BI Rate Tetap 5,75%, Ini Alasannya

JAKARTA, investortrust.id - Bank Indonesia memutuskan BI Rate tetap di level 5,75%, pada Rabu (19/03/2025) siang. Sejumlah alasan dikemukakan Gubernur BI Perry Warjiyo sehingga Bank Sentral RI mengambil keputusan mempertahankan suku bunga acuan bulan ini. 

BI juga memutuskan untuk mempertahankan suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00%. Suku bunga Lending Facility juga dipertahankan sebesar 6,50%. 

Hal itu dikatakan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulan Maret 2025, Rabu (19/03/2025). Acara berlangsung di Ruang Konferensi Pers, Gedung Thamrin Lantai 1, Bank Indonesia, Jakarta Pusat. 

"Masih tetap tingginya ketidakpastian global memerlukan respons kebijakan yang tepat dan terkoordinasi dengan baik, untuk memperkuat ketahanan eksternal serta menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga baik di tengah ketidakpastian yang masih tinggi. Konsumsi rumah tangga tetap baik meski perlu terus didorong, guna memanfaatkan keyakinan konsumen yang terjaga," ucap Perry. 

Baca Juga

Asing Keluar Masif SBN dan Saham, Rupiah Rontok Tembus Rp 16.500/USD

Dana Asing Masih Masuk

Perry Warjiyo mengatakan, Dewan Gubernur BI mempertahankan suku bunga acuan dengan didasarkan kebijakan moneter prostabilitas serta langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025. Ini termasuk mempertimbangkan efektivitas dalam menjaga aliran masuk modal asing dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Perry juga menjelaskan, pada tahun 2025 sejak awal tahun hingga 17 Maret, BI mencatat adanya net foreign capital inflows di pasar keuangan RI senilai US$ 0,8 miliar. Ini terutama ditopang aliran masuk dana asing ke Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Sedangkan di pasar saham mencatatkan net foreign capital outflows.

"Kredit perbankan juga tetap tinggi untuk mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan kredit mencapai 10,3% year on year pada Februari 2025," ujar Perry.  





Baca Juga

Waduh Dana Asing Sehari Keluar Rp 18,59 Triliun, Dampak terhadap Pasar Bergejolak?

Dari perkembangan global, lanjut Perry, The Fed kemungkinan hanya menurunkan suku bunga acuan Amerika Serikat satu kali tahun 2025. Fed Funds Rate saat ini sebesar 4,25-4,50%.

"Jika sebelumnya (dana global) mengalir ke dolar AS, saat ini mulai bergeser. Kini mulai mengalir untuk membeli emas, hal ini juga menjelaskan mengenai perkembangan tekanan di pasar saham (yang mencatatkan foreign capital outflow)," ujar Perry 

Sesuai Prediksi

Keputusan BI tersebut sesuai dengan prediksi Economist PT Bank UOB Enrico Tanuwidjaja. Ia sebelumnya memperkirakan Bank Sentral akan mempertahankan suku bunga acuan sebesar 5,75%. Pada pertemuan RDG BI Februari 2025, Dewan Gubernur juga memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya, BI Rate.

"Pandangan kami adalah besar kemungkinan Bank Indonesia masih akan menahan suku bunga acuan mereka pada RDG Maret 2025," kata Enrico kepada Investortrust, Selasa (18/03/2025).

Paparan Moneter-Ekonomi Selengkapnya
Berikut adalah paparan dan analisis moneter dan ekonomi yang disampaikan Gubernur BI Perry selengkapnya. Perry didampingi Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, Deputi Gubernur BI Doni P Joewono, Deputi Gubernur BI Juda Agung, Deputi Gubernur BI Aida S Budiman, dan Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta.  

I. Buka Ruang Penurunan Bunga
RDG BI pada 18-19 Maret 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate, keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga prakiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1%, mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang tetap tinggi, dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ke depan, BI terus mencermati prospek inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam memanfaatkan ruang penurunan BI Rate, dengan mempertimbangkan pergerakan nilai tukar rupiah. 

II. Kebijakan Makroprudensial
Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) diarahkan untuk lebih mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan UMKM. Keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran akan terus diperkuat, demikian pula akseptasi digitalisasi sistem pembayaran akan terus diperluas.

Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan strategi operasi moneter pro-market untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas), serta mendorong aliran masuk modal asing, dengan:

1. 1. ​a. Mengoptimalkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) sebagai instrumen moneter pro-market.
   2.  
   3. b. Menjaga struktur suku bunga instrumen moneter untuk tetap menarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik. 
   4.  
   5. c. Memperkuat strategi transaksi term-repo dan swap valas.
   6.  
   7. d. Memperkuat peran Primary Dealer (PD) untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar.

2. Penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

3. Penguatan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit, berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM

4. Penguatan akseptasi digital dengan: (i) implementasi strategi pencapaian target QRIS, baik dari sisi supply maupun demand, melalui sinergi dengan program pemerintah untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan peningkatan efisiensi transaksi ritel antarnegara; dan (ii) menjaga momentum pemanfaatan kerja sama QRIS cross border pada koridor yang sudah terbentuk.

5. Penguatan dukungan kebijakan sistem pembayaran pada program pemerintah. Ini di antaranya melalui program perluasan QRIS cross border pada berbagai destinasi pariwisata dan wisatawan mancanegara, serta literasi keuangan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan program Asta Cita pemerintah. Sinergi dilakukan dalam tujuh area kebijakan, yakni (i) kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dalam memitigasi gejolak global, (ii) koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, (iii) upaya mendorong pembiayaan ekonomi melalui KLM, (iv) dukungan dalam mengakselerasi transformasi digital pemerintah, (v) upaya memperkuat hilirisasi dan ketahanan pangan, (vi) dukungan dalam mendorong pengembangan ekonomi hijau, syariah, dan inklusi, serta (vii) dukungan dalam pembangunan sumber daya manusia. 

Selain itu, Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia juga memperkuat dan memperluas kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.

III. Dunia Tumbuh 3,2%, Cina Lebarkan Defisit
BI menilai ketidakpastian global tetap tinggi akibat kebijakan penaikan tarif impor Amerika Serikat yang makin luas. Di AS, kebijakan tarif impor berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat di tengah meningkatnya pemberian insentif fiskal, sementara laju penurunan inflasi tidak secepat yang diprakirakan.

Ekonomi Eropa, Jepang, dan India juga terkena dampak rambatan kebijakan penaikan tarif impor AS tersebut. Hal ini menambah tekanan di tengah permintaan domestik yang belum meningkat, akibat keyakinan usaha yang rendah dan ekspor yang melambat.

Di sisi lain, pelemahan pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebagai akibat kebijakan tarif impor AS tertahan dengan kebijakan pelebaran defisit fiskal 2025, dibanding dari yang ditargetkan. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025 diprakirakan sebesar 3,2%.

Di pasar keuangan global, ketidakpastian masih berlanjut, diwarnai oleh penurunan yield (imbal hasil) US Treasury dan melemahnya indeks mata uang dolar AS (DXY) di tengah ketidakpastian penurunan Fed Funds Rate (FFR). Aliran modal global yang semula terkonsentrasi ke AS bergeser sebagian ke komoditas emas dan obligasi di negara maju dan negara berkembang.

Sementara itu, portofolio investasi saham masih terkonsentrasi ke negara maju kecuali AS, dan belum masuk ke negara emerging market (EM). Tetap tingginya ketidakpastian global tersebut memerlukan respons kebijakan yang tepat dan terkoordinasi dengan baik untuk memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

IV. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 4,7-5,5%
Bank Sentral menegaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga baik di tengah ketidakpastian yang masih tinggi. Konsumsi rumah tangga -- yang menjadi penyumbang utama produk domestik bruto (PDB) RI -- tetap baik, meski perlu terus didorong guna memanfaatkan keyakinan konsumen yang terjaga serta meningkatnya secara musiman permintaan menjelang perayaan Idulfitri 1446 H. Selain itu, perlu dukungan belanja pemerintah terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan belanja sosial. 

Investasi swasta juga perlu makin ditingkatkan. Hal ini guna mengoptimalkan keyakinan produsen yang tecermin pada Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank Indonesia yang ekspansif, terutama pada meningkatnya volume pesanan.

