Optimalkan Dana Desa, Bappenas Luncurkan Indeks Desa
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan Indeks Desa sebagai alat ukur tunggal capaian pembangunan desa.
Plt Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti mengatakan, penempatan Indeks Desa ini muncul setelah permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas dana desa, pada Desember 2019.
Plt Deputi bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/ Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti saat memberikan kata sambutan pada peluncuran Indeks Desa (ID) di Kantor Bappenas Jakarta, Senin (04/03/2024). Foto: Investortrust/Dicki Antariksa.
“Indeks Desa ini adalah indeks untuk mengukur kemajuan desa, kan kita perlu tahu posisi desa itu pembangunannya seperti apa, berapa tingkat kemiskinannya, akses sekolah, kesehatan, berapa orang yang sakit, ekonomi, pendapatan, lingkungan, sosial, dan tata kelolanya,” ujar Tri Dewi Virgiyanti, di gedung Bappenas, Jakarta, Senin (04/03/2024).
Baca Juga
Desa Kelawi Sabet Anugerah Desa BRILian Berkat Inovasi Wisata Berkelanjutan
Dewi mengatakan sebelum ditetapkan, terdapat dua indeks yang digunakan pemerintah untuk mengukur desa.
Adapun dua indeks yang digunakan yaitu, Indeks Desa dan Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun digunakan untuk pengalokasian dana desa dan perencanaan pemerintah daerah.
“Indeks Desa digunakan agar merevitalisasi indikator data hingga penghitungan indeks tunggal untuk mengukur pencapaian desa. Sehingga tidak ada lagi dualisme penghitungan kinerja desa,” ujar dia.
Baca Juga
Tiket.com dan Kemenparekraf RI Bersinergi Kembangakan Desa Wisata
Lebih lanjut, Dewi membeberkan Indeks Desa nantinya dapat dimanfaatkan sebagai upaya intervensi apa dari dana desa. Dengan begitu, pemberian dana desa diharapkan dapat proporsional dan mendukung desa lebih mandiri.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Teni Widuriyanti mengatakan Indeks Desa diharapkan dapat sejalan dengan implementasi pemerataan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Salah satu visi yang ditetapkan yaitu berkurangnya ketimpangan dan kemiskinan menuju 0%.
Berdasarkan data yang dia paparkan, tingkat kemiskinan di perkotaan dan perdesaan pada 2023 terasa timpang. Tingkat kemiskinan di area rural tercatat sebesar 12,22 dan di perkotaan sebesar 7,29.
“Pembangunan desa dalam Indonesia Emas 2045 dititikberatkan pada pengarusutamaan pembangunan desa yang bersifat lintas sektor dan lintas aktor, menuju kemandirian desa. Desa harus mau dan mampu tumbuh dan maju bersama, selaras dengan kota,” kata Teni.
Teni mengatakan hasil perhitungan Indeks Desa akan digunakan secara resmi pada 2025, dengan basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Desa PDTT dalam rentang April/Mei hingga Juni 2024. Untuk mencapainya, Teni berharap kolaborasi pemangku kepentingan.