Utang Luar Negeri Pemerintah Naik Menjadi US$217,33 Miliar

JAKARTA, Investortrust.id — Utang luar negeri pemerintah kembali meningkat di tengah besarnya kebutuhan pembiayaan negara, operasi stabilisasi nilai tukar rupiah, serta kondisi pasar keuangan global yang masih diliputi ketidakpastian. Dengan sebagian besar kewajiban luar negeri Indonesia berdenominasi dolar Amerika Serikat, pergerakan nilai tukar menjadi faktor penting yang perlu terus diwaspadai.

Posisi utang luar negeri (ULN) pemerintah pada Mei 2026 mencapai US$217,33 miliar atau setara sekitar Rp3.890,21 triliun, dengan asumsi kurs Rp17.900 per dolar AS. Nilai tersebut meningkat 0,42% dibandingkan April 2026 yang sebesar US$216,42 miliar atau Rp3.873,92 triliun.

Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh 3,67% dibandingkan posisi Mei 2025 yang tercatat US$209,63 miliar atau sekitar Rp3.752,38 triliun. Dengan demikian, dalam setahun terjadi kenaikan sekitar US$7,70 miliar atau setara Rp137,83 triliun.

Kenaikan ULN pemerintah turut mendorong total utang luar negeri Indonesia menjadi US$444,40 miliar atau sekitar Rp7.954,76 triliun pada Mei 2026. Jumlah tersebut meningkat US$4,15 miliar atau sekitar Rp74,29 triliun, setara 0,94%, dibandingkan posisi April 2026 yang sebesar US$440,25 miliar atau Rp7.880,48 triliun.

Dibandingkan Mei 2025 yang sebesar US$435,34 miliar atau sekitar Rp7.792,59 triliun, total ULN Indonesia tumbuh 2,08% secara tahunan.

Data tersebut disampaikan dalam laporan BRI Weekly Economic Update W3 Juli 2026 yang disusun Office of Chief Economist Group BRI, Macroeconomics & Financial Market Analytics Department, di Jakarta, Senin (20/07/2026). Ekonom BRI menilai pertumbuhan ULN Indonesia terutama ditopang oleh peningkatan utang pemerintah dan bank sentral. Kondisi tersebut mencerminkan kebutuhan pembiayaan negara serta dinamika operasi moneter Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Secara keseluruhan, posisi ULN pemerintah dan bank sentral mencapai US$248,48 miliar atau sekitar Rp4.447,79 triliun pada Mei 2026. Jumlah tersebut naik dari US$246,53 miliar atau Rp4.412,89 triliun pada April 2026 dan US$239,17 miliar atau Rp4.281,14 triliun pada Mei 2025.

Utang pemerintah dan bank sentral itu menguasai sekitar 55,91% dari keseluruhan utang luar negeri Indonesia.

Dari jumlah tersebut, ULN pemerintah sebesar US$217,33 miliar atau Rp3.890,21 triliun mewakili sekitar 48,90% dari total ULN nasional. Sementara itu, ULN Bank Indonesia mencapai US$31,15 miliar atau sekitar Rp557,59 triliun, setara 7,01% dari total ULN.

ULN Bank Indonesia mencatat kenaikan paling tinggi di antara kelompok debitur utama. Secara bulanan, utang bank sentral meningkat 3,45% dari US$30,11 miliar atau sekitar Rp538,97 triliun pada April 2026.

Secara tahunan, ULN BI tumbuh 5,44% dibandingkan posisi Mei 2025 sebesar US$29,54 miliar atau sekitar Rp528,77 triliun.

Kenaikan tersebut berlangsung ketika Bank Indonesia terus menjalankan operasi moneter untuk menjaga stabilitas rupiah, termasuk melalui penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI.

BRI mencatat total SRBI yang dimenangkan dalam lelang meningkat menjadi Rp32 triliun pada pekan ketiga Juli 2026, dari Rp30 triliun pada pekan sebelumnya. Peningkatan penerbitan itu dinilai mencerminkan kebutuhan operasi moneter yang lebih besar dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas pasar.

Investor asing juga mencatatkan aliran modal masuk bersih sebesar Rp1,37 triliun ke SRBI pada pekan ketiga Juli 2026, setelah mengalami arus keluar dalam dua pekan sebelumnya. Secara tahun berjalan, aliran modal asing ke SRBI tercatat mencapai Rp174,4 triliun.

