FEKDI x IFSE 2026 Perkuat Sinergi Ekonomi Digital, dari QRIS Antarnegara hingga PIDI
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id — Transformasi digital semakin menjadi bagian yang semakin penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Indonesia. Digitalisasi sistem pembayaran tidak hanya mengubah cara masyarakat melakukan transaksi, tetapi juga membuka ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha, pemerintah daerah, industri keuangan, hingga masyarakat untuk terhubung dalam ekosistem ekonomi yang semakin cepat, efisien, dan terintegrasi.
Perkembangan tersebut tercermin dari semakin luasnya penggunaan berbagai instrumen pembayaran digital di Indonesia. Bank Indonesia mencatat volume transaksi pembayaran digital pada Agustus 2026 mencapai 6,11 miliar transaksi atau tumbuh 40,36% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh semakin luasnya akseptasi pembayaran digital, termasuk penggunaan QRIS, mobile banking, internet banking, serta penguatan infrastruktur sistem pembayaran nasional.
Di sisi infrastruktur, volume transaksi ritel melalui BI-FAST pada Agustus 2026 mencapai 549 juta transaksi, tumbuh 37,72% secara tahunan, dengan nilai transaksi mencapai Rp1.346 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran telah berkembang menjadi bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari sekaligus menjadi infrastruktur penting bagi perekonomian nasional.
Memperkuat Sinergi dan Inovasi Nasional Lewat FEKDI x IFSE 2026
Dalam konteks tersebut, Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah, asosiasi, dan industri memperkuat kolaborasi melalui Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo (FEKDI x IFSE) 2026. Penyelenggaraan yang berlangsung pada 24–26 September 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC) ini mengusung tema “Mempererat Sinergi, Memacu Inovasi, Mencetak Talenta Unggul Berdaya Saing Global untuk Kemajuan Ekonomi Keuangan Digital Nasional”.
FEKDI x IFSE 2026 menjadi salah satu ruang strategis untuk mempertemukan kebijakan, inovasi, industri, talenta digital, dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan tersebut diselenggarakan melalui kolaborasi Bank Indonesia, OJK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH).
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan digitalisasi menjadi salah satu instrumen untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah prospek ekonomi global yang masih menghadapi ketidakpastian. Menurutnya, kondisi tersebut membuat Indonesia perlu memperkuat potensi ekonomi domestik, termasuk melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
“Kalau kita melihat dari prospek ekonomi global yang ketidakpastiannya masih tinggi, ini tentunya membuat kita semua aware bagaimana meningkatkan potensi ekonomi kita sendiri,” ujar Destry saat membuka FEKDI x IFSE 2026 di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Peran digitalisasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kecepatan transaksi, tetapi juga terkait dengan sistem pembayaran yang dapat memperluas konektivitas ekonomi. Ketika masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, dan sektor keuangan dapat terhubung melalui infrastruktur pembayaran yang aman dan andal, transaksi ekonomi dapat dilakukan dengan lebih efisien sekaligus membuka peluang yang lebih besar bagi inklusi keuangan.
Sebab itu, pengembangan sistem pembayaran nasional diarahkan bukan sekadar untuk meningkatkan jumlah transaksi, melainkan untuk memberikan dampak yang lebih luas terhadap produktivitas, daya saing, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Akselerasi QRIS, Pemberdayaan UMKM, dan Manajemen Risiko Cyber
Salah satu instrumen yang terus mengalami perluasan adalah QRIS. Hingga Agustus 2026, jumlah pengguna QRIS telah mencapai 69,32 juta dan merchant mencapai 47,11 juta. Perluasan tersebut menjadi bagian dari strategi Bank Indonesia untuk meningkatkan akseptasi pembayaran digital di berbagai lapisan masyarakat dan sektor usaha.
Manfaat digitalisasi juga semakin terlihat pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan tersedianya kanal pembayaran digital, pelaku UMKM dapat menerima pembayaran secara lebih praktis sekaligus memiliki peluang untuk masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital yang lebih luas. Perluasan penggunaan sistem pembayaran digital juga memungkinkan aktivitas transaksi tercatat secara lebih baik sehingga dapat mendukung pengembangan usaha dan akses terhadap layanan keuangan.
Baca Juga
Resmi Dibuka, FEKDI x IFSE 2026 Dorong Potensi Ekonomi Digital RI Tembus US$ 340 Miliar
Namun, semakin luas konektivitas digital juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya risiko. Bank Indonesia mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dan otomatisasi turut diikuti tantangan berupa serangan siber, penyalahgunaan data, fraud, dan scam. Oleh karena itu, akselerasi digitalisasi perlu berjalan bersama dengan peningkatan literasi, keamanan sistem pembayaran, serta perlindungan konsumen.
