Politik Pendidikan, Peningkatan Industri dan Kesejahteraan: Terobosan Triputra

Bagian Kedua

Oleh DR Ing Ignatius Iryanto Djou Gadi Gaa, SF, M Eng Sc, CSRS,
Pemerhati Pendidikan dan Politik

INVESTORTRUST.ID - Grup korporasi nasional, Triputra Group -- yang didirikan oleh Pak Theodore Permadi Rachmat -- membuat terobosan lain menggandeng Persada Group yang didirikan almarhum Pak Benny Subianto dan kini dipimpin oleh putrinya Ibu Arini Subianto. Triputra dan Persada mendirikan sebuah unit khusus yang diperlakukan sebagai salah satu subgrup yang bergerak di bidang pendidikan. Unit ini diberi nama Triputra Edukasi Nusantara (TEN).

Badan hukumnya berbentuk PT. PT TEN juga mendukung dan membina lembaga pendidikan. Tujuan utama kehadiran TEN adalah memastikan berjalannya good university governance yang diadaptasi dari good corporate governance yang diterapkan dalam Triputra Group.

Seluruh aspek pendidikan, baik yang akademik maupun yang nonakademik direncanakan, dimonitor, dan dikontrol dengan menerapkan berbagai metoda yang diterapkan di Triputra Group. Proses pembelajarannya diserahkan ke profesional pendidikan dan dosen serta instruktur yang direkrut. Manajemen pengelolaannya yang dibina, agar semuanya terukur, termonitor, juga diperbaiki secara continue sesuai siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act) dalam manajemen korporasi. 

Baca Juga: Politik Pendidikan, Peningkatan Industri dan Kesejahteraan (Bagian Pertama) 

Politik Pendidikan, Penguatan Industri, dan Peningkatan Kesejahteraan

Di Solo dan Maumere, Apa Tujuannya?
TEN baru berdiri 5 tahun dan kini membina dua lembaga pendidikan tinggi, satu di Solo (Jawa Tengah) dan satu di Maumere (Flores). Langkah-langkah dan proses pembinaannya masih berlangsung, dan diharapkan akan menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas dalam bidangnya masing masing. 

Walaupun berbentuk PT dan menjadi salah satu anak perusahaan dari Triputra Group, PT TEN didesain tidak sebagai profit center. TEN diberi tugas untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan yang dibinanya terinstitusionalisasi secara profesional dan mencapai kemandiriannya secara berkelanjutan. 

Mimpi pendiri Triputra Group Pak Teddy Rachmat Bersama sahabatnya almarmuh Pak Benny Subianto -- yang juga telah menjadi mimpi para penerusnya -- adalah ikut mengurangi kemiskinan di negeri ini. Mimpi itu telah sering dinyatakan dalam berbagai kesempatan, yang juga ditayangkan ke publik. Beliau meyakini bahwa mendirikan dan membina lembaga pendidikan memang penting, namun tidak merupakan tujuan akhir. 

Tujuan akhirnya adalah mengurangi kemiskinan, dengan cara memastikan bahwa lulusan dari lembaga pendidikan yang dibina pasti mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan tetap dan dengan itu, misi mengurangi kemiskinan tercapai. Mimpi para pendirinya ini yang harus diwujudkan oleh tim di Triputra Edukasi Nusantara. 

Tentu, mimpi besar yang tidak mudah ini pasti membutuhkan biaya yang besar, dan idealnya tidak menjadi cost center secara berkelanjutan. Pembinaan dan supervisinya sebaiknya -- selain mampu memandirikan lembaga binaan setelah suatu periode pembinaan tertentu -- juga mampu memberikan benefit bagi korporasi sendiri. Ini hanya mungkin jika pola CSV juga diterapkan di sini. 
 

Prasyarat Pola CSV Pendidikan

Pola CSV bisa diterapkan dalam bidang pendidikan, jika lulusan dari lembaga pendidikan yang dibangun dan dibina itu bisa menjadi talent pool bagi korporasi dan menjadi bagian dari strategy recruitment korporasi.

Selama ini, pola recruitment regular di korporasi dilaksanakan dengan berbagai cara:

1.    Pola standar.
Perusahaan mengumumkan lowongan di berbagai media termasuk media online, seleksi berkas yang masuk, tes tertulis dan psikotes, interview HRD, interview user, dan perjanjian kerja.

Cara ini kurang menjamin terpilihnya kandidat yang sesuai dengan corporate value maupun skill yang dibutuhkan, karena masa dan proses seleksi yang singkat. Pelamar biasanya berjumlah ribuan dengan Indeks Prestasi Kumulatif yang rata rata tinggi, sering diatas 3,5, namun ketika diseleksi skill yang dimiliki tidak sesuai dengan IPK yang dimiliki. Gap antara IPK dengan skill ini makin nyata, justru setelah bergabung menjadi karyawan. Ini tentu saja menjadi problem serius bagi korporasi. 

2.    Seleksi lewat magang.
Lewat banyak perguruan tinggi yang memiliki program magang atau praktek kerja. Ini menjadi fase yang baik untuk mempersiapkan lulusan agar memahami dan mengalami dunia kerja, sehingga jika nanti bekerja fase adaptasinya bisa lebih cepat dijalani. Namun, mekanisme ini tidak bisa dijadikan mekanisme recruitment karena durasi magang umumnya hanya 3 bulan, sehingga tidak cukup waktu untuk memonitor soft skill maupun hard skill-nya. 

