Dana Asing Keluar Jumbo Rp 24,04 Triliun Sepekan, Mengapa?

JAKARTA, investortrust.id - Dana asing keluar dari berbagai instrumen keuangan di pasar Indonesia menembus Rp 24,04 triliun sepekan ini. Net sell jumbo ini seiring lonjakan yield atau imbal hasil US Treasury (UST) Note 10 tahun menembus 4,425%. 

"Kami sampaikan aliran modal asing berdasarkan data transaksi pada April minggu II (8-10 April 2025), secara agregat non-resident tercatat jual neto Rp 24,04 triliun. Akumulasi jual neto tersebut didorong jual neto di pasar SRBI (instrumen operasi moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia), Surat Berharga Negara (SBN) RI, dan saham, masing-masing sebesar Rp 10,47 triliun, Rp 7,84 triliun, dan Rp 5,73 triliun," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, dikutip Sabtu (12/04/2025).

Ia juga menjelaskan aliran modal neto asing sepanjang tahun 2025 (year to date), berdasarkan data setelmen hingga 10 April 2025. Asing tercatat beli neto Rp 7,11 triliun di SRBI dan Rp13,05 triliun di pasar SBN, namun jual neto Rp 32,48 triliun di saham.

Premi Credit Default Swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 10 April 2025 juga meningkat 113,35 bps. Ini naik dibandingkan dengan level 4 April 2025 sebesar 105,75 bps. CDS adalah kontrak derivatif keuangan yang berfungsi sebagai bentuk asuransi terhadap risiko gagal bayar (default) dari suatu obligasi atau instrumen utang.

Yield SBN Naik

BI juga menjelaskan kondisi perekonomian global dan domestik terkini, yang menjadi indikator perkembangan stabilitas nilai rupiah. "Kami laporkan perkembangan nilai tukar 7 – 10 April 2025. Pada akhir hari Kamis, 10 April 2025, rupiah ditutup pada level (bid) Rp 16.795 per dolar AS dan yield SBN 10 tahun turun ke 7,026%. DXY (indeks dolar Amerika Serikat) melemah ke level 100,87. Imbal hasil UST Note 10 tahun naik ke 4,425%," ujar Denny.

DXY adalah indeks yang menunjukkan pergerakan dolar AS terhadap enam mata uang utama lainnya, yakni euro (EUR), yen Jepang (JPY), pound sterling Inggris (GBP), dolar Kanada (CAD), krona Swedia (SEK), dan franc Swiss (CHF). Sedangkan UST Note merupakan surat utang negara yang dikeluarkan pemerintah AS dengan tenor 1-10 tahun. 

"Pada pagi hari Jumat, 11 April 2025, rupiah dibuka pada level (bid) Rp 16.780 per dolar AS. Yield SBN 10 tahun naik ke 7,06%," paparnya.
 

Perang Tarif Agresif AS vs Cina

Menjelang pemberlakukan tarif resiprositas yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang awalnya efektif pada 9 April 2025, Cina melakukan retaliasi dengan menerapkan tarif resiprositas 34% atas produk AS yang semula akan diberlakukan pada tanggal 10 April. Hal ini lantaran sebelumnya produk Cina sudah dikenai bea masuk 20% sehingga dengan kena tarif resiprositas awal 34%, total tarif impor masuk pasar AS menjadi 54%.

Ekonomi terbesar pertama dan kedua di dunia ini saling balas menaikkan tarif atas masing-masing produk mitra dagang, hingga per 12 April 2025 ini ketegangan perdagangan antara AS dan Cina mencapai titik baru dengan saling menaikkan tarif impor secara tidak masuk akal. Penaikan tarif sangat cepat dan agresif ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah peradaban manusia.

​
Hingga hari ini, pemerintahan periode kedua atau terakhir Presiden AS Donald Trump telah menaikkan tarif impor terhadap produk-produk dari Cina menjadi total 145%. Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan perdagangan agresif yang dimaksudkan untuk menekan RRT dalam berbagai isu, termasuk perdagangan narkotika yang masuk AS dan defisit perdagangan bilateral luar biasa besar yang diderita negara adidaya itu. Di sisi lain, tarif resiprositas yang dikenakan ke sebagian besar negara lain -- termasuk Indonesia 32% -- ditunda 90 hari guna memberi kesempatan negosiasi dengan Negeri Paman Sam.

Sebagai balasan, Cina lebih lanjut meningkatkan tarif impor terhadap barang-barang dari AS dari 34% ke 84% dan kini menjadi 125%, yang efektif mulai 12 April 2025. Pemerintahan Presiden Xi Jinping menyatakan bahwa hal ini akan menjadi kenaikan terakhir dan tidak akan menanggapi lebih lanjut jika AS kembali menaikkan tarif.

Negeri komunis itu juga mengajukan keluhan baru ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan memberlakukan pembatasan tambahan. Ini termasuk pada ekspor mineral langka dan impor produk-produk AS seperti film dan layanan pendidikan.

Para ekonom memperingatkan bahwa eskalasi perang dagang yang sangat destruktif ini dapat mengganggu perdagangan global dan meningkatkan risiko resesi. Ini terutama bagi negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada ekspor.