerima, Bali dan Nusa Tenggara dengan 1,34 juta penerima, dan Pulau Kalimantan dengan 1,03 juta penerima. Penerima terendah yaitu di Maluku-Papua yang tercatat sebesar 520.000 orang penerima.
Baca Juga
KSP Dukung Menkeu Realokasi Dana MBG untuk Program Berdampak Langsung
Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana merealokasi anggaran program makan bergizi gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Anggaran MBG untuk 2025 mencapai Rp 71 triliun, dengan Rp 100 triliun dicadangkan.
“Kalau di akhir Oktober, kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita akan ambil juga uangnya,” kata Purbaya, saat taklimat media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Anggaran yang ditarik itu akan diserap dan disebar ke tempat lain. Purbaya juga membuka kemungkinan uang hasil serapan dari program MBG untuk mengurangi defisit atau utang.
“Jadi pada dasarnya nggak ada uang nganggur di kementerian yang di-earmark sampai akhir tahun,” kata dia.