Perdamaian Masih Jauh dari Genggaman

Oleh: Primus Dorimulu

“Perdamaian tidak ditentukan oleh siapa yang duduk di meja perindingan, melainkan siapa yang bersedia mengalah.”

INVESTORTRUST – Tekanan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar Iran segera bernegosiasi menandai dimulainya babak baru diplomasi di tengah konflik yang belum sepenuhnya mereda. Namun, di balik dimulainya perundingan damai di Islamabad, Pakistan, Sabtu (11/04/2026), tersimpan satu realitas yang sulit disangkal: diplomasi kali ini lebih menyerupai upaya menahan eskalasi, ketimbang benar-benar mengakhiri perang.

Trump secara terbuka menyatakan bahwa satu-satunya alasan Iran masih “bertahan” adalah untuk bernegosiasi. Pernyataan ini, sebagaimana dilaporkan BBC pada 11 April 2026, memperlihatkan pendekatan keras Washington bahwa diplomasi tetap berjalan dalam bayang-bayang tekanan militer dan ekonomi.

Kehadiran Wakil Presiden AS JD Vance di Islamabad mempertegas bahwa Amerika Serikat mengirim sinyal serius. Ini bukan sekadar pertemuan teknis, melainkan negosiasi tingkat tinggi yang jarang terjadi sejak hubungan kedua negara terputus pasca Revolusi Iran 1979. Dalam diplomasi internasional, kehadiran tokoh sekelas wapres selalu mengandung pesan: ada kepentingan besar yang dipertaruhkan.

Namun, pertanyaannya bukan siapa yang hadir di meja perundingan, melainkan apakah kedua pihak benar-benar siap berkompromi. Tuntutan kedua pihak yang saling bertentangan itu, mungkinkan mencapai titik temu?

Laporan BBC melalui analisis Lyse Doucet menegaskan bahwa jika Vance bertemu langsung dengan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, itu memang akan menjadi momen bersejarah. Tetapi sejarah tidak selalu identik dengan solusi. Hubungan AS–Iran dibangun di atas lapisan panjang ketidakpercayaan, konflik, dan rivalitas geopolitik yang belum pernah benar-benar terselesaikan.

Fakta bahwa gencatan senjata dua pekan telah diwarnai pelanggaran sejak hari pertama menjadi indikator paling nyata. Diplomasi berjalan, tetapi fondasinya rapuh. Bahkan hingga menjelang perundingan, ketidakpastian masih membayangi, apakah Iran akan sepenuhnya berkomitmen, sementara Israel tetap melanjutkan operasi militernya di Lebanon. Di sinilah letak persoalan mendasarnya: perundingan ini tidak berdiri di ruang hampa.

Menurut laporan Sky News (11 April 2026), agenda yang dibahas bukan isu ringan. Iran menuntut pencabutan sanksi dan pembukaan aset yang dibekukan, sementara Amerika Serikat menekan pembatasan program nuklir dan rudal Teheran. Dua posisi yang secara struktural bertolak belakang.

Selat Hormuz menjadi simbol paling nyata dari tarik-menarik kepentingan ini. Iran ingin pengakuan atas otoritasnya, bahkan membuka peluang pungutan bagi kapal yang melintas. Sebaliknya, AS menuntut jalur itu tetap bebas sebagai urat nadi energi global. Ini bukan sekadar isu teknis, melainkan soal kendali atas salah satu chokepoint energi paling strategis di dunia.

Belum lagi tuntutan kompensasi perang dari Iran dan permintaan penarikan pasukan AS dari kawasan. Washington, di sisi lain, justru menegaskan akan mempertahankan kehadiran militernya hingga tercapai kesepakatan damai yang komprehensif. Ini menunjukkan bahwa masing-masing pihak masih berbicara dari posisi maksimalnya, bukan posisi kompromi.

Klaim yang sempat beredar bahwa AS telah menyetujui pencairan aset Iran pun langsung dibantah Gedung Putih. Episode ini menggambarkan betapa bahkan sebelum perundingan dimulai, narasi dan persepsi sudah menjadi medan pertempuran tersendiri.

Di luar itu, Lebanon muncul sebagai variabel pengganggu yang signifikan. Iran menjadikan penghentian serangan Israel sebagai prasyarat, sementara AS dan Israel memisahkan konflik tersebut dari kerangka gencatan senjata. Artinya, satu konflik belum selesai, tetapi konflik lain terus berjalan—dan semuanya saling terhubung.

Dalam konteks ini, peran Pakistan sebagai tuan rumah, dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif, memang penting sebagai fasilitator. Namun, sejarah menunjukkan bahwa lokasi netral tidak otomatis menjamin hasil yang substantif.

Perundingan ini pada akhirnya lebih tepat dibaca sebagai upaya “buying time”—membeli waktu untuk meredakan tekanan global, khususnya di pasar energi dan keuangan, yang telah terguncang akibat konflik di kawasan. Dunia membutuhkan stabilitas, dan diplomasi menjadi instrumen untuk menahan gejolak, setidaknya sementara.

Namun, perdamaian sejati menuntut sesuatu yang lebih dalam: keberanian untuk menurunkan tuntutan maksimal dan membangun kepercayaan yang selama puluhan tahun terkikis. Tanpa itu, setiap perundingan hanya akan menjadi jeda di antara eskalasi berikutnya.

“Diplomasi mungkin mampu menunda perang, tetapi tanpa kompromi nyata, ia tidak akan pernah benar-benar mengakhirinya.”