RI Kecam Pengakuan Israel atas Somaliland, Ancam Stabilitas Kawasan
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah Indonesia mengecam keras pengakuan Israel atas kemerdekaan Somaliland, wilayah yang memisahkan diri dari Republik Federasi Somalia. Langkah tersebut dinilai melanggar kedaulatan Somalia dan berpotensi menciptakan ancaman keamanan baru di kawasan Tanduk Afrika.
Sikap Indonesia disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta. Ia diketahui telah menyampaikan sikap Indonesia usai Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jeddah, Arab Saudi beberapa waktu lalu.
“Saya telah menyampaikan sikap pemerintah bahwa kita menolak dan mengutuk keras pengakuan Israel atas Somaliland, satu wilayah di Republik Federasi Somalia,” ujar Anis Matta di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Menurut Anis, pengakuan sepihak Israel berpotensi mendorong disintegrasi Somalia yang hingga kini masih berjuang menjaga keutuhan wilayahnya. Langkah tersebut juga dinilai dapat memicu ketidakstabilan dan konflik baru di kawasan.
Sekadar informasi, Israel menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui kemerdekaan Somaliland pada 26 Desember 2025 dan membuka hubungan diplomatik penuh. Wilayah tersebut memisahkan diri sejak 1991, namun selama ini tidak diakui secara hukum oleh komunitas internasional.
Baca Juga
Pernah Merdeka Selama 5 Hari, Somaliland Hanya Diakui oleh Israel
Bagi Somalia, keputusan Israel dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara. Presiden Somalia menyebut pengakuan tersebut sebagai “invasi telanjang” dan meminta PBB, Uni Afrika, serta Liga Arab menolak langkah Israel.
Secara regional, pengakuan Israel memicu kekhawatiran eskalasi geopolitik di Tanduk Afrika yang strategis, khususnya di jalur Laut Merah dan Teluk Aden. Uni Afrika pun menggelar sidang darurat Dewan Perdamaian dan Keamanan untuk merespons situasi tersebut.
Sejumlah negara Arab dan Afrika, termasuk OKI, mengecam pengakuan Israel karena dinilai bertentangan dengan hukum internasional dan Piagam PBB. Mereka menilai langkah itu berpotensi memperkuat gerakan separatis di kawasan.
Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung prinsip kedaulatan negara dan penyelesaian konflik secara damai. Pemerintah mendorong komunitas internasional menolak pengakuan sepihak yang berisiko memperburuk stabilitas regional.