JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah menyoroti isu sejumlah pejabat di pemerintahan daerah (pemda) yang memanipulasi data inflasi. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membenarkan beberapa daerah memang terlihat memanipulasi data. 

“Saya sudah bertemu dengan Pak Tito (Menteri Dalam Negeri). Beliau menyampaikan ada beberapa, tetapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi,” kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Baca Juga

KSP: Capaian Jokowi di Perekonomian, Pengendalian Inflasi Terbaik

Sri Mulyani menegaskan pemberian insentif kepada pemda yang mampu menjaga inflasi seharusnya tak membuat pejabat di daerah memanipulasi data. Dia berharap bonus kepada pemda tidak memunculkan tindakan manipulatif terhadap angka inflasi.

“Saya menekankan sekali lagi, data inflasi harus akurat dan kredibel,” kata dia.

Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah sepakat untuk menjaga akurasi dari angka inflasi. Untuk itu, pemberian bonus terhadap pemda yang mampu menjaga inflasi juga mencerminkan upaya stabilitas harga di wilayah masing-masing.

Senada dengan Bendahara Negara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemda yang memanipulasi angka inflasi harus mendapat sanksi tegas.

“Yang nakal-nakal memang harus dikasih sanksi,” kata Airlangga di kantornya.

Airlangga menjelaskan pemberian insentif dimaksudkan untuk mengendalikan volatile food. Hal ini, kata dia, penting karena untuk menjaga daya beli masyarakat agar tak tergerus.

“Kalau itu fraud nanti kita kejar,” kata dia.

Saat konferensi pers inflasi September 2024, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti membantah terjadinya data inflasi yang palsu.

“BPS secara metodologi tertentu mengacu pada standar internasional dan BPS pastinya menjaga indepensi pengolahan data maupun pengumpulan data yang secara independen, tidak ada intervensi dari pihak lain,” kata Amalia, di Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Baca Juga

Menko Airlangga: Deflasi Itu Bukti Pemerintah Berhasil Kendalikan Inflasi

Amalia mengatakan pengukuran penentuan harga dan pengumpulan harga di daerah juga kami menggunakan metode sampling tertentu. Dia mengatakan langkah ini sesuai kaidah-kaidah metodologi statistik.

“Ini sekali lagi angka yang kami hasilkan di BPS ini tentunya dapat dipertanggungjawabkan independensinya,” ucap dia.