Tantangan Domestik dan Luar Negeri, Intai Target Pertumbuhan Ekonomi di RAPBN 2027

JAKARTA, investortrust.id - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 memancang target pertumbuhan ekonomi mencapai 6% pada 2026. Seluruh fraksi di DPR menyetujui dilanjutkannya RAPBN 2027 dalam pembahasan tahap selanjutnya.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Budi Sulistyono Kanang memberi catatan terhadap tema kebijakan fiskal 2027 yaitu Tumbuh Lebih Cepat dan Sejahtera Lebih Cepat. Menurut fraksi PDI Perjuangan, tema tersebut belum menjawab untuk siapa kesejahteraan yang ada.

“Belum disertai dengan penjelasan siapa yang sejahtera lebih cepat dan apa ukuran dan indikator lebih cepat,” kata Budi, diakses Rabu (19/8/2026).

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyebut pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9% yang ditargetkan pemerintah harus disertai dengan peningkatan penghasilan rakyat, penciptaan lapangan kerja formal, dan distribusi hasil pertumbuhan ekonomi masyarakat, penguatan kapasitas produksi nasional dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. Serta, pemerataan pembangunan.

Catatan khusus yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan yaitu penerimaan perpajakan pada 2027 yang naik Rp 214 triliun. Menurutnya, pemerintah harus mempertajam redistribusi beban pajak yang berkeadilan.

“Pemerintah harus mempertajam redistribusi beban pajak yang berkeadilan. Pemerintah harus dapat menyampaikan laporan distribusi beban pajak dari berbagai lapisan wajib pajak untuk memastikan kebijakan pajak yang adil,” kata dia.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin memberi catatan terhadap rancangan dana Transfer ke Daerah (TKD), terutama pada Dana Bagi Hasil (DBH).

“Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan lebih rinci dari pemerintah terkait arah kebijakan dan strategi pengelolaan DBH pada 2027, khususnya dalam menjaga keselarasan antara perkembangan penerimaan negara yang dibagihasilkan, kebutuhan pembangunan daerah, dan upaya perluasan pemanfaatan pembangunan,” kata Nurul.

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Farah Puteri Nahlia menyebut mengalokasikan belanja negara tahun 2027 sebesar Rp 4.097,2 triliun, meningkat 3,9% dibandingkan perkiraan realisasi tahun 2026.

“Fraksi PAN memandang kenaikan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah menjaga momentum pembangunan dan melindungi masyarakat,” kata Farah.

Meski demikian, kata Farah, besarnya belanja harus diikuti dengan penajaman prioritas dan akuntabilitas agar setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat nyata. Perubahan struktur belanja pemerintah pusat perlu tetap dicermati, terlebih pembayaran bunga utang menjadi Rp 650,3 triliun, sementara belanja modal turun menjadi Rp 295,2 triliun.

“Fraksi PAN mendorong pemerintah menjaga biaya utang dan ruang belanja produktif, sekaligus memastikan peningkatan anggaran perlindungan sosial menjadi Rp549,9 triliun, subsidi energi, pendidikan, dan kesehatan semakin tepat, sasaran serta nyata dampaknya bagi daya beli, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kemendirian masyarakat,” kata dia.

Dalam kesempatan berbeda, Guru besar ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Rahma Gafmi menilai rangkaian asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2027 di tengah ketidakpastian geopolitik global dan arah kebijakan The Fed yang masih abu-abu memunculkan perdebatan.

“Hemat saya postur asumsi makro tersebut cenderung sangat optimistis bahkan terlampau agresif ketimbang berpijak sepenuhnya pada kehati-hatian,” kata Rahma.

Baca Juga

Bahlil Minta Fraksi Golkar di DPR Kawal RAPBN 2027 Sejalan Program Pemerintah

Rahma melihat risiko geopolitik yang masih memanas yaitu konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah menekan rantai pasok global dan mengerek biaya logistik. Tanpa pemulihan konsumsi rumah tangga yang masif serta akselerasi hilirisasi yang langsung berdampak ke penciptaan lapangan kerja berkualitas, target 6% berisiko menjadi angka atas yang berat dicapai secara murni.

Sisi asumsi

Rahma menilai asumsi RAPBN 2027 terhadap nilai tukar rupiah yaitu Rp17.500 per dolar AS dan suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9% menunjukkan sikap realistis. Pemerintah sepertinya realistis bahwa tekanan dolar masih akan kuat.

“Namun, kepastian arah suku bunga The Fed yang belum menunjukkan pelonggaran agresif membuat volatilitas aliran modal asing (hot money) tetap tinggi,” ujar dia.

Selanjutnya, suku bunga SBN 10 tahun di level 6,9% di tengah risiko premi risiko global yang menanjak bisa membuat biaya penerbitan utang (cost of fund) pemerintah dan beban pembayaran bunga utang di APBN membengkak, mempersempit ruang fiskal (fiscal space).

Sementara itu, harga minyak mentah yang ditetapkan sebesar US$ 75 per barel dinilai Rahma cukup rawan atau ketat jika eskalasi geopolitik di Timur Tengah kembali memicu lonjakan harga minyak mentah dunia secara tajam. Mengingat realisasi historis sempat menyentuh level yang jauh lebih tinggi saat terjadi gangguan pasokan.

“Maka memunculkan risiko fiskal karena jika harga minyak global melonjak di atas US$ 75,” kata dia.

Ketika tekanan global muncul, Rahma melihat beban subsidi energi serta kompensasi di dalam APBN akan langsung membengkak, memaksa pemerintah melakukan realokasi anggaran atau menghadapi risiko pelebaran defisit.

Secara umum, menurut Rahma asumsi makro RAPBN 2027 dapat dikatakan kurang konservatif menghadapi lanskap risiko global saat ini. Angka-angka tersebut mencerminkan target politik-ekonomi rezim untuk mempercepat pertumbuhan tinggi.

“Namun menyimpan risiko fiskal yang cukup besar jika guncangan eksternal seperti suku bunga global yang “higher for longer” dan tensi geopolitik memburuk di sepanjang tahun pelaksanaan anggaran,” kata dia.