EUDR Berpotensi Gerus Neraca Perdagangan RI hingga US$ 7 Miliar

JAKARTA, investortrust.id -  Pemberlakuan  Undang-Undang Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/EUDR) berpotensi menggerus  necara perdagangan Indonesia hingga US$ 7 miliar. EUDR sangat merugikan Indonesia sebagai produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia. 

“Implementasi EUDR dapat menghambat perdagangan ekspor produk kelapa sawit dan turunannya, bahkan berpotensi memicu kerugian sebesar US$ 7 miliar terhadap neraca perdagangan internasional Indonesia,” kata pakar  hukum bisis dan perdagangan internasional, Prof Ariawan Gunadi dalam keterangan resmi yang diterima investortrust.id di Jakarta, Minggu (10/09/2023).

Menurut Ariawan, EUDR bukan saja merugikan produsen sawit skala besar, tapi juga para petani kecil dan rantai pasoknya  di Tanah Air.  “EUDR membebani produsen kelapa sawit  serta merugikan petani kecil dari rantai pasokan,” tegas dia.

Ariawan Gunadi mengungkapkan,  adanya persyaratan uji tuntas (due diligence) deforestasi dalam semua rantai pasok (supply chain) perdagangan internasional Uni Eropa secara inheren menciptakan sistem penolokukuran (benchmarking) yang bersifat diskriminatif bagi negara-negara eksportir kelapa sawit.

“Soalnya, itu akan mempersulit akses market penetration ke pasar Uni Eropa, membebani produsen kelapa sawit, dan merugikan petani kecil dari rantai pasokan,” tutur dia. 

Selain itu, kata Ariawan, EUDR tidak sejalan dengan prinsip dan kaidah aturan Organisasi Perdagangan Dunia  (WTO) karena merupakan bentuk hambatan nontarif (non tariff barrier) dan menggunakan standardisasi yang berbeda dari ketentuan standardisasi yang telah berlaku.

“EUDR pun  bertentangan dengan semangat kerja sama negara-negara di dunia untuk mengatasi isu perubahan iklim baik dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (SDGs), Paris Agreement, maupun Conference of The Parties (COP).

“Seharusnya Uni Eropa menghargai upaya-upaya yang telah dilakukan negara-negara produsen eksportir komoditas dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya dengan melibatkan negara-negara produsen eksportir komoditas seperti Indonesia, “ papar dia.

Perlu Lima Langkah

Guru Besar Universitas Tarumanagara itu  menyarankan pemerintah menempuh  sejumlah Langkah. Pertama,   bersama  negara-negara eksportir lainnya, Indonesia segera mengajukan keberatan secara resmi dan tertulis kepada Uni Eropa untuk membatalkan regulasi EUDR. 

“Kedua, pemerintah  perlu  melakukan penilaian kembali secara internal untuk memastikan  produk-produk yang diekspor ke Uni Eropa telah sesuai  prinsip dan kaidah aturan  WTO,” ujar dia.

Langkah ketiga, menurut Ariawan Gunadi, Indonesia sebagai anggota G20 melakukan diplomasi agar Uni Eropa  mencabut ketentuan wajib  uji tuntas  karena bersifat diskriminatif. Kecuali itu, pemerintah  perlu mendesak WTO untuk memastikan tidak ada upaya-upaya delegitimasi yang bertentangan dengan perdagangan yang berkeadilan (fair trade).

Keempat, pemerintah  harus mempersiapkan strategi diversifikasi pasar minyak sawit ke kawasan lain, seperti Afrika, Eropa Timur,  dan Asia Tengah jika Uni Eropa tidak mau mencabut regulasi EUDR. Kelima, pemerintah perlu segera merampungkan regulasi mengenai penyelesaian legalitas kebun sawit domestik agar  tak ada lagi perkebunan  sawit yang diklaim sepihak. “Jadi, percepatan sertifikasi sustainability sawit harus segera dilakukan,” tegas dia.