Sengit Perang Dagang AS-Tiongkok jika Trump Menang, Apa Dampak ke Indonesia?

Oleh Tri Winarno,

Mantan Ekonom Senior

Bank Indonesia

INVESTORTRUST.ID - Dengan Donald Trump masih memimpin dalam jajak pendapat menjelang pemilihan presiden Amerika Serikat, banyak yang bertanya-tanya bagaimana politik pemerintahannya yang kedua terhadap Tiongkok. Sikap Trump terhadap isu-isu politik selama ini tidak jelas.

Dia baru-baru ini mengatakan Taiwan harus membayar pertahanan AS. Hal itu mengisyaratkan keengganan untuk mempertahankan pulau tersebut dari serangan Tiongkok, bahkan ketika mantan penasihatnya – dan mungkin di masa depan – menganjurkan pembangunan militer dalam jumlah besar di Asia.

Namun, kebijakan ekonomi Trump terhadap Tiongkok tidak terlalu ambigu: kedua negara adalah pesaing, dan Amerika harus menang. Dalam hal ini, Trump dan Partai Republik tidak jauh berbeda dengan Presiden AS Joe Biden dan Partai Demokrat.

Pemerintahan Biden-Kamala Harris mempertahankan sebagian besar tarif Trump terhadap Tiongkok dan mengintensifkan fokus pada sektor teknologi tinggi, khususnya kendaraan listrik dan baterai yang mendominasi Tiongkok. Politisi di kedua partai besar AS telah menyatakan keprihatinan bahwa keamanan nasional Amerika dapat terancam, jika tidak mampu memproduksi teknologi ramah lingkungannya sendiri, sehingga akan semakin tertinggal dalam industri yang penting bagi perekonomian berbasis energi terbarukan di masa depan.

Bisa Rugikan Rakyat AS US$ 500 Miliar
Dalam kampanye pemilihan presidennya yang kedua, Trump telah mengusulkan tarif yang lebih progresif, yakni 10% untuk setiap impor, 60% untuk semua impor Tiongkok, dan 100% untuk semua mobil yang dibuat di luar AS. Hal ini mengkhawatirkan banyak ekonom, karena tarif yang besar -- bersama dengan usulan pajak Trump lainnya -- dapat merugikan warga Amerika sebesar US$ 500 miliar per tahun. Ini suatu beban yang secara tidak proporsional akan ditanggung oleh rumah tangga berpendapatan rendah, yang lebih bergantung pada produk impor murah.

Pertumbuhan ekonomi empat negara dengan populasi terbesar di dunia, Infografis: diolah Riset Investortrust.

Baca Juga

Kamala Harris Desak Netanyahu Akhiri Perang, Trump Janji Selesaikan Konflik Gaza Jika Terpilih

Para pengamat pun bertanya-tanya apakah hambatan ekonomi yang diakibatkannya akan mencegah AS menerapkan tarif setinggi itu, jika Trump kembali menjabat di Gedung Putih. Jawabannya mungkin tidak. Sejarah menunjukkan, pemerintah AS terpilih akan terus melanjutkan agenda kebijakan walaupun akan merugikan masyarakat Amerika pada umumnya.

AS juga selalu menghargai berada di garis depan teknologi. Setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II, ketika negara-negara Sekutu lainnya mencari tanah dan uang sebagai pampasan perang dari Jerman, AS fokus pada pengamanan paten Jerman untuk meningkatkan inovasi Amerika. Dan, hal ini berhasil: akses terhadap kekayaan intelektual Jerman setelah Perang Dunia I secara signifikan meningkatkan paten AS dalam bidang kimia organik, bidang yang saat itu dikuasai Jerman.

Baca Juga

Data Ekonomi AS Melemah, Harga Minyak Mentah Jatuh Lebih dari 3%

Salah satu pelabuhan peti kemas tersibuk di New York dan New Jersey, Amerika Serikat. Foto: Istimewa

Perang Dagang AS-Jepang
Contoh yang lebih baru adalah perang dagang Amerika-Jepang pada tahun 1980-an. Saat itu, banyak orang Amerika memandang meningkatnya pangsa pasar Jepang di sektor semikonduktor dan otomotif sebagai ancaman terhadap perekonomian AS. Untuk mengatasi kekhawatiran atas 'dumping' barang-barang ini, para pemimpin di negara dengan perekonomian terbesar di dunia itu menerapkan kebijakan yang sangat agresif terhadap Jepang.

