Jatuh Tempo Utang 2026 di Kisaran Rp 833,96 T, APBN Masih Kuat?

JAKARTA, investortrust.id - Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) mengeluarkan working paper mengenai kondisi utang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pada 2026 ini, Indonesia harus menghadapi tembok utang atau debt wall dengan nilai jatuh Rp 833,96 triliun.

“Angka ini merupakan puncak tertinggi dalam siklus pembayaran utang selama periode 2025-2036, meningkat dari beban tahun 2025 yang sebesar Rp 800,33 triliun,” tulis laporan tersebut, diakses Senin (20/4/2026).

Tekanan likuiditas ini bukan terjadi kebetulan. Ini merupakan hasil akumulasi dari penerbitan utang jangka menengah di masa lalu, termasuk konsekuensi dari skema burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) selama periode Covid-19.

ISEAI menulis profil jatuh tempo 2026 sebesar Rp 154,5 triliun berasal dari SBN hasil burden sharing. Beban ini akan terus meningkat menjadi Rp 210,5 triliun pada 2027.

Besarnya volume refinancing ini menciptakan kerentanan ekstrem terhadap volatilitas pasar keuangan. Jika pada saat jatuh tempo kondisi pasar sedang risk-off atau terjadi kenaikan suku bunga global, maka pemerintah akan terpaksa me-rollover utang dengan biaya yang jauh lebih mahal.

“Yang pada gilirannya memperburuk defisit di tahun-tahun mendatang,” bunyi laporan itu.

Peningkatan tajam pada komponen burden sharing pada 2026 mencerminkan masa “bulan madu” likuidasi murah dari bank sentral, tulis laporan tersebut. Pemerintah kini harus berhadapan langsung dengan mekanisme pasar untuk menambal lubang yang ditinggalkan oleh instrumen-instrumen tersebut.

Baca Juga

ISEAI Soroti Risiko Fiskal karena Utang RI Terus Naik Dekati Batas Psikologis

ISEAI menyebut strategi untuk melakukan front-loading atau penarikan utang di awal tahun seperti penerbitan global bond senilai US$ 2,7 miliar pada 2026 merupakan langkah defensif untuk mengamankan likuiditas. Pemerintah memberikan imbal hasil hingga 5,5% untuk tenor 30 tahun.

Akan tetapi, biaya modal untuk surat utang internasional ini, harga keamanan fiskal Indonesia yang semakin mahal di mata investor global. Ini mengonfirmasi pandangan Indonesia menukar stabilitas jangka pendek dengan beban bunga jangka panjang yang membebani generasi mendatang.

Dengan komposisi tersebut, ISEAI melihat beban pembayaran bunga utang pemerintah akan mahal. Pemerintah diproyeksikan harus mengalokasikan dana hingga Rp 599,44 triliun pada 2026 hanya untuk membayar bunga utang. Angka tersebut naik 8,6% dari outlook tahun 2025 yang sebesar Rp 552,14 triliun.

“Beban bunga ini telah menyedot sekitar 22,275 dari total pendapatan perpajakan negara,” bunyi laporant tersebut.

Jika pembayaran bunga digabung dengan cicilan pokok, proporsi pendapatan negara yang tersedot untuk kewajiban utang diperkirakan menembus 45%. Fenomena ini menggambarkan adanya inefisiensi masif dalam struktur APBN, di mana mendekati separuh hasil pungutan pajak hanya untuk melayani kreditur.

Tingginya beban bunga ini didorong oleh imbal hasil SBN yang bertahan di level tinggi demi menjaga daya tarik investor. Imbal hasil SBN 10 tahun dipatok di level sekitar 6,6% hingga 6,9%.

Imbal hasil tersebut, Indonesia memiliki biaya utang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Dengan kata lain, beban bunga menciptakan fenomena “belanja paksa” yang mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam merespons dinamika ekonomi.

“Dana yang harusnya dapat digunakan untuk mendanai transisi energi, perlindungan sosial kelas menengah yang rentan, atau modernisasi industri, justru tersandera oleh keputusan-keputusan pembiayaan di masa lalu,” kata laporan tersebut.