Dari eksternal, ekspor nonmigas meningkat pada Februari 2025. Penguatan ekspor ditopang terutama komoditas minyak kelapa sawit dan kendaraan bermotor.

Secara sektoral, lapangan usaha pertanian diprakirakan meningkat didorong panen raya. Sedangkan sektor pertambangan dan industri pengolahan melambat, dipengaruhi permintaan eksternal yang menurun.

Dengan berbagai perkembangan tersebut, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2025 tetap baik dalam kisaran 4,7-5,5%. Ke depan, Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakannya untuk tetap menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Stimulus kebijakan makroprudensial dan akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran terus dioptimalkan sehingga bersinergi dengan stimulus fiskal pemerintah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga terus mendukung penuh implementasi program Asta Cita pemerintah, termasuk untuk pembiayaan ekonomi, digitalisasi, serta hilirisasi dan ketahanan pangan. 

V. NPI Surplus US$ 3,5 Miliar
BI menilai Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap baik dan mendukung ketahanan eksternal. Surplus neraca perdagangan berlanjut pada Februari 2025 sebesar 3,1 miliar dolar AS, setelah pada Januari 2025 mencatat surplus US$ 3,5 miliar. 

Sementara itu, aliran masuk modal asing ke instrumen keuangan domestik membaik pada Maret 2025. Aliran modal asing ke SBN dan SRBI pada Maret 2025 (hingga 17 Maret 2025), mencatat net inflows masing-masing sebesar US$ 0,2 miliar dan US$ 0,1 miliar, sejalan imbal hasil yang menarik dan prospek perekonomian yang tetap baik. Sementara itu, aliran modal ke saham selama Maret 2025 mencatatkan net outflows US$ 0,3 miliar, sejalan dengan perkembangan di pasar saham regional. 



Dengan perkembangan ini, investasi portofolio 2025 sejak awal tahun hingga 17 Maret 2025 mencatatkan net inflows US$ 0,8 miliar didorong inflows pada SBN dan SRBI. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2025 tetap tinggi sebesar US$ 154,5 miliar, setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Ini juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. 

Secara keseluruhan, defisit NPI pada 2025 diprakirakan tetap sehat. Prediksi ini seiring surplus transaksi modal dan finansial yang berlanjut, didukung imbal hasil investasi yang tetap menarik dan defisit transaksi berjalan yang terjaga dalam kisaran defisit 0,5% sampai 1,3% dari produk domestik bruto atau PDB. 

VI. Kurs Rupiah Terkendali
Sementara itu, nilai tukar rupiah dinilai tetap terkendali, didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Maret 2025 (hingga 18 Maret) menguat sebesar 0,94% (point to point), setelah pada Februari 2025 melemah 1,69% (ptp). Ini dipengaruhi berkurangnya aliran masuk modal asing ke saham regional, termasuk Indonesia, sejalan dengan ketidakpastian global.

BI menilai tetap stabilnya nilai tukar rupiah sejalan dengan konsistensi kebijakan stabilisasi Bank Indonesia. Rupiah yang terkendali juga tecermin pada kurs rupiah yang relatif stabil dibandingkan dengan kelompok mata uang negara berkembang mitra dagang utama Indonesia, dan tetap lebih kuat terhadap kelompok mata uang negara maju di luar dolar AS.

Ke depan, nilai tukar rupiah diprakirakan stabil, didukung komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik.

Seluruh instrumen moneter juga akan terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI, untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. 

VII. Februari Deflasi Tahunan 0,09% 
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Februari 2025 tercatat tetap rendah, dan mendukung stabilitas perekonomian. IHK pada Februari 2025 mengalami deflasi sebesar 0,09% (year on year), terutama dipengaruhi oleh dampak positif implementasi kebijakan diskon tarif listrik untuk rumah tangga dengan daya terpasang listrik < 2.200 VA. Diskon mendorong komponen administered prices (AP) mengalami deflasi 9,02% (yoy).