Mula-mula, pemerintahan Presiden Jimmy Carter dari Partai Demokrat meminta agar produsen mobil Jepang membangun pabrik di AS. Setelah itu, pemerintahan Presiden Ronald Reagan dari Partai Republik memberlakukan tarif 100% terhadap impor Jepang senilai US$ 300 juta pada tahun 1987.

Kedua perang dagang tersebut serupa. Saat itu, seperti sekarang, pemerintah Amerika berupaya untuk mengamankan supremasi ekonomi Amerika, sebuah agenda yang mendapatkan dukungan rakyat yang kuat di seluruh spektrum politik, meski kerugian besar dialami konsumen dan perusahaan Amerika.

Tarif yang dikenakan oleh AS dalam kedua kasus tersebut melanggar aturan internasional yang ditetapkan oleh Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan serta penggantinya, Organisasi Perdagangan Dunia. Bahkan, retorika politik baru-baru ini terhadap Tiongkok, yang memperingatkan akan adanya konflik militer di masa depan di Selat Taiwan, dianalogikanseperti serangan ekonomi Jepang terhadap AS pada tahun 1980-an, yang sering kali mengingatkan kita pada Perang Dunia II.

Ilustrasi bendera Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Foto: Istimewa

Tiongkok Telah Investasi Banyak
Namun demikian, ada perbedaan penting antara kedua kasus tersebut. Jepang bergantung sepenuhnya pada AS untuk pertahanan militernya pada tahun 1980-an. Oleh karena itu, para pemimpin politik Amerika yakin bahwa kampanye tekanan apa pun – baik masuk akal atau tidak – pada akhirnya akan berhasil.

Hal seperti itu tidak ada jaminan bisa berlaku untuk Tiongkok. Kemampuan RRT untuk menanggapi tuntutan AS juga dibatasi oleh kekhawatiran dalam negerinya.

Sementara, pada tahun 1990, pendapatan per kapita di Jepang dan AS berada pada tingkat yang sama. Sedangkan pendapatan per kapita di Tiongkok jauh lebih rendah, saat ini sekitar 17% dari pendapatan per kapita AS.

Pemerintah Tiongkok juga telah banyak berinvestasi dalam mentransformasi penduduknya ke kelas menengah dan menjadikan dirinya sebagai pemimpin global dalam sektor teknologi tinggi. Hal ini akan membatasi ruang gerak pemerintah.

Kawasan industri makanan milik Louis Dreyfus bekerjasama dengan Tiongkok di dekat pelabuhan Nansha, Guangzhou, Tiongkok. Foto: Louis Dreyfus Company

Di saat ketidakpastian politik sangat besar, satu hal yang jelas: pemerintah AS akan mempertahankan sikap agresifnya terhadap Tiongkok. Kebijakan seperti halnya pada Jepang tahun 1980-an ini mendapat dukungan bipartisan. Di sisi lain, meski Jepang menyetujui sebagian besar tuntutan Amerika, Tiongkok mungkin tidak mau atau tidak akan mampu menurutinya.

Karena itu, para pemimpin Tiongkok dan AS perlu menyadari tujuan dan keterbatasan satu sama lain, jika mereka ingin menghindari kerugian ekonomi yang sangat besar bagi rakyatnya. Sementara, kita harus siap-siap menghadapi perang dagang yang semakin sengit antara Tiongkok dan AS, jika Trump memenangkan kursi kepresidenan AS November mendatang.

Perang dagang tersebut membuat volume perdagangan dunia akan terkontraksi signifikan, begitu pula pertumbuhan ekonomi global. Karena itu, pemangku kebijakan ekonomi di negara mana pun -- termasuk Indonesia -- harus mulai memikirkan alternatif kebijakan untuk memperkecil risiko penurunan kesejahteraan warga, agar kita tidak menjadi pelanduk mati di tengah tatkala gajah saling uji gading.