BI Rate Tetap 5,75%, Ini Alasannya
JAKARTA, investortrust.id - Bank Indonesia memutuskan BI Rate tetap di level 5,75% pada rapat Dewan Gubernur BI selama dua hari yang berakhir Rabu (23/04/2025) siang. Sejumlah faktor dikemukakan Gubernur BI Perry Warjiyo yang mendasari keputusan mempertahankan suku bunga kebijakan tersebut, di tengah volume perdagangan global yang menurun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bergerak sedikit di bawah titik tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi RI oleh Bank Sentral, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang terpangkas.
"BI juga memutuskan untuk mempertahankan suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00%. Demikian pula, suku bunga Lending Facility dipertahankan sebesar 6,50%," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur BI Bulan April 2025, di Jakarta, Rabu (23/04/2025).
Perry menjelaskan, selain menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, keputusan itu diambil BI juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi RI. Sementara, kondisi inflasi dalam negeri terkendali dan aliran modal asing portofolio juga masih masuk ke Tanah Air. Investasi langsung asing (FDI) juga masih meningkat.
Aliran modal asing portofolio yang masih masuk ini mendukung posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia kuat. Nilai cadev mencapai US$ 157,1 miliar.
"Kami juga mencermati ruang penurunan suku bunga. Ini mengingat inflasi dalam negeri yang terkendali memungkinkan potensi penurunan suku bunga acuan ke depan dan pertumbuhan ekonomi kita juga tetap baik," ucapnya.
Baca JugaIndeks Dolar Melemah, Rupiah Cetak Rekor Terendah Rp 16.869/USD
Dana Asing Masuk Jepang dan Eropa
Sementara itu, kebijakan penaikan tarif impor luar biasa tinggi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia ini. Bahkan potensi resesi Negeri Paman Sam meningkat.
"Dari financial channel, hal ini akan membuat preferensi resiko yang sangat memburuk dari para investor global. Ini juga mengubah arus portofolio investasi," ucap dia.
Dinamika global, tandas Perry, masih sangat tinggi.
Baca Juga
Ada perubahan aliran modal asing yang semula masuk ke AS kini menjadi keluar dan masuk ke negara dan aset yang aman. Ini termasuk ke kawasan Eropa dan Jepang, yang menyebabkan meningkatnya aliran masuk ke bond di negara/kawasan tersebut.
Prediksi Ekonom
Keputusan BI itu sejalan dengan prediksi para ekonom sebelumnya. Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto mengatakan, dalam situasi dan kondisi ekonomi dan geopolitik global yang sedang tidak baik-baik saja, stance kebijakan moneter BI memang sebaiknya lebih ke prostabilitas atau menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, meski inflasi domestik relatif rendah.
"Saya cenderung melihat BI Rate akan dipertahankan di level 5,75%," katanya di Jakarta, Selasa (22/04/2025).
Asesmen BI Selengkapnya
Berikut adalah asesmen BI selengkapnya yang disampaikan Perry.
I. Bauran Kebijakan Moneter dan Makroprudensial
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 April 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%. Keputusan ini dinilai konsisten dengan upaya menjaga prakiraan inflasi RI tahun 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1%, mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah makin meningkatnya ketidakpastian global, serta untuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi NKRI.
Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati ruang penurunan BI Rate lebih lanjut dengan mempertimbangkan stabilitas nilai tukar rupiah, prospek inflasi, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) telah diperkuat pada 1 April 2025, untuk lebih mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, sejalan dengan program Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor perdagangan serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran akan terus diperkuat, demikian pula akseptasi pembayaran digital terus diperluas.
Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi RI yang berkelanjutan tersebut didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:
- 1. Penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental, terutama melalui intervensi transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik. Strategi ini disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan kecukupan likuiditas di perbankan.
