BI Tahan Suku Bunga 5,75%, Pertahanan Rupiah Diperkuat

JAKARTA, Investortrust.id -- Tekanan eksternal yang semakin kuat membuat Bank Indonesia memilih mempertahankan BI-Rate di level 5,75%. Namun, keputusan tersebut tidak berarti kebijakan moneter berjalan pasif.

Di tengah kenaikan suku bunga AS, penguatan dolar AS, kenaikan harga minyak, dan tertahannya arus modal ke emerging markets, BI justru memperkuat “arsenal” stabilisasi Rupiah melalui intervensi valas, insentif lindung nilai, dan berbagai instrumen pendalaman pasar keuangan.

Ketidakpastian Global dan Tekanan Dolar AS

Kondisi pasar keuangan global saat ini memang dipenuhi ketidakpastian tinggi. Suku bunga Bank Sentral AS (Fed Funds Rate/FFR) telah meningkat ke level 3,75–4,00% pada September 2026, disertai ekspektasi ketatnya kebijakan moneter yang masih tinggi akibat defisit anggaran AS.

Lonjakan imbal hasil (yield) US Treasury memperkuat indeks dolar AS terhadap seluruh mata uang dunia. Di saat bersamaan, tensi geopolitik di Timur Tengah melambungkan harga minyak hingga sempat menyentuh US$ 132 per barel sebelum bergerak di bawah US$ 100 per barel.

Tekanan ganda ini menahan preferensi investor global untuk masuk ke pasar emerging markets, yang pada akhirnya mendorong nilai tukar Rupiah berada di level Rp17.855 per dolar AS per 22 September 2026, atau melemah terbatas 0,78% (ptp) dibanding akhir Agustus 2026.

Karena itu, amat bisa dipahami jika dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 23 September 2026 lalu, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate 5,75%.

“Rapat dewan gubernur Bank Indonesia pada tanggal 22-23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75%, suku bunga deposit facility sebesar 4,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 6,50%,” kata Gubernur BI, Destry Damayanti saat paparan hasil RDG BI, Rabu (23/9/2026).

Destry mengatakan keputusan untuk mempertahankan BI-Rate ini konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat.

“Guna mendukung sasaran inflasi 2,5%±1% pada 2026 dan 2027. Serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Destry. Keputusan mempertahankan BI-Rate 5,75% lebih tepat dibaca sebagai bagian dari strategi yang lebih luas.

BI memperkuat instrumen moneter dan valas untuk menghadapi tekanan eksternal, sementara kebijakan makroprudensial tetap akomodatif guna menopang kredit dan pertumbuhan ekonomi. Langkah ini memastikan sasaran inflasi tetap terjaga dalam kisaran 2,5%±1% pada 2026 dan 2027, serta suku bunga Deposit Facility di level 4,75% dan Lending Facility di 6,50% tetap optimal menopang stabilitas pasar keuangan.

Secara keseluruhan, bauran kebijakan ini melahirkan sebuah kontradiksi menarik yang terukur. Pada sisi kebijakan moneter, pendekatan yang berhati-hati dan disiplin (prudent) ditujukan penuh untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah, meredam risiko impor inflasi (imported inflation), serta menjaga kecukupan likuiditas domestik di tengah gejolak pasar finansial global.

Sebaliknya, pada sisi kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran, Bank Indonesia justru bergerak agresif dan akomodatif guna melonggarkan penyaluran kredit ke sektor riil, mendorong ekspansi dunia usaha, serta mempercepat digitalisasi demi menopang target pertumbuhan ekonomi nasional 2026 yang diperkirakan berada pada kisaran 4,9–5,7%.

Benteng Valas dan Skema Lindung Nilai

Untuk membentengi Rupiah tanpa harus memicu gejolak biaya dana (cost of fund) di dalam negeri, Bank Indonesia mengoptimalkan strategi intervensi valuta asing secara menyeluruh. Intervensi dilakukan secara aktif baik di pasar luar negeri melalui Non-Deliverable Forward (NDF) maupun di pasar domestik via transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

Guna memperderas aliran masuk modal asing (inflows) dan memperkuat likuiditas, Bank Indonesia merilis insentif pemotongan premi lindung nilai (hedging) secara signifikan, termasuk memperluas cakupan underlying transaksi luar negeri agar mencakup pinjaman luar negeri oleh bank serta Foreign Direct Investment (FDI). Langkah ini diperkuat melalui skema Local Currency Transaction (LCT) bersama negara mitra seperti Singapura yang terus diperluas. Seluruh upaya ini berhasil menjaga posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2026 tetap solid sebesar US$ 146,5 miliar, atau setara pembiayaan 5,4 bulan impor atau 5,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah .

Ekspansi Kredit Perbankan dan Akselerasi Digital

Di tengah ketatnya moneter eksternal, ketahanan ekonomi domestik terbukti solid dengan penyaluran kredit perbankan yang tumbuh kuat sebesar 13,65% (yoy) per Agustus 2026. Kinerja ini ditopang oleh lonjakan kredit investasi, kredit modal kerja, serta kredit konsumsi yang didukung oleh kecukupan likuiditas perbankan dan rasio permodalan yang sangat aman.

Ekspansi intermediasi turut didukung oleh KLM yang hingga minggu pertama September 2026 telah mencapai Rp461,2 triliun untuk memperkuat insentif likuiditas perbankan. Dukungan tersebut kemudian diperkuat melalui PINISI, yang mendorong agar kapasitas pembiayaan perbankan dapat lebih efektif tersalurkan kepada sektor riil.

Di sisi sistem pembayaran, akselerasi ekonomi digital bertindak sebagai akselerator transaksi masyarakat melalui perluasan penggunaan QRIS dan peningkatan volume transaksi BI-FAST. Didukung oleh kegiatan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) atau FEKDI x IFSE 2026 serta sinergi lintas lembaga, seluruh rangkaian instrumen valas yang kokoh, kelonggaran makroprudensial, dan efisiensi pembayaran digital ini menegaskan bahwa penahanan suku bunga acuan di level 5,75% merupakan pilar strategis untuk mengawal stabilitas nilai tukar tanpa mengorbankan laju pertumbuhan ekonomi nasional.