Kolapsnya Kelas Menengah

Oleh: Bagong Suyanto

Guru Besar Sosiologi Ekonomi FISIP Universitas Airlangga

INVESTORTRUST - Posisi dan kondisi kelas menengah saat ini tidak seindah sebutannya. Berbeda dengan kelas masyarakat miskin yang memperoleh perhatian berlimpah dari pemerintah, nasib kelas menengah nyaris terabaikan. Tidak ada paket stimulus yang digulirkan khusus untuk kelas menengah. Mereka sehari-hari hidup pas-pasan, tetapi ketika harga BBM nonsubsidi naik dan suku bunga acuan juga terus melambung, kelas menengah diminta mampu bertahan dengan kekuatannya sendiri. Mungkinkah ini dapat dilakukan oleh kelas menengah saat ini?

Pertanyaan ini, penting dikaji secara mendalam, karena dari sisi ekonomi kerentanan kelas menengah sesungguhnya tidak berbeda dengan kelas masyarakat miskin. Meskipun dari segi rumah, kendaraan bermotor dan gaji yang dimiliki, kelas menengah memiliki kelebihan daripada kelas masyarakat miskin, dari segi kemampuan menghadapi tekanan kebutuhan hidup sehari-hari sesungguhnya mereka sama rentannya.

Kelas menengah umumnya menanggung beban cicilan utang yang berat, sehingga ketika harga BBM nonsubsidi naik tiga ribu rupiah lebih, dan beban cicilan utang meningkat pasca Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga acuan, maka untuk hidup sehari-hari pun kelas menengah mau tidak mau harus mengencangkan ikat pinggang. Bahkan, tidak sedikit kelas menengah yang usahanya kolaps mereka harus kehilangan sebagian aset produktif yang dimiliki karena harus dipakai untuk membayar cicilan utang dan kebutuhan hidup sehari-hari.

Kelas Menengah

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), di Indonesia jumlah kelas menengah dilaporkan mengalami tren penurunan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Pada tahun 2019, menurut data BPS, jumlah kelas menengah mencapai angka tertinggi, yaitu 57,33 juta jiwa atau sekitar 21,45% dari total penduduk. Namun, pada tahun 2024, jumlah kelompok kelas menengah ini turun drastis menjadi 47,85 juta jiwa atau hanya sekitar 17,13% dari total penduduk. Pada tahun 2025, jumlah penduduk kelas menengah bahkan kembali merosot menjadi 46,7 juta jiwa, sehingga proporsinya terhadap total populasi turun menjadi 16,6% dari total penduduk Indonesia.

BPS mendefinisikan kelas menengah sebagai kelompok masyarakat yang memiliki pengeluaran sekitar Rp 2 juta hingga Rp 9,9 juta per kapita per bulan. Berbeda dengan kelas masyarakat miskin yang tiap bulan per kapita ditetapkan sekitar Rp 600 ribu, kelas menengah diperkirakan memiliki pendapatan per kapita per bulan sekitar Rp 2 juta hingga nyaris Rp 10 juta per bulan per kapita. Sebuah keluarga kelas menengah dengan dua anak, oleh karena itu diperkirakan penghasilan mereka sekitar Rp 8 juta hingga Rp 40 juta per bulan.

Angka penghasilan kelas menengah ini, sepintas tampak besar. Tetapi, kalau angka itu dipecah untuk membiayai berbagai kebutuhan hidup, sesungguhnya kondisi ekonomi kelas menengah tidak baik-baik saja. Untuk membayar cicilan rumah, misalnya, mereka paling tidak harus mengalokasikan penghasilan sekitar Rp 5 juta. Sementara untuk cicilan mobil diperkirakan sekitar Rp 4 juta. Untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak, tidak mustahil dana yang dibutuhkan sekitar Rp 4 juta. Sedangkan untuk makan sehari-hari, bisa dipastikan lebih dari Rp 10 juta. Ini belum termasuk biaya kebutuhan hajat sosial yang menyerap dana cukup besar. Undangan pernikahan teman dan keluarga, termasuk pula undangan sunatan, ulang tahun dan lain-lain, bagi keluarga kelas menengah merupakan beban tersendiri yang berat.

Ketika harga BBM nonsubsidi naik, dan besar cicilan rumah serta mobil juga ikut naik, maka bisa dipastikan beban yang ditanggung menjadi sangat berat. BPS mencatat, di tengah gejala penurunan jumlah kelas menengah, kelompok calon kelas menengah (aspiring middle class) justru melonjak. Ini mengindikasikan bahwa banyak masyarakat kelas menengah yang terdegradasi ke zona rentan. Mereka yang semula kelas menengah turun status, dan bahkan tidak sedikit yang kemudian menjadi orang miskin baru.