Sementara itu, inflasi inti tetap terkendali pada level 2,48% (yoy), sejalan konsistensi suku bunga kebijakan Bank Indonesia (BI Rate) untuk mengarahkan ekspektasi inflasi. Inflasi kelompok volatile food (VF) melambat 0,56% (yoy), didukung oleh sinergi erat Bank Indonesia bersama TPIP dan TPID melalui GNPIP di berbagai daerah.

Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1%. Inflasi inti diprakirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik, imported inflation yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi. Inflasi VF diprakirakan terkendali, didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia serta pemerintah pusat dan daerah.

VIII. SRBI Rp 892,36 Triliun
Strategi dan instrumen operasi moneter pro-market terus diperkuat BI, untuk mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah dan pencapaian sasaran inflasi. Sebagai upaya pendalaman pasar uang dan pasar valas, serta mendorong aliran masuk modal asing ke pasar keuangan dalam negeri, instrumen moneter pro-market SRBI, SVBI, dan SUVBI terus dioptimalkan.

Hingga 17 Maret 2025, posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat sebesar Rp 892,36 triliun, US$ 2,30 miliar, dan US$ 320 juta. Kepemilikan non-resident dalam SRBI per tanggal 17 Maret 2025 mencapai Rp 232,41 triliun (26,05% dari total outstanding). 

Implementasi Dealer Utama atau Primary Dealer sejak Mei 2024 juga makin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar, sehingga memperkuat efektivitas instrumen moneter dalam stabilisasi nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi. Bank Indonesia juga melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder untuk memperkuat operasi moneter, yang mencerminkan sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah.

Selama tahun 2025 (hingga 18 Maret), Bank Indonesia telah membeli SBN sebesar Rp 70,74 triliun, yaitu melalui pasar sekunder sebesar Rp 47,31 triliun dan pasar primer dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara (SPN), termasuk syariah, sebesar Rp 23,43 triliun. Ke depan, berbagai inovasi instrumen yang telah diterbitkan akan dioptimalkan, guna terus memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter.

IX. Bunga SRBI hingga 7,27%
Transmisi kebijakan moneter juga berjalan baik, terutama ke pasar uang. Sejalan dengan penurunan BI Rate pada Januari 2025 dan operasi moneter yang ditempuh Bank Indonesia, penurunan suku bunga pasar uang (INDONIA) berlanjut sehingga menjadi 5,79% pada 18 Maret 2025, dari semula sebesar 6,03% pada awal Januari 2025.

Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan tanggal 14 Maret 2025 juga menurun, namun tetap tercatat menarik untuk mendukung aliran masuk modal asing, yakni masing-masing dari 7,16%; 7,20%; dan 7,27% pada awal Januari 2025 menjadi 6,32%; 6,37%; dan 6,40%. Imbal hasil SBN tenor 2 tahun per 18 Maret 2025 juga tetap menarik, meski menurun, dari 6,96% menjadi 6,51%. Sementara, imbal hasil SBN tenor 10 tahun meningkat dari 6,98% menjadi 7,00%.

Suku bunga perbankan tercatat juga tetap rendah, ditopang oleh likuiditas perbankan yang memadai sejalan dengan implementasi penguatan KLM dan publikasi transparansi SBDK. Kondisi tersebut pada gilirannya mampu meningkatkan efisiensi pembentukan suku bunga perbankan yang makin baik, sehingga mendukung penyaluran kredit perbankan. Suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada Februari 2025 tercatat masing-masing sebesar 4,79% dan 9,21%, relatif stabil dibandingkan level pada bulan sebelumnya.

X. Insentif KLM Naik Maksimal ke 5% DPK, Kredit Tinggi 
Kredit perbankan juga tetap tinggi untuk mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kredit mencapai 10,30% (yoy) pada Februari 2025, didorong oleh sisi penawaran dan permintaan. Dari sisi penawaran, pertumbuhan kredit ditopang oleh realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan yang masih berlanjut, dukungan pendanaan dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang terus mencatatkan tren positif sejak 2025, serta ketersediaan likuiditas yang tetap baik sejalan dengan implementasi penguatan KLM.