Utang Swasta Masih Terkontraksi

Berbeda dengan utang pemerintah dan bank sentral, ULN sektor swasta masih mengalami kontraksi secara tahunan.Posisi ULN swasta tercatat sebesar US$195,93 miliar atau sekitar Rp3.507,15 triliun pada Mei 2026. Nilai tersebut meningkat 1,14% dibandingkan April 2026 yang sebesar US$193,72 miliar atau Rp3.467,59 triliun, tetapi masih turun 0,12% dibandingkan Mei 2025 sebesar US$196,17 miliar atau Rp3.511,44 triliun.

ULN sektor swasta menguasai sekitar 44,09% dari total utang luar negeri Indonesia. Berdasarkan kelompok peminjam, ULN lembaga keuangan mencapai US$39,08 miliar atau sekitar Rp699,53 triliun. Jumlah tersebut meningkat 5,56% secara bulanan, tetapi masih turun 0,76% secara tahunan.

ULN perbankan tercatat sebesar US$32,72 miliar atau sekitar Rp585,69 triliun. Nilainya meningkat 2,11% dibandingkan April 2026, tetapi turun 3,95% jika dibandingkan dengan Mei 2025.

Sementara itu, ULN lembaga keuangan bukan bank melonjak 27,76% secara bulanan menjadi US$6,36 miliar atau sekitar Rp113,84 triliun. Secara tahunan, utang kelompok tersebut meningkat 19,64%.

Adapun ULN perusahaan nonkeuangan atau bukan lembaga keuangan tercatat sebesar US$156,84 miliar atau sekitar Rp2.807,44 triliun. Posisi tersebut relatif stabil, dengan kenaikan 0,09% secara bulanan dan 0,04% secara tahunan.

Perkembangan itu menunjukkan perusahaan swasta secara umum masih berhati-hati menambah pembiayaan dari luar negeri. Sikap tersebut berlangsung ketika biaya pendanaan global masih tinggi, permintaan domestik belum sepenuhnya kuat, dan risiko nilai tukar tetap besar.

Risiko Utang Jangka Pendek Meningkat

BRI juga mengingatkan adanya peningkatan proporsi ULN jangka pendek, baik berdasarkan jangka waktu asal maupun berdasarkan sisa jangka waktu pembayaran.

Peningkatan utang jangka pendek dapat memperbesar risiko likuiditas dan pembiayaan kembali atau refinancing. Debitur harus menyediakan valuta asing dalam waktu lebih dekat untuk membayar pokok dan bunga utang atau memperpanjang pembiayaan yang telah jatuh tempo.

Risiko tersebut menjadi semakin penting karena suku bunga global diperkirakan tetap tinggi. Bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, masih memperlihatkan sikap yang cenderung hawkish.

Mayoritas anggota The Fed berada dalam kategori netral-hawkish, sedangkan pasar memperkirakan suku bunga acuan AS atau Federal Funds Rate akan dipertahankan di kisaran 3,75% pada pertemuan Juli 2026.

Pasar bahkan masih melihat peluang kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 4,00% pada September 2026. Kondisi suku bunga tinggi dalam waktu lebih lama atau higher for longer dapat meningkatkan biaya penerbitan maupun pembiayaan kembali utang luar negeri pemerintah dan korporasi Indonesia.

Dolar AS Dominasi Struktur ULN

Tantangan lain berasal dari komposisi mata uang utang luar negeri Indonesia yang sebagian besar menggunakan valuta asing.

ULN berdenominasi dolar AS mencapai US$272,53 miliar atau sekitar Rp4.878,29 triliun, setara 61,32% dari total ULN Indonesia. Dominasi dolar AS membuat beban utang Indonesia sangat sensitif terhadap perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang Amerika Serikat tersebut.

Sementara itu, ULN berdenominasi rupiah mencapai ekuivalen US$82,01 miliar atau sekitar Rp1.467,98 triliun, setara 18,45% dari total utang.

Utang dalam euro mencapai ekuivalen US$42,12 miliar atau sekitar Rp753,95 triliun, mewakili 9,48% dari total ULN. Selanjutnya, ULN dalam yen Jepang mencapai ekuivalen US$18,08 miliar atau Rp323,63 triliun, setara 4,07%.