Baca Juga

Indonesia Incorporated: Gotong Royong Ekonomi Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah

3.    Seleksi lewat program Management Trainee. 
Banyak korporasi memiliki program ini, yang umumnya digunakan untuk menjaring calon pemimpin perusahaan di masa depan (future corporate leader). Dari pengalaman banyak perusahaan, peminat program ini sangat banyak, sehingga korporasi memiliki kesempatan untuk menyeleksi kandidat terbaik, minimal dari aspek akademiknya.

Durasi program ini sangat lama, ada yang hingga 18 bulan, dengan program yang intensif serta praktek kerja di berbagai divisi yang ada. Selama mengikuti program ini, pesertanya sudah mendapatkan allowance dari korporasi. Dan yang menyelesaikan program ini serta dinyatakan lulus pasti direkrut oleh korporasi. 

Penulis tidak memiliki data, bagaimana karier dari karyawan terpilih yang direkrut dengan program management trainne ini, baik dari aspek attitude, kinerja korporatif, maupun loyalitasnya. Yang pasti biaya yang dikeluarkan oleh perusahan untuk program seperti ini sangat tinggi.

CSV Solusi
Prinsip CSV dapat diterapkan dalam konteks di atas. Di bagian hulu,korporasi mendirikan dan membina universitas atau politeknik, di hilirnya, korporasi menyaring dan menyeleksi best talent dari mahasiswanya sebagai bagian dari strategy recruitment. Proses menyaring dan menyeleksi ini sebaiknya dengan mekanisme yang tertata serta durasi cukup, untuk memonitor dan mengembangkan attitude, soft skill and hard skill dari talent. Dengan demikian, karakter mahasiswanya sudah dipersiapkan sejalan dengan sistem nilai korporasi (corporate values), serta memiliki hard skill yang mendukung proses bisnis di korporasi. Oleh karena itu, pola magang terstruktur adalah pilihan yang baik.

Dua lembaga dari negeri yang pendidikan vokasinya terbaik di dunia, yaitu Econit (perwakilan Kamar Dagang Jerman di Indonesia) dan Swisscontact (lembaga NGO dari Swiss), telah mengembangkan suatu sistem magang yang rapi. Di sini, peran lembaga pendidikan serta peran dari industri ditata dan dipersiapkan seimbang, sehingga benefit untuk dunia industri dan dunia pendidikan juga dapat terjamin.

Econit meluncurkan program yang disingkat GDVET (German Dual Vocation Education and Trainning). Sementara, Swisscontact meluncurkan program yang disebut SS4C (Swiss Skill for Competitiveness). 

Kedua program ini memiliki objective meningkatkan daya saing global dari korporasi, sekaligus menjadi jembatan antara pendidikan vokasi dengan dunia industri. Dua pola ini memiliki kemiripan. Baik lembaga pendidikan maupun korporasi berperan aktif dalam program, sehingga proses integrasi mahasiswa yang mengikuti program ke dalam dunia kerja dari korporasi tersebut bisa dikawal secara optimal. Korporasi akan memiliki talent pool untuk future leader-nya, sementara lembaga pendidikan bisa mewujudkan janji ke masyarakat bahwa lulusannya akan memasuki dunia kerja sesuai skill yang dilatih. Dengan itu, prinsip shared value dapat diwujudkan. 

Supertax Deduction Insentif Korporasi Dipersulit?
Dalam konteks regulasi di Indonesia, ada benefit lain yang bisa diperoleh oleh korporasi. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan  PP No 45 Tahun 2019, yang memberi peluang bagi korporasi yang menjalankan pendidikan vokasi untuk mendapatkan deduksi pajak sebesar 300% dari investasi yang dikeluarkan untuk pendidikan vokasi tersebut.

Sayangnya, regulasi yang bisa menjadi daya tarik bagi dunia korporasi ini implementasinya diinfokan agak dipersulit. Hampir tidak ada korporasi yang telah melaksanakan pendidikan vokasi berhasil mendapatkan deduksi pajak yang dijanjikan ini.

Usul kepada Presiden Prabowo
Penulis memberanikan diri untuk mengusulkan 2 poin kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai penutup dari refleksi ini:
1.    Kembalikan lagi Dirjen Pendidikan Vokasi di Kementerian Pendidikan, dengan misi meningkatkan daya tarik pendidikan tinggi vokasi bagi generasi muda kita. Salah satu cara yang bisa ditempuh, izinkan nama Politeknik diganti dengan nama Universitas Terapan, tentu dengan standar pendidikan sarjana terapan maupun magister terapan. 
2.    Mendorong -- bila perlu mewajibkan -- korporasi korporasi besar, mungkin dengan nilai revenue minimal tertentu, untuk mengembangkan pendidikan vokasi dan ikut mengawal penerapan insentif super tax deduction bagi korporasi yang telah melakukannya. 

Semoga dengan dua kebijakan strategis tersebut, bonus demografi yang tengah kita alami benar-benar merupakan bonus menuju Indonesia Emas. Indonesia yang menjadi negara maju dengan pendapatan penduduk tinggi pada 2045 atau 100 tahun RI merdeka. Amin. (pd)