Ekonom Proyeksikan Posisi Utang Indonesia Bisa Sentuh Rp 10.600 Triliun
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky memproyeksikan utang pemerintah Indonesia pada akhir tahun 2026 bisa menyentuh Rp 10.600 triliun dari posisi awal yang sebesar Rp 9.600-an triliun, menyusul cukup dalamnya pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS.
“Pelemahan kurs per 31 Desember 2026 atas 31 Desember 2025 diperkirakan menambah posisi utang hampir Rp 100 triliun,” kata Awalil dalam keterangan resminya, Senin (13/7/2026).
Posisi utang pemerintah per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 9.638 triliun. Angka ini berubah menjadi Rp 9.920,42 triliun per 31 Maret 2026 atau 40,75% dari PDB, yang merupakan hasil penambahan dari penarikan utang baru menyusul kebijakan pelebaran defisit APBN 2026.
Awalil melihat pemerintah telah memproyeksikan pelebaran defisit APBN 2026 menjadi Rp 734,32 triliun. Terdiri atas pembiayaan utang yang meningkat menjadi Rp 868,12 triliun kendati masih terjadi sedikit penurunan pembiayaan non-utang menjadi Rp 133,8 triliun.
Awalil menunjukkan pembiayaan utang melalui Surat Berharga Negara (SBN) justru turun dari proyeksi semula. Pembiayaan utang melalui SBN awalnya diproyeksi sebesar Rp 799,53 triliun, dan berikutnya ditetapkan menjadi sebesar Rp 736,57 triliun.
Baca Juga
“Akan tetapi diimbangi peningkatan drastis dari pinjaman luar negeri (neto) yang mencapai Rp 137,5 triliun dari rencana Rp 39,21 triliun,” ujar dia.
Awalil menyayangkan pemerintah tak lagi menyajikan nilai pelunasan pokok utang yang dibayar selama 2026. Dari berbagai informasi tentang utang jatuh tempo dan realisasi 2025, pelunasan pokok utang oleh pemerintah sejauh ini diperkirakan sebesar Rp 900 triliun.
“Dengan demikian, kebutuhan penarikan utang baru bruto akan mencapai kisaran Rp 1.768 triliun,” kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan naiknya proyeksi pembiayaan atau penarikan utang pada 2026. Awalnya, pembiayaan anggaran APBN 2026 ditargetkan sebesar Rp 689,1 triliun, namun angka ini diproyeksi naik menjadi Rp 734,3 triliun atau naik 6,6%.
Kenaikan terjadi seiring bertumbuhnya defisit anggaran APBN 2026 yang mencapai Rp 734,3 triliun atau 2,85% dari PDB. Purbaya menyebut kenaikan pembiayaan ini sebagai strategi pembiayaan lebih awal atau front loading.
“Ada front loading sedikit karena kita takut pasarnya goncang, tapi ternyata enggak,” kata Purbaya, usai menyampaikan laporan semester I-2026 dan prognosis semester II-2026 di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jakarta, Selasa (7/7/2026).