- 2. Penguatan strategi operasi moneter pro-market untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas), serta mendorong aliran masuk modal asing. Ini dilakukan dengan:
- a. Menjaga struktur suku bunga instrumen moneter dan swap valas untuk tetap menarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik.
- b. Memperkuat strategi transaksi term-repo dan swap valas untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan.
- c. Memperkuat peran Primary Dealer (PD) untuk meningkatkan transaksi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar.
- 3. Penguatan implementasi kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan, dengan:
- a. Mengimplementasikan penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) pada 1 April 2025 untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan pada sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja.
- b. Mempertahankan: (i) Rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar 0%; (ii) Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%; (iii) Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 5% dengan fleksibilitas repo sebesar 5%; serta (iv) rasio PLM Syariah sebesar 3,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 3,5%.
- c. Memperkuat implementasi ketentuan Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) untuk mendorong pendanaan perbankan bagi manajemen likuiditas dan penyaluran kredit ke sektor riil.
- 4. Penguatan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit, berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM.
-
5. Penguatan akseptasi digital dengan: (i) implementasi strategi pencapaian target QRIS, baik dari sisi supply maupun demand dan (ii) edukasi QRIS antarnegara kepada merchant dan pengguna di berbagai destinasi pariwisata, (iii) perluasan implementasi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) untuk integrasi layanan pembayaran industri, serta (iv) penguatan stabilitas infrastruktur pembayaran dan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan lembaga pendukung.
Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah, untuk menjaga stabilitas. Selain itu, mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita pemerintah.
Sinergi dilakukan dalam tujuh area kebijakan. Ini mencakup (i) kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dalam memitigasi gejolak global, (ii) koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, (iii) upaya mendorong pembiayaan ekonomi melalui KLM, (iv) dukungan dalam mengakselerasi transformasi digital pemerintah, (v) upaya memperkuat hilirisasi dan ketahanan pangan, (vi) dukungan dalam mendorong pengembangan ekonomi hijau, syariah, dan inklusi, serta (vii) dukungan dalam pembangunan sumber daya manusia. Selain itu, BI terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.
Bank Indonesia juga memperkuat dan memperluas kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal. Selain itu, memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.
II. Safe Haven Asset Keuangan Eropa, Jepang, dan Emas
Ketidakpastian perekonomian global tercatat makin tinggi, didorong kebijakan tarif resiprositas Amerika Serikat. Pengumuman kebijakan tarif resiprositas AS 2 April 2025, serta langkah retaliasi oleh Tiongkok dan kemungkinan dari sejumlah negara lain meningkatkan fragmentasi ekonomi global dan menurunnya volume perdagangan dunia.
Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 diprakirakan akan menurun dari 3,2% menjadi 2,9%. Penurunan terbesar terjadi di AS dan Tiongkok, sejalan dengan dampak perang tarif yang dilancarkan kedua negara yang memiliki ekonomi terbesar pertama dan kedua dunia tersebut.
Pertumbuhan ekonomi di negara maju dan negara berkembang lainnya juga diprakirakan akan melambat, dipengaruhi dampak langsung dari penurunan ekspor ke AS dan dampak tidak langsung dari penurunan volume perdagangan dengan negara-negara lain. Perang tarif dan dampak negatifnya terhadap penurunan pertumbuhan AS, Tiongkok, dan ekonomi dunia memicu peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global serta mendorong perilaku risk aversion pemilik modal.
Yield US Treasury menurun dan indeks dolar AS terhadap berbagai mata uang dunia (DXY) melemah, di tengah peningkatan ekspektasi penurunan Fed Funds Rate (FFR). Aliran modal dunia bergeser dari AS ke negara dan aset yang dianggap aman (safe haven asset), terutama ke aset keuangan di Eropa dan Jepang serta komoditas emas.
Sementara itu, aliran keluar modal global dari negara berkembang masih berlanjut, sehingga memberikan tekanan terhadap pelemahan mata uangnya. Memburuknya kondisi global tersebut memerlukan penguatan respons dan koordinasi kebijakan untuk menjaga ketahanan eksternal, mengendalikan stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.
III. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI
Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga triwulan I-2025 masih terjaga, di tengah peningkatan ketidakpastian global. Konsumsi rumah tangga tumbuh positif didukung keyakinan pelaku ekonomi dan kondisi penghasilan yang secara umum masih stabil. Belanja pemerintah terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), belanja sosial, dan berbagai insentif lainnya, serta kenaikan permintaan musiman selama perayaan Idulfitri 1446 H juga mendukung konsumsi rumah tangga.
Investasi, khususnya nonbangunan, tetap menopang pertumbuhan ekonomi. Hal ini tecermin dari meningkatnya impor barang modal, terutama alat-alat berat.
Ekspor nonmigas pada triwulan I-2025 meningkat. Kinerja ini terutama ditopang komoditas manufaktur, seperti mesin serta besi dan baja, ke negara-negara ASEAN.
Secara spasial, pertumbuhan ekonomi berbagai wilayah terindikasi tetap baik. Ini terutama wilayah Kalimantan dan Jawa.
Ke depan, kebijakan tarif resiprositas AS dan langkah retaliasi yang ditempuh Tiongkok dan kemungkinan dari negara lain dapat memengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 sedikit di bawah titik tengah kisaran 4,7-5,5%, dipengaruhi dampak langsung kebijakan tarif AS yang menurunkan ekspor Indonesia ke AS dan dampak tidak langsung akibat penurunan permintaan ekspor dari mitra dagang lain Indonesia, terutama Tiongkok.
Sehubungan dengan itu, berbagai kebijakan perlu diperkuat guna memitigasi dampak dari menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi dunia, dengan mendorong permintaan domestik dan memanfaatkan peluang peningkatan ekspor. BI terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial untuk menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi, didukung dengan percepatan digitalisasi sistem pembayaran.
Bank Indonesia juga terus mempererat sinergi dengan kebijakan stimulus fiskal pemerintah pusat dan daerah. Ini termasuk dukungan penuh terhadap implementasi berbagai program pemerintah dalam Asta Cita.
IV. NPI Dukung Ketahanan Eksternal
Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap baik sehingga mampu mendukung ketahanan eksternal. Surplus neraca perdagangan berlanjut pada Maret 2025 sebesar US$ 4,3 miliar, meningkat dibandingkan surplus bulan sebelumnya US$ 3,1 miliar.
Aliran masuk modal asing ke instrumen keuangan domestik dalam bentuk investasi portofolio sejak awal tahun 2025 hingga akhir Maret mencatatkan net inflows US$ 1,6 miliar. Pada April 2025 (hingga 21 April), investasi portofolio mencatatkan net outflows US$ 2,8 miliar akibat kuatnya dampak ketidakpastian global pascapengumuman tarif resiprositas AS.
Perkembangan terkini menunjukkan tekanan outflows mulai berkurang terutama pada SBN. Hal ini sejalan tetap baiknya prospek perekonomian Indonesia, termasuk ketahanan eksternal yang terjaga baik.
Posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2025 tercatat tinggi sebesar US$ 157,1 miliar, setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
BI memprakirakan NPI 2025 tetap baik. Hal ini ditopang defisit transaksi berjalan yang rendah dalam kisaran 0,5-1,3% dari produk domestik bruto (PDB), serta surplus transaksi modal dan finansial yang berlanjut di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
V. Rupiah Terkendali
Nilai tukar rupiah dinilai tetap terkendali, didukung kebijakan stabilisasi BI di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Nilai tukar rupiah pada 27 Maret 2025 tercatat Rp 16.560 per dolar AS atau menguat 0,12% (ptp) dibandingkan dengan level akhir Februari 2025. Namun demikian, tekanan kuat terhadap nilai tukar rupiah terjadi di pasar off-shore(Non Deliverable Forward/NDF) pada saat libur panjang pasar domestik dalam rangka Idulfitri 1446 H, akibat kebijakan tarif resiprositas AS.