“Bank Indonesia tentunya akan selalu mendukung program-program literasi (keuangan) yang dilakukan oleh pemerintah maupun OJK. Sebab, semakin interconnected, tentu ada risiko yang akan terjadi,” kata Destry.
Komitmen terhadap keamanan dan perlindungan konsumen menjadi bagian penting dari transformasi ekonomi dan keuangan digital. Bank Indonesia juga menempatkan keamanan sistem pembayaran dan perlindungan konsumen sebagai elemen yang harus berjalan beriringan dengan inovasi. Dengan demikian, teknologi yang dikembangkan tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga dapat digunakan masyarakat secara aman.
Implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dan KKI
Arah tersebut sejalan dengan implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Bank Indonesia terus memperkuat digitalisasi sistem pembayaran melalui pengembangan infrastruktur, industri, inovasi, konektivitas internasional, serta pengembangan Rupiah Digital. Dalam kerangka tersebut, QRIS, BI-FAST, Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP), Kartu Kredit Indonesia (KKI), dan berbagai program digitalisasi daerah menjadi bagian dari ekosistem yang saling melengkapi.
Bank Indonesia dalam Tinjauan Kebijakan Moneter Agustus 2026 juga menegaskan bahwa implementasi digitalisasi sistem pembayaran diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, memperluas kegiatan ekonomi digital, dan mendorong inklusi keuangan. Salah satu agenda yang terus diperkuat adalah implementasi KKI yang diluncurkan pada 17 Agustus 2026.
KKI menjadi salah satu inovasi yang dikembangkan untuk memperkuat ekosistem pembayaran domestik. Setelah diarahkan pada kebutuhan transaksi pemerintah, pengembangan berikutnya membuka ruang bagi pemanfaatan KKI pada segmen ritel. Kehadiran instrumen tersebut diharapkan memperluas pilihan pembayaran sekaligus memperkuat struktur industri sistem pembayaran nasional.
Ekspansi Konektivitas Pembayaran Lintas Negara (QRIS Antarnegara)
Pada saat yang sama, Bank Indonesia terus memperluas konektivitas pembayaran antarnegara melalui QRIS Antarnegara. Perkembangan kerja sama tersebut menjadi bagian penting dalam membangun konektivitas ekonomi Indonesia dengan negara mitra.
Hingga saat ini, QRIS Antarnegara telah terkoneksi dengan sejumlah negara, antara lain Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Bank Indonesia juga terus menjajaki serta memperluas kerja sama dengan mitra lainnya, termasuk Hong Kong dan Timor-Leste.
Pada 24 September 2026, Bank Indonesia dan Hong Kong Monetary Authority (HKMA) menandatangani Nota Kesepahaman untuk memperkuat kerja sama pembayaran lintas negara berbasis QR code. Kerja sama tersebut mencakup dialog teknis, operasional, dan regulasi serta penjajakan interoperabilitas pembayaran QR antara Indonesia dan Hong Kong.
Sehari kemudian, pada 25 September 2026, Bank Indonesia dan Banco Central de Timor-Leste (BCTL) juga menandatangani Nota Kesepahaman mengenai sistem pembayaran dan inovasi keuangan digital. Kesepakatan tersebut menjadi landasan bagi pengembangan konektivitas pembayaran Indonesia dan Timor-Leste, termasuk penjajakan QRIS Antarnegara.
Perluasan konektivitas tersebut memiliki arti strategis bagi aktivitas ekonomi lintas negara. Pembayaran yang lebih mudah, efisien, aman, dan inklusif dapat mendukung aktivitas masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, dan perdagangan antara Indonesia dengan negara mitra.
Baca Juga
Bank Indonesia juga terus mendorong penjajakan perluasan QRIS Antarnegara dengan sejumlah mitra prioritas lainnya, termasuk Arab Saudi dan Vietnam. Arah tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan sistem pembayaran nasional tidak berhenti pada kebutuhan domestik, tetapi juga diarahkan untuk membangun konektivitas pembayaran yang semakin luas di tingkat regional dan global.
Digitalisasi Daerah dan Tata Kelola Pemerintah Berbasis Data
Dalam kerangka yang sama, digitalisasi daerah menjadi bagian penting dari transformasi ekonomi nasional. Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) diarahkan untuk meningkatkan efisiensi transaksi pemerintah daerah, memperbaiki kualitas tata kelola, memperkuat konektivitas antarpelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.
