Bapanas Dukung Penurunan Stunting hingga Pengendalian Inflasi, 2025-2029
JAKARTA, investortrust.id – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan, arah kebijakannya ke depan adalah mendukung penurunan stunting, penguatan logistik komoditas pangan, pengendalian inflasi pangan bergejolak, serta kemandirian pangan yang mencakup ketersediaan, konsumsi, dan tata kelola pangan. Hal ini bertujuan untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Maino Dwi Hartono pada Rapat Kelompok Kerja Khusus (Pokjasus) tentang Prakiraan Strategi Nasional (Kirstranas) Tahun 2025 Bidang Sosial Budaya, di Kantor Dewan Ketahanan Nasional. Saat ini, ia menjelaskan, Bapanas bertanggung jawab untuk mengamankan sembilan komoditas bahan pangan.
“Berdasarkan Peraturan Presiden No 66 Tahun 2021, NFA memiliki tanggung jawab untuk mengamankan 9 komoditas bahan pangan. Ini adalah beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai,” papar Maino dalam keterangan di Jakarta, akhir pekan lalu.
Baca Juga
Namun, situasi geopolitik dunia yang tidak stabil dan perubahan iklim ekstrem -- seperti terjadi El Nino -- mengakibatkan kekeringan sehingga menyebabkan lonjakan harga sejumlah komoditas pangan. Kondisi tersebut, lanjut dia, sangat memengaruhi perkembangan kondisi ketahanan pangan dan gizi nasional maupun global, serta menjadi tantangan utama untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi.
Diversifikasi Konsumsi Pangan
Lebih lanjut Maino menyebutkan bahwa selain berfokus pada stabilitas kondisi pangan nasional, NFA turut berkontribusi pada upaya diversifikasi konsumsi pangan dan perbaikan gizi masyarakat Indonesia. Tingkat keragaman konsumsi pangan, yang diukur dengan skor Pola PPH, telah meningkat dari 92,9 pada tahun 2022 menjadi 94,1 pada tahun 2023. Skor PPH ini telah melampaui target RPJMN sebesar 94.
Selain itu, juga terjadi penurunan daerah rentan rawan pangan pada tahun 2023, dibandingkan 2022. “Terjadi penurunan daerah rentan rawan pangan di tahun 2023 menjadi 68 kabupaten/kota. Ini dari sebelumnya 74 kabupaten/kota pada tahun 2022,” ujar Maino.
Baca Juga
Sementara itu, Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Nasional, Kedeputian Bidang Pengkajian dan Penginderaan, Laksma TNI Berkat Widjanarko menyebut, rapat tersebut bertujuan untuk menyusun rencana kerja pemerintah di tahun 2025. Pihaknya mengharapkan saran dan sumbangan pemikiran terkait isu-isu strategis yang dapat menjadi rujukan penyusunan program prioritas pembangunan aspek sosial dan budaya, di tahun 2025.