BI pada 7 April 2025 melakukan intervensi di pasar off-shore NDF secara berkesinambungan di pasar Asia, Eropa, dan New York, guna stabilisasi nilai tukar rupiah dari tingginya tekanan global. Respons kebijakan ini memberikan hasil positif, tecermin dari perkembangan rupiah yang terkendali dan menguat menjadi Rp 16.855 per dolar AS pada 22 April 2025, dibanding level Rp 16.865 per dolar AS pada hari pertama pembukaan pasar domestik pascalibur tanggal 8 April 2025.
Pergerakan rupiah masih sejalan dengan perkembangan mata uang regional dan berada dalam kisaran yang sesuai dengan fundamental ekonomi domestik dalam menjaga stabilitas perekonomian. Ke depan, nilai tukar rupiah diprakirakan stabil didukung komitmen BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik.
BI terus memperkuat respons kebijakan stabilisasi, termasuk intervensi terukur di pasar off-shore NDF dan strategi triple intervention pada transaksi spot, DNDF, dan SBN di pasar sekunder. Seluruh instrumen moneter juga terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI, untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung stabilitas rupiah.
VI. Inflasi Inti Terkendali
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Maret 2025 tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. IHK pada Maret 2025 mengalami inflasi sebesar 1,03% (yoy), dengan inflasi inti tetap terkendali sebesar 2,48% (yoy), sejalan dengan konsistensi suku bunga kebijakan BI (BI Rate) untuk mengarahkan ekspektasi inflasi.
Inflasi kelompok volatile food (VF) tercatat sebesar 0,37% (year on year). Hal ini didukung oleh kecukupan pasokan komoditas pangan utama dan eratnya sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID), melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Sementara itu, kelompok administered prices tercatat deflasi sebesar 3,16% (yoy), tidak sedalam deflasi bulan sebelumnya sebesar 9,02% (yoy) Ini terutama dipengaruhi oleh berakhirnya implementasi kebijakan diskon tarif listrik untuk rumah tangga dengan daya terpasang listrik < 2.200 VA.
Ke depan, BI meyakini inflasi terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2025 dan 2026. Inflasi inti diprakirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas ekonomi yang memadai, imported inflation yang terkendali, dan dampak positif dari digitalisasi. Inflasi VF diprakirakan terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.
VII. SRBI Rp 881,86 Triliun
Penguatan respons kebijakan moneter terus dilakukan. Ini termasuk optimalisasi strategi operasi moneter pro-market dalam rangka stabilitas nilai tukar rupiah dan pencapaian sasaran inflasi.
Sebagai upaya pendalaman pasar uang dan pasar valas, serta strategi mendorong aliran masuk modal asing ke pasar keuangan dalam negeri, instrumen moneter pro-market SRBI, SVBI, dan SUVBI terus dioptimalkan. Hingga 21 April 2025, total posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat sebesar Rp 881,86 triliun, US$ 1,40 miliar, dan US$ 277 juta.
Kepemilikan non-resident dalam SRBI per tanggal 21 April 2025 mencapai Rp 209,90 triliun (23,80% dari total outstanding). Implementasi dealer utama (primary dealer) sejak Mei 2024 juga makin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar, sehingga memperkuat efektivitas instrumen moneter dalam stabilisasi nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi.
BI juga melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder untuk memperkuat operasi moneter, yang mencerminkan sinergi erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal pemerintah. Selama tahun 2025 (hingga 22 April), Bank Indonesia telah membeli SBN sebesar Rp 80,98 trilliun, yaitu melalui pasar sekunder sebesar Rp 54,98 trilliun dan pasar primer dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara (SPN), termasuk syariah, sebesar Rp 26,00 trilliun. Ke depan, berbagai inovasi instrumen yang telah diterbitkan akan dioptimalkan guna terus memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter.
