Menko Airlangga Berharap Berbagai Insentif Dapat Perbaiki APBN 2025
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap berbagai insentif pemerintah yang akan diluncurkan saat Ramadan dan Lebaran 2025 dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki catatan APBN 2025. Program yang digagas pemerintah diharapkan dapat mendorong belanja masyarakat.
"Program yang akan diluncurkan dalam tahapan lebaran ini, mudah-mudahan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat dan mendorong konsumsi, kemudian juga kita berharap ekspor berjalan," kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Beberapa program insentif pemerintah yang sudah diumumkam antara lain, diskon tiket pesawat yang turun hingga 14% dan diskok tarif jalan tol di hari tertentu yang mencapai 10%.
"Besok kita luncurkan (insentif) di ritel, belanja online juga. Tentu dengan keluarnya THR (Tunjangan Hari Raya) dan BHR (Bantuan Hari Raya), diharapkan daya beli bisa terdongkrak," ucap dia.
Membandingkan dengan Jepang dan Singapura, Airlangga tetap optimistis dengan defisit yang berada dalam jangkauan 3% dan rasio utang di kisaran 40% dari PDB.
"Masih dalam range, masih optimis. Defisit juga kan masih 3% dan juga rasio utang di bawah 40%" ujar dia.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan melaporkan kinerja APBN hingga Februari 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan defisit mencapai Rp 31,2 triliun. Ini menjadi defisit kedua di awal APBN Presiden Prabowo Subianto.
“Terjadi defisit sebesar Rp 31,2 triliun untuk posisi akhir Februari atau sebesar 0,13% dari PDB,” kata Sri Mulyani, di kantornya, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Sri Mulyani mengatakan defisit sebesar 0,13% dari PDB masih berada di dalam target desain APBN 2,53% dari PDB.
Kondisi defisit ini muncul karena pendapatan negara hingga Februari 2025 mencapai sebesar Rp 316,9 triliun. Angka ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 240,4 triliun atau 9,7% dari target dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 76,4 triliun atau 14,9% dari target.
Penerimaan perpajakan ini terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 187,8 triliun atau 8,6% dari target dan kepabeanan dan cukai sebear Rp 52,6 triliun atau 17,6%.
Sementara itu, belanja negara tercatat sebeasr Rp 348,1 triliun atau 9,6% dari target APBN 2025. Belanja negara tersebut terdiri dari pemerintah pusat sebesar Rp 211,5 triliun atau 7,8% dari target dan Transfer ke Daerah (TKD) sebeasr Rp 136,6 triliun atau 14,9% dari target.
“Kita telah mentrasfer ke daerah mencapai Rp 136,6 triliun, dari presentase ini lebih tinggi dari kecepatan belanja pemerintah pusat,” ucap dia.
Sri Mulyani mengatakan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 83,6 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 127,9 triliun. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun lalu, angka ini lebih rendah. Belanja K/L per 29 Februari 2024 tercatat sebesar Rp 120 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp 119,63 triliun.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menjelaskan pembiayaan anggaran hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp 220,1 triliun atau 35% dari target pembiayaan sesuai APBN. Kondisi ini memperlihatkan terjadinya realisasi pembiayaan cukup besar pada dua bulan pertama.
“Implisit ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang front loading, artinya issuance (surat utang) di awal cukup besar,” kata dia.
Sementara itu, Sri Mulyani menyebut surplus keseimbangan primer tercatat sebesar Rp 48,1 triliun.