Hingga minggu kedua Maret 2025, Bank Indonesia telah memberikan insentif KLM sebesar Rp 291,8 triliun. Insentif disalurkan kepada kelompok bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 125,7 triliun, Badan Usaha Swasta Nasional (BUSN) sebesar Rp 132,8 triliun, Bank Pembangunan  Daerah (BPD) Rp 27,9 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar Rp 5,4 triliun. 

Secara sektoral, insentif tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yakni pertanian, real estate, perumahan rakyat, konstruksi, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta UMKM, ultramikro, dan hijau. Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja penjualan korporasi yang masih tumbuh positif. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi, masing-masing sebesar 14,62% (yoy), 7,66% (yoy), dan 10,31% (yoy).

Pembiayaan syariah juga tumbuh sebesar 9,15% (yoy). Kredit UMKM juga tumbuh 2,51% (yoy).

Ke depan, Bank Indonesia akan turut mendorong pertumbuhan kredit melalui berbagai kebijakan makroprudensial yang akomodatif, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini termasuk mengoptimalkan kenaikan KLM dari paling besar 4% menjadi sampai dengan 5% dari DPK, yang berlaku mulai 1 April 2025. Peningkatan KLM sebesar 1% DPK tersebut akan semakin mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, sejalan dengan program Asta Cita pemerintah. 

Ketahanan perbankan juga dinilai tetap kuat, mendukung stabilitas sistem keuangan. Likuiditas perbankan memadai, tecermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) pada Februari 2025 yang tinggi sebesar 26,32%. Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan pada Januari 2025 tercatat tinggi sebesar 27,01%.

Kualitas kredit juga tetap sehat, tecermin pada rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) perbankan pada Januari 2025 yang terjaga rendah, sebesar 2,18% bruto dan 0,79% secara neto. Secara keseluruhan, ketahanan perbankan yang tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko tecermin pada tetap baiknya hasil stress-test yang dilakukan Bank Indonesia, serta ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga.

Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang dapat mengganggu ketahanan perbankan dan stabilitas sistem keuangan, secara keseluruhan.

XI. Pembayaran Digital Melonjak 31,21%
Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Februari 2025 tetap tumbuh baik. Hal ini didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.

Dari sisi transaksi, pembayaran digital mencapai 3,38 miliar transaksi atau tumbuh 31,21% (yoy) pada Februari 2025, didukung oleh seluruh komponennya. Volume transaksi pada aplikasi mobile dan volume transaksi pada internet terus meningkat, masing-masing tumbuh 32,22% (yoy) dan 16,51% (yoy) pada Februari 2025. Demikian pula, volume transaksi pembayaran digital melalui QRIS tetap tumbuh tinggi 163,32% (yoy) pada Februari 2025, didukung peningkatan jumlah pengguna dan merchant.

Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 330,08 juta transaksi atau tumbuh 75,82% (yoy), dengan nilai mencapai Rp 858,27 triliun pada Februari 2025. Volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS meningkat sebesar 4,66% (yoy) menjadi 807,18 ribu transaksi dengan nilai Rp 14.749,90 triliun, pada Februari 2025.

Sementara itu, dari sisi pengelolaan uang rupiah, Uang Kartal yang Diedarkan (UYD) tumbuh 9,79% (yoy) menjadi Rp 1.112,22 triliun pada Februari 2025.

XII. Stabilitas Sistem Pembayaran 
Selain itu, stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga. Hak ini ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. 

Dari sisi infrastruktur, stabilitas sistem pembayaran tecermin pada penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) yang lancar dan andal, serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai pada Februari 2025. Dari sisi struktur industri, interkoneksi antarpelaku dalam sistem pembayaran terus menguat, diikuti oleh ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) yang meluas.

Transaksi pembayaran berbasis Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) juga meningkat, sejalan dengan perluasan tingkat adopsi. Ke depan, BI akan terus memastikan ketersediaan, keandalan, dan keamanan SPBI serta sistem pembayaran industri, termasuk memantau keandalan sistem peserta dalam memberikan pelayanan transaksi sistem pembayaran selama periode libur Ramadan dan Idulfitri 1446 H.

Bank Indonesia berkomitmen terus menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini secara khusus selama periode Ramadan dan Idulfitri melalui program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (Serambi) 2025, termasuk di daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).