Kredit Bermasalah Banyak, Tiongkok Kena Jebakan Deflasi?
Oleh Tri Winarno,
mantan Ekonom Senior Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter
Bank Indonesia
INVESTORTRUST.ID – Sekitar dua tahun lalu, setelah pandemi Covid-19, perekonomian Tiongkok mengalami hambatan. Ketika semua sektor mengalami deleveraging, pertumbuhan ekonomi melambat, tingkat tabungan rumah tangga meningkat, dan dunia usaha mengurangi investasi dan akumulasi tabungan mereka.
Saat ini, banyak orang bertanya-tanya apakah konsumen dan perusahaan di negara komunis itu terjebak dalam siklus penurunan belanja dan penurunan harga, yang akan berdampak buruk pada peningkatan nilai utang riil. Untuk waktu yang lama, pemerintah pun tidak mengambil tindakan tegas melawan tren tersebut.
Ilustrasi. Karyawan bekerja di Shanghai Gigafactory Tesla di Shanghai, Cina timur, 22 Desember 2023. Foto: Istimewa
Ketika jatuh harga properti dan 'terhenti' penjualan tanah (yang berdampak krisis properti dan kredit macet bank-bank BUMN dan bank pemerintah daerah di Cina melonjak, Red) plus melambatnya pertumbuhan, pemerintah RRT tercatat menekan anggaran pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna mempertahankan sikap fiskal hati-hati. Kini, negara dengan perekonomian dan penduduk terbanyak di dunia itu berada di ambang jebakan deflasi: pergerakan indeks harga konsumen mendekati nol selama 16 bulan dan indeks harga produsen di wilayah negatif selama 24 bulan.
Sesama negara Asia Timur, Jepang, selama tiga dekade tetap terjebak dalam perangkap seperti itu. Pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga stagnan di kisaran nol, sehingga mengakibatkan penurunan relatif jangka panjang pada produk domestik bruto (PDB) per kapita, dari puncaknya sebesar 150% dari level Amerika Serikat pada tahun 1995 menjadi hanya 41% pada tahun 2023.
Tiongkok berpotensi mengalami kondisi serupa, di mana pada rentang tahun 2021-2023, PDB negara tersebut turun dari 76% PDB AS menjadi 67%. Bahkan, saat ini, PDB per kapitanya hanya 15% AS.
Lalu, bagaimana cara menghindari nasib yang sama dengan Jepang? Ini menjadi pertanyaan mendesak, yang membutuhkan jawaban kebijakan yang riil.
Untuk memahami jawabannya, pertama-tama, kita perlu mengubah cara berpikir kita tentang uang. Kebijakan makroekonomi konvensional adalah bank sentral dan pemerintah mengelola tekanan harga dan likuiditas melalui suku bunga dan kebijakan fiskal.
Namun, jika kita menyadari bahwa uang pada akhirnya adalah modal ekuitas suatu negara, maka penerbitan uang dapat – dan harus – dianggap serupa dengan penerbitan ekuitas. Dan sebagai penerbit ekuitas, bank sentral dapat memainkan peran penting dalam menstabilkan pasar keuangan, merekapitalisasi bank, dan menghindari jebakan likuiditas.
Banyak Kredit Bermasalah, GWM Diturunkan
Sama seperti perusahaan yang menerbitkan ekuitas untuk merekapitalisasi atau mendanai belanja modal yang produktif, bank sentral juga dapat menerbitkan uang untuk melunasi utang dan meningkatkan pembiayaan investasi, sehingga mengurangi leverage dalam perekonomian dan melawan kekuatan deflasi.
Sebaliknya, ketika perekonomian mengalami overheating dan inflasi meningkat, pembuat kebijakan dapat mengecilkan basis moneter. Ini seperti halnya perusahaan membeli kembali saham untuk meningkatkan nilai saham.
Terlebih, jika bank memberikan pinjaman lebih sedikit karena telah mengumpulkan terlalu banyak kredit bermasalah (non performing loan/NPL), bank sentral dapat merekapitalisasi melalui debt-equity swaps, di mana bank menukarkan kewajiban (utang) mereka dengan uang (ekuitas) dari bank sentral.Pada saat yang sama, bank sentral dapat mendukung program keringanan aset yang melibatkan penghapusan NPL dari neraca bank.
