Ketua DPR: Defisit dan Utang Harus Dikelola Hati-hati

JAKARTA, investortrust.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyampaikan bahwa defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab.

“Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang,” kata Puan, saat Rapat Paripurna DPR tentang RAPBN 2027, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Puan mengatakan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi mendatang.

Puan menjelaskan pembahasan APBN 2027, terus memperhatikan sejumlah faktor. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil, tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban.

“Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil,” ujar dia.

Ketiga, Puan menyoroti, Transfer ke Daerah (TKD). Menurutnya, TKD harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekadar angka dan program.

“Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik,” ucap dia.

Untuk itu, Puan menjelaskan bahwa ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik.

“Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, Kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah,” kata dia.