ULN dalam renminbi China mencapai ekuivalen US$17,59 miliar atau sekitar Rp314,86 triliun, mewakili 3,96% dari total ULN. Porsi dalam dolar Australia sekitar 0,37%, sedangkan sisanya tersebar dalam Special Drawing Rights, dolar Singapura, won Korea Selatan, ringgit Malaysia, dan mata uang lainnya.

Dominasi utang valuta asing berarti pelemahan rupiah akan meningkatkan nilai kewajiban pokok dan bunga ketika dikonversikan ke dalam mata uang domestik.

Efek tersebut paling besar dirasakan oleh korporasi yang memiliki utang valuta asing, tetapi memperoleh sebagian besar pendapatannya dalam rupiah dan tidak mempunyai instrumen lindung nilai atau natural hedging yang memadai.

Rupiah Mulai Menguat

Pada pekan ketiga Juli 2026, rupiah menunjukkan penguatan. Nilai tukar rupiah menguat 0,89% secara mingguan menjadi sekitar Rp17.954 per dolar AS, sehingga berhasil mematahkan tren pelemahan selama tiga pekan berturut-turut.

Penguatan berlangsung ketika indeks dolar AS melemah tipis 0,18% menjadi 100,77. Rupiah juga ditopang oleh masuknya dana asing ke pasar saham dan SRBI serta sentimen positif dari keputusan S&P Global Ratings mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil.

Namun, sejak awal tahun hingga 17 Juli 2026, rupiah masih melemah sekitar 7,22% terhadap dolar AS. Pada akhir 2025, rupiah berada di kisaran Rp16.690 per dolar AS.

Pasar non-deliverable forward atau NDF juga masih menunjukkan kurs rupiah di atas nilai pasar spot untuk tenor yang lebih panjang. NDF satu bulan berada di sekitar Rp17.993 per dolar AS, tenor tiga bulan Rp18.075, enam bulan Rp18.204, sembilan bulan Rp18.330, dan tenor 12 bulan sekitar Rp18.455 per dolar AS.

Pergerakan tersebut menunjukkan pelaku pasar masih memperhitungkan risiko depresiasi rupiah dalam jangka menengah.

BRI menyatakan pelemahan rupiah terhadap mata uang utama yang digunakan dalam ULN dapat meningkatkan beban pembayaran pokok dan bunga dalam denominasi rupiah. Karena itu, perbankan perlu mencermati debitur dengan eksposur ULN valuta asing yang besar dan memperluas layanan lindung nilai.

Global Melambat, Likuiditas Masih Ketat

Kenaikan ULN Indonesia berlangsung di tengah kondisi ekonomi global yang tidak sepenuhnya kondusif. Aktivitas ekonomi riil Amerika Serikat relatif tertahan pada Juni 2026. Produksi industri hanya tumbuh 0,1% secara bulanan, sedangkan produksi manufaktur stagnan.

Secara tahunan, pertumbuhan produksi industri AS melambat menjadi 1,14% pada Juni 2026 dari 1,58% pada Mei 2026. Produksi manufaktur juga melambat dari 1,50% menjadi 1,15%.

Penjualan ritel AS secara bulanan hanya tumbuh 0,22% pada Juni 2026. Secara tahunan, pertumbuhannya melambat dari 7,33% menjadi 6,72%. Penjualan ritel inti juga melambat menjadi 6,95% dari sebelumnya 7,92%.

Di sisi lain, inflasi konsumen AS turun cukup tajam menjadi 3,5% pada Juni 2026 dari 4,2% pada Mei 2026. Inflasi inti melandai menjadi 2,6% dari 2,9%.

Inflasi produsen juga turun menjadi 5,5% dari 6,0%. Namun, inflasi inti produsen meningkat tipis menjadi 4,7% dari 4,6%, menandakan tekanan harga di luar sektor energi belum sepenuhnya mereda.

Perlambatan ekonomi juga terjadi di China. Pertumbuhan ekonomi negara tersebut turun menjadi 4,3% pada kuartal II-2026 dari 5,0% pada kuartal sebelumnya.

Pertumbuhan China berada di bawah konsensus pasar sebesar 4,5%, terutama akibat lemahnya konsumsi dan investasi domestik. Investasi properti China terkontraksi 18,0% secara tahunan, lebih dalam dibandingkan kontraksi 16,2% sebelumnya.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia karena China merupakan salah satu mitra perdagangan utama dan konsumen terbesar berbagai komoditas ekspor Indonesia.

