Pemerintah Diminta Negosiasi dengan AS Dibanding Berharap Pengembalian GSP
JAKARTA, investortrust.id - Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pemberian Generalized System of Preferences (GSP) akan sulit dilakukan Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia, usai Presiden AS Donald Trump menerapkan tarif impor ke Tanah Air sebesar 32%.
Menurut Bhima, Indonesia kini sudah menjadi negara dengan pendapatan atau penghasilan menengah, sehingga dianggap tidak layak untuk mendapatkan fasilitas GSP seperti beberapa tahun lalu, dan berakhir pada Desember 2020 silam.
"Soal GSP sepertinya sulit karena status Indonesia sudah jadi negara upper middle income country yang tidak eligible mendapatkan fasilitas GSP," ucap Bhima kepada Investortrust.id, Kamis (3/4/2025).
Dibanding mengharapkan adanya fasilitas GSP dari Amerika Serikat, Bhima menilai pemerintah Indonesia sebaiknya melakukan negosiasi secara bilateral dengan negara Paman Sam tersebut.
Pasalnya, pemberlakuan tarif impor AS sebesar 10% akan mulai berlaku pada 5 April, sedangkan tarif khusus akan mulai berlaku pada 9 April. Oleh karenanya, terdapat ruang negosiasi pemerintah Indonesia ke pemerintah AS.
"Sebaiknya buka ruang bilateral negosiasi dengan AS. Masih ada waktu untuk lakukan revisi terhadap resiprocal tariff Trump. Meskipun probabilitasnya kecil," terangnya.
Lebih lanjut, Bhima juga menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara-negara yang tergabung dalam Brasil, Rusia, India, China, South Africa (BRICS).
"Saran berikutnya adalah perkuat intra-trade dan investment cooperation dengan BRICS. Blok perdagangan investasi BRICS cukup prospektif di tengah AS perang dagang. Terutama alternatif pasar Timur Tengah (GCC) bisa diandalkan," papar Bhima.