ISEAI Soroti Risiko Fiskal karena Utang RI Terus Naik Dekati Batas Psikologis

JAKARTA, investortrust.id - Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) mengeluarkan working paper yang menyoroti kondisi fiskal Indonesia pada 2026. Di tengah gempuran harga minyak dunia yang fluktuatif, Indonesia dihadapkan pada utang jatuh tempo yang tinggi.

Total utang pemerintah pusat per akhir 2025 sebesar Rp 9.637,9 triliun menuju angka psikologis Rp 10.000 triliun pada pertengahan 2026.

Berdasarkan riset ISEAI, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) diproyeksikan berada di kisaran 41,3% hingga 41,5% pada 2026. Meski masih di bawah batas atas 60% yang tercantum dalam Undang-Undang Keuangan Negara, terjadi tren peningkatan yang persisten dan mengkhawatirkan.

Pada akhir 2024, rasio utang pemerintah berada di level 39,3%. Artinya, terjadi kenaikan sebesar lebih dari 200 basis poin (bps) dalam waktu kurang dari dua tahun.

Baca Juga

Presiden Prabowo Komitmen Jaga Defisit APBN 3% dan Rasio Utang 40% pada 2026

“Kenaikan ini bukan hanya fluktuasi siklis, tapi refleksi pergeseran struktural dalam kebijakan belanja yang mulai melampaui kapasitas pengumpulan pendapatan negara secara berkelanjutan,” tulis laporan tersebut, diakses Senin (20/4/2026).

Riset ISEAI menyebut, total utang pemerintah pusat per akhir 2025 sebesar Rp 9.637,9 triliun. Ada kecenderungan terus merangkak naik menuju angka psikologis Rp 10.000 triliun pada pertengahan 2026.

Dominasi instrumen domestik dalam Surat Berharga Negara (SBN) berdenominasi rupiah memberikan perlindungan parsial terhadap risiko nilai tukar. Namun, kondisi ini menciptakan ketergantungan yang mendalam pada likuiditas perbankan domestik.

“Ketika pemerintah menyerap likuiditas dalam jumlah masif untuk membiayai defisit yang melebar hingga 2,9% dari PDB, risiko crowding out terhadap sektor swasta menjadi ancaman nyata bagi produktivitas nasional,” kata dia.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang bersifat debt-driven didorong peningkatan produktivitas atau investasi swasta secara mandiri.

Selain itu, penurunan cadangan devisa pada 2026 menjadi indikasi awal bahwa intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut menggerus bantalan eksternal Indonesia di tengah beban pembayaran utang luar negeri yang meningkat.

Baca Juga

Utang Luar Negeri Indonesia Bertambah Menjadi US$ 437,9 Miliar

Struktur utang Indonesia pada 2026 juga menghadapi tantangan dari sisi komposisi mata uang. Meskipun mayoritas utang berbentuk rupiah, porsi utang dalam valuta asing tetap signifikan dan sangat sensitif terhadap fluktuasi kurs.

“Ketika nilai tukar rupiah terdepresiasi menembus level Rp 17.000 per dolar AS pada April 2026, beban pokok dan bunga utang luar negeri membengkak seketika, menciptakan tekanan tambahan pada likuiditas APBN,” ucap dia.