Menkeu Suahasil: Kebijakan Fiskal 2027 Tetap Ekspansif
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan kebijakan fiskal 2027 tetap ekspansif sekaligus kredibel dalam menghadapi dinamika perekonomian global. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Tingkat I pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027.
“Kebijakan fiskal 2027 tetap dirancang untuk bersifat ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. APBN akan terus menumbuhkan, APBN akan terus melindungi, dan APBN akan tetap kita upayakan untuk kredibel,” kata Suahasil, di ruang rapat Banggar DPR RI, di Jakarta, pada Rabu (24/9/2026).
Suahasil mengapresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota Banggar DPR RI atas dukungan, perhatian, dan pemikiran yang diberikan selama proses pembahasan RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan.
Menurut Suahasil pembahasan RAPBN 2027 berlangsung di tengah situasi konflik global yang tidak mudah. Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah akan terus memperkuat perekonomian nasional dengan menjaga fundamental ekonomi dan kinerja APBN.
Baca Juga
Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,45% pada semester I-2026 dengan inflasi yang terkendali sebesar 3,2%, sementara kinerja APBN hingga akhir Agustus 2026 menunjukkan kondisi yang solid.
“Kebijakan fiskal harus tetap prudent, tetapi kebijakan fiskal tidak pasif. Kebijakan fiskal harus hadir, menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat, dan membuka ruang bagi investasi,” ujar dia.
Sejalan dengan hasil pembahasan bersama Banggar DPR RI, kebijakan fiskal 2027 tetap dirancang secara ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Pemerintah berkomitmen menjaga defisit anggaran sebesar 2,40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai bagian dari disiplin fiskal sekaligus menjaga kredibilitas APBN.
“Defisit 2,40% terhadap PDB akan kami jaga dengan sebaik-baiknya” ujar dia.
Suahasil mengatakan bahwa arahan Banggar DPR RI agar kebijakan RAPBN 2027 dilandasi disiplin fiskal dan menjaga kredibilitas akan menjadi perhatian pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal 2027.
Dengan selesainya pembicaraan tingkat I, pemerintah mengharapkan RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan dapat dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk memperoleh persetujuan bersama dan selanjutnya ditetapkan menjadi undang-undang.
Pemerintah menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin dengan Banggar DPR RI selama proses pembahasan dan berkomitmen melanjutkan sinergi dalam menjaga kesehatan APBN serta memastikan APBN mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan melindungi masyarakat.