MBG, Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat Masuk Daftar 219 PSN Tahun 2026
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah menetapkan sebanyak 219 indikasi Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai prioritas pembangunan untuk tahun 2026. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan, 219 PSN tersebut tersebar pada sejumlah klaster prioritas pembangunan.
Rachmat menjelaskan ada sembilan proyek nasional juga diintegrasikan ke dalam daftar PSN, yakni makan bergizi gratis (MBG), pembangunan Sekolah Rakyat, digitalisasi pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kartu Kesejahteraan, Kartu Usaha Afirmatif, Pengelolaan Sampah Terpadu, Palapa Ring Integrasi, serta Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya.
Menurut Rachmat, klaster konektivitas menjadi yang terbanyak dengan memuat 74 proyek. Kemudian disusul klaster kawasan sebanyak 52 proyek dan klaster bendungan sebanyak 41 proyek. Ia menambahkan, penguatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 dilakukan melalui pencantuman proyek-proyek strategis lintas sektor tersebut.
"PSN mencakup berbagai klaster dan penjabaran konkret dari RKP tahun 2026 di antaranya klaster Direktif Presiden seperti kluster air, sanitasi, energi, klaster irigasi, klaster konektivitas, klaster kawasan pertanian, klaster perumahan, serta klaster teknologi," ungkapnya saat menyampaikan paparan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) itu mengungkap, PSN yang ditetapkan diarahkan untuk mendukung sejumlah sasaran strategis pembangunan nasional. Antara lain seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengurangan jumlah kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta pemerataan pembangunan nasional.
Ia pun memastikan daftar 219 PSN tersebut akan terus dikawal untuk mendukung percepatan dan kesinambungan pembangunan nasional.
Baca Juga
Presiden Prabowo Kunjungi Bali untuk Resmikan Proyek Strategis Sektor Kesehatan
"Seluruh prioritas ini dirancang sesuai dengan arahan Presiden dan menjawab kebutuhan tantangan pembangunan,” sambungnya.
Kepala Bappenas menjabarkan, dari total 219 PSN, sebanyak 155 proyek berada di Kawasan Barat Indonesia (KBI), sedangkan 55 proyek lainnya berlokasi di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Proyek-proyek tersebut terbagi dalam sejumlah klaster, di antaranya:
1. Klaster Konektivitas: 74 proyek
2. Klaster Kawasan: 52 proyek
3. Klaster Air dan Sanitasi: 10 proyek
4. Klaster Irigasi: 8 proyek
5. Direktif Presiden: 7 proyek
6. Klaster Perumahan: 2 proyek
7. Klaster Pertanian: 2 proyek
8. Klaster Teknologi: 2 proyek
Rachmat melanjutkan, implementasi konkret dapat dilihat dari Prioritas Nasional (PN) 3, yaitu pengembangan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, penguatan industri kreatif, dan pemberdayaan koperasi.
Ia menjelaskan sasaran PN 3 akan diukur dari berbagai indikator makro, seperti stok infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang ditargetkan mencapai 47 persen pada 2026, proporsi lapangan kerja formal sebesar 37,95%, serta peningkatan rasio PDB pariwisata dan ekonomi kreatif.
Adapun proporsi penciptaan lapangan kerja formal dipatok sebesar 37,95 persen dengan intervensi percepatan peningkatan budaya UMKM dan Koperasi.
"Dalam hal ini kami juga terus menyadari bahwa perencanaan yang matang akan menghasilkan program-program yang terukur," tuturnya.