Hingga semester I 2026, sebanyak 518 dari 546 pemerintah daerah atau sekitar 94,9% telah masuk kategori digital melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Capaian tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya berkembang di pusat-pusat ekonomi, tetapi juga mulai menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan daerah.
Melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus mendorong berbagai agenda digitalisasi. Fokusnya mencakup peningkatan efisiensi transaksi dan layanan publik, kualitas belanja pemerintah daerah, penguatan kompetensi sumber daya manusia, serta perluasan akses digital yang inklusif.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky Perdana Gozali menyampaikan bahwa transformasi digital Indonesia berkembang sangat signifikan. Volume transaksi ekonomi dan keuangan digital yang pada 2020 berjumlah sekitar 8 miliar transaksi, meningkat menjadi sekitar 37 miliar transaksi pada 2024 dan diproyeksikan mencapai 147,3 miliar transaksi pada 2030.
Menurut Ricky, terdapat sejumlah faktor yang mendorong perkembangan tersebut, antara lain semakin terbiasanya masyarakat menggunakan transaksi digital, prospek ekonomi nasional, dan pesatnya inovasi teknologi sistem pembayaran.
Namun, percepatan tersebut juga harus memperhatikan kesenjangan digital antarwilayah. Perbedaan tingkat literasi, kompetensi, kesadaran masyarakat, dan kapasitas infrastruktur membuat manfaat digitalisasi belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Karena itu, pendekatan digitalisasi perlu memperhatikan karakteristik dan kesiapan masing-masing daerah.
Pengembangan Talenta Digital melalui PIDI dan Inovasi Sandbox OJK
Dalam konteks tersebut, FEKDI x IFSE 2026 menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai agenda digitalisasi nasional. Bukan hanya sistem pembayaran, kegiatan ini juga mempertemukan otoritas, kementerian dan lembaga, asosiasi, industri, akademisi, talenta digital, pencari kerja, dan masyarakat.
Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian tersebut. Melalui PIDI, Bank Indonesia mendorong pengembangan talenta, inovasi, dan kewirausahaan digital. Program Pelatihan Digital Talenta Berdaya dan Berkarya (DIGDAYA), Digital Talent Expo, business and talent matching, serta showcasing inovasi menjadi bagian dari upaya mempertemukan kebutuhan industri dengan sumber daya manusia digital nasional.
Kehadiran PIDI juga menunjukkan bahwa transformasi digital membutuhkan lebih dari sekadar pembangunan infrastruktur. Ekosistem digital memerlukan talenta yang mampu mengembangkan teknologi, memahami kebutuhan industri, mengelola risiko, dan menciptakan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
OJK turut memperkuat sisi inovasi keuangan digital melalui regulatory sandbox. Berbagai inovasi yang sedang diuji mencakup tokenisasi emas, surat berharga negara, manfaat properti, crypto asset fund, kustodian aset keuangan digital, dan stablecoin. Pengujian tersebut antara lain dimaksudkan untuk menilai kesiapan teknologi, kelayakan model bisnis, pengelolaan risiko, dan perlindungan konsumen.
Dengan demikian, inovasi tidak dilepaskan dari aspek keamanan dan tata kelola. Ekosistem keuangan digital membutuhkan keseimbangan antara ruang bagi inovasi dan perlindungan masyarakat.
“Jadi, kita semua di sini harus sepakat bahwa keuangan digital yang kita bangun bersama harus berujung pada satu hal, kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.
Baca Juga
Digitalisasi Belum Merata, BI Siapkan Pendekatan Spasial untuk Perkuat Ekonomi Daerah
Sinergi Pengendalian Inflasi dan Penguatan Ekosistem Berkelanjutan
Kolaborasi lintas lembaga juga menjadi bagian dari penguatan ekonomi daerah. FEKDI x IFSE 2026 dilaksanakan bersamaan dengan agenda pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah. Sinergi tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran memiliki keterkaitan dengan agenda ekonomi yang lebih luas, termasuk efisiensi pemerintah daerah, konektivitas ekonomi, pengendalian inflasi, dan penguatan daya beli masyarakat.
Pada Agustus 2026, inflasi IHK tercatat 3,19% secara tahunan, sementara inflasi volatile food mencapai 4,06%. Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi melalui TPID/TPIP serta berbagai langkah untuk mengantisipasi risiko gangguan pasokan, termasuk dampak cuaca El Niño.
