Ekonom Ingatkan Pertumbuhan Ekonomi Tak Bisa Terus Bertumpu pada Belanja Pemerintah
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian mengingatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa terus bergantung pada belanja pemerintah.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29% (year on year/yoy) pada triwulan II-2026 masih didominasi konsumsi pemerintah yang tumbuh 15,97% (yoy), sementara sektor swasta, khususnya manufaktur dan pertambangan, masih menghadapi tekanan.
“Indonesia memerlukan dukungan dari private sector juga, tidak bisa pertumbuhan tinggi dicapai oleh belanja pemerintah,” kata Fakhrul, Kamis, (6/8/2026).
Fakhrul menilai capaian pertumbuhan ekonomi di atas 5% patut diapresiasi. Namun, kualitas pertumbuhan masih perlu diperkuat karena dalam jangka panjang belanja pemerintah tidak dapat menjadi satu-satunya penopang ekonomi.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Ruang fiskal memiliki batas, sementara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan hanya dapat dibangun apabila sektor swasta kembali melakukan ekspansi, menciptakan investasi baru, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kapasitas produksi,” ujar Fakhrul.
Ia bilang dalam jangka pendek pemerintah memang dapat menjadi penyangga ekonomi. Namun, keberlanjutan pertumbuhan tetap bergantung pada pulihnya peran sektor swasta.
Baca Juga
“Dalam jangka pendek pemerintah memang dapat menjadi penyangga ekonomi, tetapi dalam jangka panjang pemerintah tidak mungkin menjadi satu-satunya penggerak ekonomi nasional,” ungkap Fakhrul.
Menurutnya, lemahnya peran sektor swasta tercermin dari kinerja manufaktur. Industri pengolahan sebagai kontributor terbesar terhadap PDB nasional hanya tumbuh 0,88% secara kuartalan dan 4,52% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan sektor jasa yang mencatat pertumbuhan lebih tinggi. Padahal, sektor tersebut menyumbang sekitar 18,5% terhadap PDB nasional sehingga perlambatannya memengaruhi kualitas pertumbuhan ekonomi.
Kondisi tersebut, lanjut Fakhrul, sejalan dengan data Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia yang selama beberapa bulan terakhir berada pada fase kontraksi.
“Data PDB mengonfirmasi sinyal yang sudah lebih dulu diberikan oleh PMI. Dunia usaha manufaktur masih menghadapi tekanan permintaan dan ketidakpastian sehingga ekspansi sektor industri belum mampu kembali menjadi penggerak utama ekonomi,” bebernya.
Selain manufaktur, Fakhrul juga menyoroti sektor pertambangan yang masih mengalami kontraksi 1,64% (yoy) pada triwulan II-2026, meski harga komoditas global masih berada pada level yang relatif tinggi.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan persoalan utama sektor pertambangan bukan terletak pada harga komoditas, melainkan pada sisi produksi dan kepastian usaha.
“Ketika harga komoditas sedang baik tetapi produksi justru belum mampu tumbuh, berarti terdapat hambatan struktural yang harus segera diselesaikan. Salah satu yang paling sering disampaikan pelaku usaha adalah pentingnya kepastian RKAB dan kepastian regulasi agar investasi maupun produksi dapat berjalan lebih optimal,” terang Fakhrul.
Ia menilai Indonesia berpotensi kehilangan sebagian manfaat dari tingginya harga komoditas global apabila hambatan produksi tersebut tidak segera diatasi.
“Momentum harga komoditas tidak berlangsung selamanya. Justru ketika harga sedang mendukung, Indonesia harus mampu meningkatkan produksi, ekspor, dan investasi. Kepastian kebijakan menjadi sama pentingnya dengan tingginya harga komoditas,” tandasnya.