VIII. Bunga SRBI Turun
Transmisi kebijakan moneter dinilai tetap baik, di tengah kenaikan risiko dari dinamika global. Sejalan dengan penurunan BI Rate pada Januari 2025 dan operasi moneter yang ditempuh BI, suku bunga pasar uang (INDONIA) terus menurun menjadi 5,77% pada 21 April 2025 dari semula sebesar 6,03% pada awal Januari 2025.
Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan tanggal 16 April 2025 juga menurun, namun tetap menarik untuk aliran masuk modal asing. Tingkat suku bunga masing-masing turun dari 7,16%; 7,20%; dan 7,27% pada awal Januari 2025 menjadi 6,59%; 6,61%; dan 6,64% per 16 April 2025.
Imbal hasil SBN juga tetap menarik, meski menurun. Yield untuk tenor 2 tahun menurun dari 6,96% menjadi 6,54%, sementara untuk tenor 10 tahun menurun dari 6,98% menjadi 6,94%.
Adapun suku bunga perbankan dinilai rendah ditopang oleh kecukupan likuiditas perbankan, sejalan dengan implementasi penguatan KLM serta publikasi transparansi SBDK. Likuiditas yang cukup tersebut mampu meningkatkan efisiensi pembentukan suku bunga perbankan sehingga mendukung penyaluran kredit perbankan.
Pada Maret 2025, suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit tercatat masing-masing sebesar 4,77% dan 9,20%. Ini relatif stabil dibandingkan level pada bulan sebelumnya.
IX. Kredit Investasi Tumbuh Tinggi
Kredit perbankan tetap tumbuh positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kredit pada Maret 2025 tercatat sebesar 9,16% (yoy), lebih rendah dari 10,30% (yoy) pada bulan Februari 2025.
Pertumbuhan kredit investasi masih relatif tinggi, yaitu 13,36% (yoy). Sementara, pertumbuhan kredit konsumsi dan kredit modal kerja masing-masing tercatat sebesar 9,32% (yoy) dan 6,51% (yoy).
Dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit (lending standard) dan kondisi likuiditas dinilai masih memadai. Namun, sejumlah bank mulai menghadapi kendala dalam meningkatkan pendanaan baik Dana Pihak Ketiga (DPK) maupun sumber lainnya untuk penyaluran kredit.
Dari sisi permintaan, kontribusi pertumbuhan kredit terutama didukung pada sektor industri, pertambangan, dan jasa sosial. Sementara, kontribusi pertumbuhan kredit pada sektor konstruksi dan perdagangan masih terbatas.
Pembiayaan syariah tercatat tumbuh sebesar 9,18% (yoy). Sementara itu, kredit UMKM tumbuh sebesar 1,95% (yoy).
Ke depan, berbagai risiko ketidakpastian global dan dampaknya terhadap perekonomian domestik perlu menjadi perhatian, karena dapat memengaruhi prospek permintaan kredit dan preferensi penempatan aset likuid perbankan. BI memprakirakan pertumbuhan kredit perbankan akan menuju ke batas bawah kisaran 11-13% pada 2025.
Sehubungan dengan itu, BI akan terus memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif. Ini termasuk mengoptimalkan KLM dan memperkuat implementasi ketentuan Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN), untuk mendorong pendanaan perbankan bagi manajemen likuiditas dan penyaluran kredit ke sektor riil. Bank Sentral juga akan terus mempererat koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mendorong pertumbuhan kredit, guna mendukung pembiayaan ekonomi.
X. Insentif KLM Rp 370,6 Triliun
Bank Indonesia juga terus mendorong implementasi penguatan KLM untuk mendukung pertumbuhan kredit perbankan. Mulai 1 April 2025, KLM ditingkatkan dari paling besar 4% menjadi sampai dengan 5% dari DPK.
