Perjanjian IEU-CEPA Fokus terhadap Pengembangan Kapasitas UMKM
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah Indonesia menjelaskan salah satu aspek yang akan dikembangkan dalam perjanjian dagang Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) adalah peningkatan kapasitas UMKM.
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan pengembangan kapasitas UMKM Indonesia menjadi bagian yang relatif baru dari perjanjian dagang Uni Eropa.
“Yang relatif baru sebenarnya di dalam suatu format perjanjian, yaitu khusus mengenai small and medium enterprise,” kata Djatmiko, di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/6/2025).
Baca Juga
IEU-CEPA Diharapkan Bisa Bantu Kerek Pertumbuhan Ekonomi RI 0,04%
Djatmiko mengatakan, setidaknya ada 24 bab yang disepakati Indonesia dan Uni Eropa dalam IEU CEPA. Aspek kerja samanya mulai dari yang bersifat klasik, yakni terkait perdagangan barang dan jasa, investasi, hingga fasilitas bea dan cukai, hingga bersifat baru, seperti aspek UMKM, transparansi, perdagangan digital, maupun pengadaan barang-barang pemerintahan.
"Kalau boleh saya katakan pertama kali Uni Eropa memiliki perjanjian yang sangat komprehensif dan sangat luas kerja sama pembangunan pertumbuhan perdagangan berkelanjutan," kata dia.
Tak hanya UMKM, Djatmiko menjelaskan kesepakatan baru terkait dengan IEU CEPA ini berhubungan dengan perdagangan berkelanjutan untuk barang-barang di sektor energi dan komoditas mentah. Kedua negara sepakat untuk membuat perdagangan di sektor itu lebih berkelanjutan melalui IEU CEPA.
"Kita sudah sepakat bagaimana bisa menjadi satu powerhouse di sektor energy and raw material, yang berbasis ataupun juga bernuansa green and blue elements," ujar dia.
Baca Juga
Ini Komoditas yang Berpotensi untuk Diekspor ke Eropa Saat IEU-CEPA Terealisasi
IEU-CEPA ditargetkan akan terimplementasi mulai akhir 2026. Berikut ini daftar lengkap bab yang masuk dalam perjanjian IEU-CEPA:
1. Trade in Goods
2. Trade in Services
3. Investment
4. Technical Barriers to Trade (TBT)
5. Sanitary and Phytosanitary (SPS)
6. Intellectual Property Rights (IPR)
7. Small and Medium Enterprises (SMEs)
8. Trade Remedies
9. Customs and Trade Facilitation
10. Rules of Origin
11. Good Regulatory Practices
12. Transparency
13. Digital Trade
14. Trade and Sustainable Growth
15. Competition
16. Energy and Raw Materials
17. Government Procurement
18. Economic Cooperation and Capacity Building
19. Sustainable Food System
20. Dispute Settlement
21. Initial Provision and General Definitions
22. Institutional Provision
23. Final Provision
24. Exceptions