Baca Juga
Cara berpikir mengenai uang seperti ini seharusnya menjadi masukan bagi upaya Tiongkok untuk melawan deflasi. Untungnya, paket stimulus pemerintah yang baru diumumkan menunjukkan bahwa hal ini mungkin saja terjadi.
Beberapa fiturnya bersifat konvensional. Misalnya, Bank Rakyat Tiongkok (Bank Sentral Cina/PBOC) telah menurunkan suku bunga kebijakan utamanya – tujuh hari reverse repo rate – sebesar 20 basis poin, dari 1,7% menjadi 1,5%. Hal ini akan menurunkan suku bunga fasilitas pinjaman jangka menengah sekitar 30 basis poin. Suku bunga pasar pinjaman dan suku bunga deposito mungkin juga akan diturunkan, kemungkinan besar sebesar 20-25 basis poin.
Selain itu, People's Bank of China mendorong bank-bank komersial untuk menurunkan suku bunga hipotek mereka agar lebih selaras dengan suku bunga pinjaman yang baru diterbitkan – dengan penurunan rata-rata sekitar 0,5 poin persentase. Stimulus ini juga mencakup pengurangan rasio cadangan wajib lembaga keuangan (Giro Wajib Minimum/GWM) sebesar 0,5 poin persentase, yang menambah sekitar CN¥ 1 triliun (US$ 140 miliar) dalam likuiditas jangka panjang.
Baca Juga
Dukung Pasar Modal
Tak hanya itu, program stimulus Tiongkok juga mencakup dua alat PBOC baru, yang dirancang untuk mendukung pasar modal. Yang pertama adalah fasilitas swap – awalnya bernilai CN¥ 500 miliar, namun kemungkinan akan diperluas – untuk memudahkan perusahaan sekuritas, perusahaan pendanaan, dan perusahaan asuransi dalam membiayai pembelian saham.
Yang kedua adalah penyediaan pinjaman murah hingga CN¥ 300 miliar (untuk permulaan) kepada bank komersial, yang akan digunakan untuk membantu entitas lain meningkatkan pembelian dan pembelian kembali saham mereka. Dengan kebijakan ini, PBOC secara efektif menerbitkan ekuitas untuk menstabilkan harga dan nilai aset, sehingga mengurangi leverage perekonomian secara keseluruhan.
Pasar modal merespons secara positif pengumuman stimulus tersebut, dengan indeks pasar saham A Tiongkok meningkat lebih dari 20% dalam waktu kurang dari seminggu. Namun, masih banyak yang harus dilakukan untuk memulihkan kepercayaan investor jangka panjang.
Meski daftar kebijakan yang diperlukan sangat panjang, ada tiga prioritas yang menonjol. Pertama, otoritas fiskal Tiongkok harus meningkatkan pengeluaran, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, yang sangat penting untuk mengatasi utang sektor properti dan pemerintah daerah. Sikap mereka saat ini, yang defisit anggaran pemerintah pusat hanya sedikit di atas 3% PDB selama empat tahun terakhir, terlalu hati-hati.
Kedua, pemerintah harus berbuat lebih banyak untuk mendukung sektor swasta, yang telah menyumbang 60% PDB, 70% inovasi, dan 80% lapangan kerja terhadap perekonomian Tiongkok selama lima tahun terakhir. Secara khusus, pemerintah harus mempercepat rancangan undang-undang promosi ekonomi swasta, yang bertujuan untuk mendorong pengembangan sektor swasta, dan secara aktif mempromosikan investasi dengan dukungan keuangan, insentif pajak, dan perluasan akses pasar.
Yang terakhir, para pembuat kebijakan harus mendukung penciptaan lapangan kerja bagi lulusan perguruan tinggi, pekerja migran, dan kelompok lain yang rentan terhadap meningkatnya pengangguran. Dengan menggunakan penerbitan ekuitas secara produktif untuk memobilisasi tenaga kerja yang menganggur dan memiliki sumber daya manusia yang tinggi, Tiongkok dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan konsumsi.
Dengan rencana stimulus terbarunya, pemerintah Tiongkok berada di jalur yang benar. Namun untuk menghindari jebakan deflasi, program kebijakan perekonomian Cina harus melangkah lebih radikal. Karena kalau Tiongkok sampai kena jebakan deflasi, maka ekonomi global akan kehilangan satu mesin utama penggerak perekonomian. Dan, kawasan Asia khususnya akan terdampak signifikan.
Banyuwangi, 23 Oktober 2024