Hingga minggu kedua April 2025, Bank Indonesia telah memberikan insentif KLM sebesar Rp 370,6 triliun, meningkat Rp 78,3 triliun dari minggu keempat Maret 2025 sebesar Rp 292,3 triliun. Khusus sektor perumahan, insentif KLM meningkat Rp 84,0 triliun dari minggu keempat Maret 2025, seiring implementasi penguatan KLM pada 1 April 2025.
Insentif KLM diberikan masing-masing kepada kelompok bank badan usaha milik negara (BUMN) sebesar Rp 161,7 triliun, badan usaha swasta nasional (BUSN) Rp 167,4 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) Rp 35,7 triliun, dan kantor cabang bank asing (KCBA) sebesar Rp 5,8 triliun. Secara sektoral, insentif tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yakni pertanian, real estate, perumahan rakyat, konstruksi, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta UMKM, ultramikro, dan hijau.
XI. CAR Tinggi 26,95%
Ketahanan perbankan tetap kuat mendukung stabilitas sistem keuangan RI. Likuiditas perbankan memadai, tecermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) pada Maret 2025 yang tinggi sebesar 26,22%.
Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan pada Februari 2025 tercatat tinggi sebesar 26,95%. Demikian pula, risiko kredit tetap terkendali, tecermin dari rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) perbankan rendah, sebesar 2,22% bruto dan 0,81% neto pada Februari 2025.
Hasil stress test BI juga menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat, serta ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga. BI terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko ekonomi domestik dan global, yang dapat mengganggu ketahanan perbankan dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
XII. Transaksi QRIS Melambung 169,15%
Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada triwulan I-2025 tetap tumbuh, didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Dari sisi transaksi, pembayaran digital -- terdiri atas transaksi melalui aplikasi mobile dan internet -- pada triwulan I-2025 mencapai 10,76 miliar transaksi. Ini tumbuh 33,50% (yoy), didukung peningkatan seluruh komponen.
Volume transaksi aplikasi mobile dan internet terus tumbuh masing-masing sebesar 34,51% (yoy) dan 18,89% (yoy). Demikian pula, volume transaksi pembayaran digital melalui QRIS tetap tumbuh tinggi sebesar 169,15% (yoy), didukung peningkatan jumlah pengguna dan merchant.
Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 1,07 miliar transaksi atau tumbuh 57,68% (yoy). Nilainya mencapai Rp 2.741,81 triliun.
Volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS tumbuh 0,69% (yoy) menjadi 2,47 juta transaksi, dengan nilai Rp 46.281,21 triliun. Sementara dari sisi pengelolaan uang rupiah, Uang Kartal yang Diedarkan (UYD) tumbuh 15,51% (yoy) menjadi Rp 1.240,12 triliun pada triwulan I-2025.
Transaksi digital melalui QRIS selama periode Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2025 juga meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan volume transaksi per pengguna mencapai 111% (yoy). Ini lebih tinggi dibandingkan periode RAFI 2024 sebesar 76%. Sementara, pertumbuhan UYD selama periode RAFI 2025 mencapai 8,63% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan 8,44% (yoy) pada periode RAFI 2024.
XIII. Stabilitas Sistem Pembayaran
Stabilitas sistem pembayaran juga tetap terjaga, ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Dari sisi infrastruktur, stabilitas sistem pembayaran tecermin pada penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) yang lancar dan andal serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai, pada triwulan I-2025, termasuk selama periode RAFI 2025.
Dari sisi struktur industri, interkoneksi antarpelaku dalam sistem pembayaran terus menguat, diikuti oleh ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) yang meluas. Transaksi pembayaran berbasis Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) juga meningkat, sejalan dengan perluasan tingkat adopsi.
Ke depan, Bank Indonesia akan terus memastikan ketersediaan, keandalan, dan keamanan SPBI serta sistem pembayaran industri. Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).