Lesunya Harga Komoditas Andalan Ekspor Jadi Tantangan Ekonomi RI 2026

JAKARTA, Investortrust.id - Tekanan global diprediksi masih akan membayangi perekonomian Indonesia pada 2026. Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menilai, pelemahan harga dan permintaan komoditas ekspor utama menjadi salah satu faktor utama yang dapat menghambat laju pertumbuhan.

Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri mengatakan, empat komoditas unggulan ekspor Indonesia, yakni minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO), batu bara, nikel, dan gas alam masih menghadapi tren pelemahan harga. Keempat komoditas itu menyumbang sekitar 40% total ekspor Indonesia.

“Komoditas unggulan ekspor mencakup sekitar 40% dari ekspor Indonesia,” ujar Yose dalam diskusi bertajuk "Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026: Menimbang Janji Politik di Tengah Keterbatasan Fiskal" di kantor CSIS, Jakarta, Senin (18/8/2025).

Baca Juga

Total Anggaran Kesehatan Indonesia Turun Tipis Jadi Rp 128,5 Triliun pada 2026 

Menurut Yose, pelemahan harga empat komoditas ekspor itu sudah terjadi sejak 2 tahun terakhir dan kemungkinan masih berlanjut pada tahun depan. Ia menegaskan bahwa tren harga komoditas sangat berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Jadi, akan sangat sulit bagi pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,4% (secara tahunan) yang disebutkan dalam RAPBN 2026,” kata Yose.

Data menunjukkan, pada periode 2022 hingga 2024, penerimaan negara sangat ditopang pajak ekspor. Jika harga dan permintaan komoditas terus melemah, penerimaan negara otomatis akan tertekan.

 

Dalam RAPBN 2026, pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp 3.147,7 triliun atau naik 9,8% secara tahunan. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan dipatok Rp 2.692 triliun, tumbuh 12,8% secara tahunan.

Namun, kinerja bea masuk justru diperkirakan melemah. Dalam Buku II Nota Keuangan 2026, bea masuk ditargetkan Rp 49,9 triliun, turun 7,2% dari outlook penerimaan 2025 yang sebesar Rp 53,8 triliun.

 

Dampak suku bunga global

Selain tekanan harga komoditas, pemerintah juga diperkirakan menghadapi tantangan dari rezim suku bunga tinggi. Yose menjelaskan, Federal Reserve (The Fed), bank sentral Amerika Serikat, kemungkinan baru menurunkan suku bunganya pada kuartal I-2026.

Baca Juga

Pemerintah Janji Tak Akan Ada Tarif dan Pajak Baru di 2026

Kondisi ini membuat Bank Indonesia (BI) diperkirakan masih mempertahankan BI rate di kisaran 5,25%. Dampaknya, imbal hasil surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun akan lebih tinggi dibanding negara-negara pesaing.

“Ini tentunya akan menjadi perhitungan sendiri untuk beban fiskal Indonesia pada 2026 mendatang,” jelas Yose.