Harga Minyak Terdongkrak

Tekanan global juga datang dari meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Konflik Amerika Serikat dan Iran serta risiko gangguan pelayaran di Selat Hormuz mendorong lonjakan harga minyak dunia.

Harga minyak Brent melonjak 15,9% secara mingguan menjadi US$88,10 atau sekitar Rp1,58 juta per barel. Sejak awal tahun, harga Brent telah meningkat 44,8%.

Harga batu bara juga naik 1,1% menjadi US$130 atau sekitar Rp2,33 juta per ton dan telah meningkat 20,9% sejak awal tahun.

Harga gas alam stabil di US$2,90 atau sekitar Rp51.910 per MMBtu, tetapi masih turun 21,4% secara tahun berjalan.

Lonjakan harga minyak berpotensi meningkatkan kembali inflasi global, menahan penurunan suku bunga, dan mempertahankan biaya pendanaan internasional pada tingkat tinggi.

Bagi Indonesia, kenaikan harga minyak juga dapat meningkatkan tekanan terhadap neraca perdagangan, subsidi dan kompensasi energi, serta kebutuhan valuta asing untuk membiayai impor minyak dan bahan bakar.

Sementara itu, mayoritas harga komoditas pangan meningkat. Harga gandum naik 8,0% secara mingguan, beras gabah 5,3%, minyak sawit mentah atau CPO 1,7%, dan kedelai 0,7%.

Kenaikan tersebut dipengaruhi risiko kekeringan dan gagal panen akibat fenomena El Niño. Tekanan harga pangan dapat mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter karena inflasi domestik berisiko kembali meningkat.

Di kelompok logam, harga emas turun 2,5% secara mingguan menjadi US$4.017,40 atau sekitar Rp71,91 juta per troy ounce. Harga baja turun 0,3%, sedangkan bijih besi naik 2,8%.

Penurunan harga emas terjadi seiring masih tingginya imbal hasil obligasi global dan kecenderungan kebijakan moneter yang hawkish, sehingga daya tarik aset yang tidak memberikan imbal hasil bunga berkurang.

Modal Asing Keluar

Meningkatnya ketegangan geopolitik mendorong volatilitas pasar keuangan global. Indeks volatilitas saham VIX meningkat 3,74 poin secara mingguan, sedangkan volatilitas obligasi yang tercermin dalam indeks MOVE meningkat 1,33 poin. Premi risiko atau credit default swap lima tahun mayoritas negara juga meningkat. CDS lima tahun Indonesia naik dari 90,89 basis poin menjadi 91,94 basis poin.

Investor global mencatatkan arus keluar bersih sebesar US$2,65 miliar atau sekitar Rp47,44 triliun dari negara-negara berkembang pada pekan ketiga Juli 2026. Mayoritas mata uang negara berkembang melemah terhadap dolar AS meskipun indeks dolar mengalami penurunan. Sebanyak 17 dari 22 mata uang negara berkembang yang diamati BRI tercatat melemah.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pergerakan mata uang negara berkembang tidak hanya dipengaruhi kekuatan dolar AS, tetapi juga kenaikan persepsi risiko global dan keluarnya dana investor.

Di pasar saham, Indeks Harga Saham Gabungan menguat 4,24% secara mingguan menjadi sekitar 6.174 pada 17 Juli 2026. Seluruh sektor saham tercatat meningkat. Penguatan didukung oleh apresiasi rupiah serta keputusan S&P mempertahankan peringkat utang Indonesia pada BBB/A-2 dengan outlook stabil.

Investor asing mencatatkan pembelian bersih saham sebesar Rp0,44 triliun. Aliran masuk tersebut memutus tren arus keluar asing selama sembilan pekan berturut-turut. Namun, secara tahun berjalan, pasar saham Indonesia masih mencatatkan arus keluar asing bersih sebesar Rp75,71 triliun. IHSG juga masih terkoreksi sekitar 28,58% sejak awal tahun.

Di pasar Surat Berharga Negara, imbal hasil turun secara selektif, terutama pada tenor satu dan dua tahun. Namun, investor asing mencatatkan penjualan bersih SBN sebesar Rp4,70 triliun, setelah dalam empat pekan sebelumnya membukukan pembelian bersih.