Dalam ekosistem digital yang semakin terhubung, koordinasi antarlembaga menjadi semakin penting. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, OJK, perbankan, industri sistem pembayaran, fintech, asosiasi, dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam memastikan transformasi digital menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa ekonomi digital Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara, dengan nilai mendekati US$100 miliar pada 2025 dan diproyeksikan mencapai US$180– US$340 miliar pada 2030. Potensi tersebut menjadi ruang pertumbuhan yang perlu didukung inovasi sekaligus pengembangan talenta digital.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan bahwa digitalisasi merupakan pintu masuk transformasi. Menurutnya, transformasi tersebut pada akhirnya perlu dikaitkan dengan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Pandangan tersebut sejalan dengan arah yang dibangun Bank Indonesia melalui prinsip 3i, yakni impactful, inklusif, dan integratif, digitalisasi diharapkan menghasilkan dampak nyata, memperluas akses, dan membangun ekosistem yang semakin terkoneksi.
Komitmen Bersama untuk Ekonomi Digital Inklusif
FEKDI x IFSE 2026 kemudian tidak hanya menjadi tempat untuk memperkenalkan teknologi terbaru, tetapi juga menjadi ruang dialog mengenai arah masa depan ekonomi dan keuangan digital Indonesia. Seminar, talkshow, peluncuran inovasi digital, networking session, pameran, showcase, digital experience, games corner, hingga berbagai kegiatan pengembangan talenta menjadi bagian dari rangkaian acara tersebut.
Bagi masyarakat, penyelenggaraan ini memberikan kesempatan untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi pembayaran dan inovasi keuangan digital. Bagi pelaku industri, kegiatan tersebut menjadi ruang bertemu dengan regulator, mitra usaha, talenta, dan calon pengguna. Sementara bagi pemerintah dan otoritas, FEKDI x IFSE menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi kebijakan serta menyelaraskan pengembangan ekosistem digital.
Penyelenggaraan FEKDI x IFSE 2026 juga memperlihatkan semakin kuatnya hubungan antara inovasi domestik dan konektivitas internasional. Perluasan QRIS Antarnegara, pengembangan sistem pembayaran, kerja sama bank sentral, serta penguatan interoperabilitas menjadi bagian dari upaya membawa ekosistem pembayaran Indonesia ke tingkat yang semakin terhubung.
Pada akhirnya, digitalisasi sistem pembayaran bukan semata-mata mengenai perubahan dari pembayaran tunai menjadi pembayaran digital. Transformasi tersebut menyentuh cara masyarakat bertransaksi, cara pelaku usaha menjalankan bisnis, cara pemerintah mengelola keuangan daerah, serta cara Indonesia membangun konektivitas ekonomi dengan negara lain.
Karena itu, keberhasilan transformasi ekonomi dan keuangan digital akan sangat bergantung pada kualitas sinergi yang dibangun. Infrastruktur harus berkembang bersama literasi, inovasi harus berjalan bersama perlindungan konsumen, dan pertumbuhan transaksi harus diikuti oleh peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Melalui BSPI 2030, Bank Indonesia terus menempatkan sistem pembayaran sebagai bagian dari infrastruktur ekonomi nasional. QRIS, BI-FAST, SNAP, Kartu Kredit Indonesia, QRIS Antarnegara, PIDI, dan digitalisasi daerah menjadi sejumlah bagian dari perjalanan menuju ekosistem pembayaran yang semakin terintegrasi.
FEKDI x IFSE 2026 yang berlangsung pada 24 -26 September 2026 di JICC, menjadi salah satu momentum untuk memperlihatkan perjalanan tersebut kepada publik. Dengan menghubungkan pemerintah, otoritas, industri, talenta digital, dan masyarakat, forum ini diharapkan dapat memperkuat fondasi transformasi ekonomi dan keuangan digital Indonesia sekaligus memastikan inovasi yang berkembang memberikan manfaat yang semakin luas.
Sebagaimana ditegaskan Destry, sinergi menjadi bagian penting dalam memastikan transformasi digital memberikan dampak bagi perekonomian dan masyarakat. Semangat tersebut menjadi landasan untuk membangun sistem pembayaran yang aman, inklusif, terintegrasi, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah perubahan ekonomi global.
FEKDI x IFSE 2026 berlangsung pada 24–26 September 2026 di JICC, Jakarta. Kegiatan tersebut terbuka untuk umum dan menghadirkan berbagai seminar, talkshow, showcase inovasi, digital experience, serta networking session. Masyarakat dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk mengenal lebih dekat perkembangan ekonomi dan keuangan digital sekaligus melihat langsung inovasi yang tengah dikembangkan untuk membangun ekosistem ekonomi digital Indonesia.
