Demi Selamatkan Ekonomi RI, JK Bilang Anggaran MBG Harus Dipangkas

JAKARTA, investortrust.id — Wakil Presiden (Wapres_ ke-10 dan ke-12 RI, Muhammad Jusuf Kalla (JK), meminta pemerintah untuk berani mengambil keputusan dengan memangkas atau menunda anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ekstrem ini dinilai krusial untuk mengerem pembengkakan defisit anggaran yang berisiko memicu krisis fiskal yang lebih dalam.

Menurut pria yang akrab disapa JK, program dengan alokasi jumbo mencapai Rp300 triliun tersebut menjadi beban berat di tengah kondisi pendapatan negara yang sedang melandai.

"Defisit ini bisa makin besar kalau pengeluaran tidak direm. Terutama pengeluaran yang tidak produktif secara langsung, seperti ‘makan gratis’. Pak Presiden (terpilih) menyadari itu, tapi akademisi sudah capek mengatakan kurangi biaya di situ. Anggaran makan gratis itu Rp300 triliun, itu proyek terbesar di Indonesia," ujar JK Hal dalam Seminar Publik yang diselenggarakan oleh Universitas Paramadina di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Lebih lanjut, JK menyarankan agar program MBG dievaluasi total dan difokuskan secara spesifik hanya untuk penanganan stunting pada anak di bawah lima tahun, bukan menyasar segmen yang lebih luas seperti pelajar menengah.

"MBG kalau mau dilaksanakan, sedikit saja untuk stunting. Stunting itu sasarannya anak balita, bukan anak SMA. Kalau anak SMA sudah setinggi saya begini tidak bisa tinggi lagi," kelakar JK.

Politikus senior Partai Golkar itu turut memaparkan realitas pendapatan pajak saat ini cenderung datar akibat perlambatan ekonomi domestik. Di sisi lain, grafik pengeluaran terus melonjak tajam karena terlalu banyak proyek pemerintah yang terus berjalan.

Baca Juga

Kritik Makan Bergizi Gratis, JK Usul Anggaran Dialihkan Fokus ke Stunting Balita

Ia mengingatkan, jika ketimpangan ini tidak segera diintervensi sebelum bulan Agustus atau September, defisit anggaran berisiko meroket hingga menyentuh angka Rp1.000 triliun. Dampak domino dari situasi ini adalah pemotongan anggaran krusial lainnya, mulai dari dana transfer ke daerah, anggaran pendidikan, hingga alokasi kesehatan untuk BPJS.

Ketakutan akan defisit yang membengkak ini didasari oleh posisi utang luar negeri Indonesia saat ini yang hampir menyentuh angka Rp10.000 triliun dengan rasio utang di atas 40%. JK merinci, struktur APBN kini sudah berada dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan karena habis hanya untuk membayar kewajiban masa lalu.

"Kalau tenornya rata-rata 10 tahun, berarti tiap tahun kita harus cicil Rp1.000 triliun. Bunganya katakanlah 6%, berarti tiap tahun harus bayar bunga Rp600 triliun. Total Rp1.600 triliun hanya untuk bayar utang dan bunga. Padahal anggaran kita cuma Rp3.800-an triliun. Hampir setengah anggaran habis hanya untuk bayar utang," ungkapnya secara gamblang.

Sebagai penyeimbang dari sisi pendapatan, ia mendorong pemerintah untuk bertindak lebih agresif dan tegas dalam menindak para pelaku usaha yang masih mengemplang kewajiban perpajakannya.

"Pemerintah harus naikkan pajak dari pengusaha-pengusaha yang selama ini ‘menipu’ pajak," tegasnya.