Secara tahun berjalan, pasar SBN masih mencatatkan aliran modal asing masuk bersih sebesar Rp13,41 triliun. Porsi kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia meningkat menjadi 13,00%, sedangkan kepemilikan investor asing naik tipis menjadi 16,90%. Peningkatan porsi BI menunjukkan besarnya peran bank sentral dalam menjaga stabilitas pasar obligasi pemerintah.

Dunia Usaha Belum Ekspansif

Di dalam negeri, perkembangan kegiatan ekonomi masih beragam. Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia menunjukkan sektor manufaktur tetap berada di zona ekspansi, tetapi melambat menjadi 51,43% pada kuartal II-2026 dari 52,03% pada kuartal sebelumnya.

Seluruh komponen indeks mengalami pelemahan. Kecepatan penerimaan barang input dan penggunaan tenaga kerja bahkan berada di zona kontraksi.

Enam subsektor manufaktur tercatat mengalami kontraksi, yakni industri tembakau, kayu, furnitur, kimia, elektronik, serta karet dan alas kaki.

Survei Kegiatan Dunia Usaha BI memang menunjukkan aktivitas bisnis meningkat menjadi 12,97% saldo bersih tertimbang pada kuartal II-2026 dari 10,11% pada kuartal sebelumnya.

Namun, peningkatan tersebut terutama ditopang oleh sektor konstruksi, administrasi pemerintahan, dan pertambangan. Hal ini menunjukkan kegiatan ekonomi masih banyak bergantung pada program pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan sektor komoditas.

Sebaliknya, sektor manufaktur, perdagangan, transportasi, dan pergudangan mengalami pelemahan. Kondisi itu menunjukkan ekspansi sektor swasta dan pemulihan permintaan domestik belum berlangsung secara merata.

Utilisasi kapasitas produksi meningkat tipis menjadi 73,8% dari 73,3%. Namun, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata sebelum pandemi sebesar 76,1%.

Penggunaan tenaga kerja juga melemah menjadi 0,1% saldo bersih tertimbang dari 0,3%. Artinya, dunia usaha masih menambah pekerja, tetapi dengan laju yang nyaris stagnan.

Investasi dunia usaha hanya meningkat tipis menjadi 5,5% dari 5,4%. Ekspektasi investasi untuk kuartal III-2026 bahkan turun menjadi level terendah dalam satu tahun terakhir.

Perketat Pengawasan Risiko Valas

Kenaikan utang luar negeri pemerintah dan Bank Indonesia belum otomatis menunjukkan kondisi utang berada dalam situasi berbahaya. Utang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, menjaga stabilitas ekonomi, atau memperkuat cadangan likuiditas.

Namun, manfaat utang akan sangat bergantung pada kualitas penggunaan dana, produktivitas proyek yang dibiayai, struktur jatuh tempo, biaya bunga, serta kemampuan negara maupun korporasi menghasilkan pendapatan untuk membayar kewajiban.

Dominasi dolar AS dalam struktur ULN serta meningkatnya porsi utang jangka pendek membuat pengelolaan risiko nilai tukar dan pembiayaan kembali menjadi semakin penting.

BRI menyarankan perbankan memperkuat manajemen risiko pasar dan menjaga kecukupan likuiditas. Perbankan juga perlu memantau risiko kredit debitur yang memiliki utang luar negeri tinggi, terutama pada sektor-sektor yang menghadapi tekanan kualitas aset.

Ekspansi kredit masih dapat dilakukan secara selektif kepada debitur yang memiliki arus kas sehat, pendapatan valuta asing, instrumen lindung nilai, dan kemampuan membayar utang yang kuat.

Pada akhirnya, persoalan utama bukan semata-mata seberapa besar utang luar negeri bertambah, melainkan apakah utang tersebut mampu menghasilkan kegiatan ekonomi dan penerimaan yang lebih besar daripada biaya yang harus dibayar.

Di tengah rupiah yang masih melemah lebih dari 7% sejak awal tahun, harga minyak yang melonjak, dan suku bunga global yang diperkirakan bertahan tinggi, setiap tambahan utang valuta asing harus dikelola semakin hati-hati. Tanpa pengelolaan risiko yang memadai, sumber pembiayaan yang semula dimaksudkan untuk menopang pembangunan dapat berubah menjadi tekanan baru bagi perekonomian.