Bagi kelas menengah, ancaman terbesar saat ini bukan sekadar pemutusan hubungan kerja (PHK) atau usaha yang terancam kolaps, melainkan risiko kehilangan stabilitas untuk hidup. Biaya hidup terus merangkak naik jauh lebih cepat daripada kemampuan pendapatan mereka untuk bertumbuh. Lonjakan harga kebutuhan pokok, tarif transportasi, biaya energi, hingga mahalnya layanan kesehatan dan pendidikan telah menguras pundi-pundi tabungan keluarga kelas menengah. Akibat yang terjadi kemudian tentu bisa diduga. Keluarga kelas menengah yang semula tampak adem-ayem, kini terancam kehilangan kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan kehidupannya.

Kepemilikan rumah, yang selama ini menjadi salah satu indikator kemapanan kelas menengah, kini menjadi angan-angan yang kian jauh. Bagi keluarga baru dari golongan kelas menengah, mereka tidak lagi mudah memiliki rumah dan mobil. Beban yang ditanggung kelas menengah makin berat karena diperparah oleh kenaikan suku bunga acuan—yang berimbas langsung pada membubungnya cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan kendaraan—banyak rumah tangga terpaksa memutar otak hanya untuk menutupi defisit bulanan. Tidak sedikit pula yang akhirnya terpaksa mengandalkan utang, baik melalui pinjaman konvensional, pinjaman online, maupun sistem PayLater, sekadar untuk mempertahankan standar hidup yang kian sulit dipertahankan.

Di kalangan keluarga kelas menengah, salah satu fenomena yang tidak terelekkan adalah makin maraknya frugal living atau gaya hidup super hemat yang dilakukan bukan atas dasar kesadaran finansial, melainkan murni sebagai strategi bertahan hidup. Masyarakat dari keluarga kelas menengah mau tidak mau harus mengurangi belanja barang sekunder dan menahan investasi jangka panjang demi menghadapi hari esok yang dipandang semakin tak menentu. Bagi kelas menengah yang menjadi korban PHK, mereka pun lantas merosot status ekonominya menjadi orang miskin baru.

Serba Salah

Selama ini, kelas menengah sebetulnya adalah pembayar pajak paling taat, penggerak konsumsi domestik mulai dari tingkat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), penjaga daya beli, hingga penopang ekonomi di sektor jasa. Tetapi, saat ini mereka justru berada di posisi yang serba salah. Harapan untuk meraih kehidupan yang lebih baik mau tidak mau harus digapai dengan susah payah, bahkan bukan tidak mungkin terancam gagal.

Bisa dibayangkan, apa yang dapat dilakukan keluarga kelas menengah ketika penghasilan tetap stagnan di tengah naiknya harga kebutuhan sandang-papan-pangan, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Inflasi adalah salah satu persoalan yang kini harus dihadapi kelas menengah di Indonesia. Kenaikan harga BBM nonsubsidi kita tahu telah berimbas pada inflasi kebutuhan pokok dan logistik. Selain itu, dampak dari kenaikan suku bunga acuan BI-Rate tentunya turut berpengaruh pada tekanan dari sisi biaya cicilan, kredit rumahan, kredit konsumsi, maupun kredit modal kerja.

Saat ini, kelas menengah adalah kelompok yang berada di posisi serba salah: secara adminsitratif dianggap masih tergolong mampu untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah, namun terlalu miskin untuk benar-benar kebal terhadap guncangan ekonomi. Di tengah angka Produk Domestik Bruto (PDB) yang tumbuh solid, nasib kelas menengah sesungguhnya sedang dalam jurang ketidakpastian. Mereka terjebak sebagai "sandwich generation", terhimpit inflasi, dan terancam turun kelas menjadi kelompok rentan.

Alih-alih terserap di sektor formal bergaji tinggi, mobilitas ekonomi masyarakat justru mandek. Kita menyaksikan fenomena di mana sebagian besar angkatan kerja baru, bahkan mereka yang berpendidikan tinggi, terpaksa bergeser ke sektor informal atau pekerjaan berbasis ekonomi gig demi menyambung hidup. Angka pengangguran mungkin terlihat menurun, tetapi kualitas pekerjaan di baliknya sangat memprihatinkan. Inilah tantangan yang dihadapi pemerintah menyikapi persoalan yang kini dihadapi kelas menengah di Indonesia. ***