Pernah Merdeka Selama 5 Hari, Somaliland Hanya Diakui oleh Israel

JAKARTA, Investortrust.id - Somaliland adalah wilayah di barat laut Somalia yang sejak 1991 memproklamasikan diri sebagai negara merdeka dan berdaulat. Sejak menyatakan kemerdekaannya, belum ada satupun negara yang berani mengakui legitimasinya sebagai negara berdaulat. Hingga pada Jumat (26/23/3035) pemerintaha Israel lewat Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mengakui kedaulatan Somaliland.

Netanyahu yang dikutip Times of India menyatakan bahwa negaranya akan segera menjalin kerja sama dengan Somaliland di berbagai bidang strategis, termasuk pertanian, kesehatan, teknologi, dan ekonomi. Dalam pernyataan resminya, Netanyahu mengucapkan selamat kepada Presiden Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi, memuji kepemimpinannya, serta mengundangnya untuk melakukan kunjungan resmi ke Israel.

Netanyahu juga menyebut deklarasi pengakuan tersebut sebagai langkah yang sejalan dengan semangat Abraham Accords, perjanjian normalisasi hubungan yang ditandatangani atas inisiatif Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump. “Deklarasi ini berada dalam semangat Abraham Accords,” ujar Netanyahu.

Sejatinya Somaliland telah berjalan sebagai negara de facto dengan pemerintahan, sistem politik, dan keamanan sendiri. Keberadaannya menjadi salah satu kasus paling unik dalam politik internasional modern, sekaligus mencerminkan kompleksitas sejarah kolonial, konflik internal, dan dinamika geopolitik di kawasan Tanduk Afrika.

Sempat merdeka selama 5 hari

Wilayah yang kini dikenal sebagai Somaliland sebelumnya merupakan British Somaliland, sebuah protektorat Inggris yang berdiri sejak akhir abad ke-19. Sementara itu, wilayah Somalia bagian selatan berada di bawah kekuasaan Italia. Perbedaan pengalaman kolonial ini membentuk struktur politik, administrasi, dan orientasi sosial yang tidak sepenuhnya sama antara wilayah utara dan selatan Somalia.

Pada 26 Juni 1960, British Somaliland memperoleh kemerdekaan penuh. Namun, kemerdekaan ini hanya berlangsung selama lima hari. Pada 1 Juli 1960, wilayah tersebut memilih untuk bergabung dengan bekas koloni Italia guna membentuk Republik Somalia.

Penyatuan ini dilakukan dengan harapan membangun negara Somalia yang bersatu, tetapi dalam praktiknya menimbulkan ketimpangan politik dan ekonomi.

Dalam negara Somalia yang baru terbentuk, wilayah bekas British Somaliland merasa semakin terpinggirkan. Konstitusi dan struktur pemerintahan dinilai lebih menguntungkan elite politik di Mogadishu. Ketidakpuasan ini meningkat selama pemerintahan militer Presiden Siad Barre yang berkuasa sejak 1969.

Pada awal 1980-an, kelompok oposisi yang didominasi oleh klan Isaaq membentuk Somali National Movement (SNM) dan melancarkan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah pusat Somalia yang dipimpin Siad Barre.

Sayangnya rezim Siad Barre merespons perlawanan dari kelompok Isaaq ini dengan sangat tegas. Kota Hargeisa yang kini menjadi ibukota Somaliland, dan juga Burao dihujani artileri. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai pembantaian Isaaq, dengan korban jiwa diperkirakan lebih dari 200.000 jiwa.

Baca Juga

Somaliland Dapat Pengakuan Israel Sebagai Negara, Bisa Ubah Peta Politik Kawasan Tanduk Afrika

Proklamasi kemerdekaan Somaliland

Ketika rezim Siad Barre runtuh pada 1991 dan Somalia terjerumus ke dalam perang saudara berkepanjangan, para pemimpin klan dan tokoh masyarakat di wilayah utara mengambil langkah berbeda.

Pada 18 Mei 1991, dalam sebuah konferensi di Burao, mereka menyatakan pembatalan persatuan dengan Somalia dan memproklamasikan kembali kemerdekaan Somaliland berdasarkan batas wilayah bekas British Somaliland.

Berbeda dengan Somalia selatan yang terus dilanda konflik antar faksi, Somaliland memilih jalur rekonsiliasi berbasis adat. Serangkaian konferensi klan berhasil membentuk struktur pemerintahan, meredam konflik internal, dan membangun institusi negara secara bertahap.

Saat ini, Somaliland memiliki konstitusi sendiri, presiden dan wakil presiden yang dipilih melalui pemilu, parlemen dua kamar, sistem peradilan, mata uang (shilling Somaliland), serta aparat keamanan yang relatif efektif. Ibu kotanya pun ditetapkan, Hargeisa.

Meskipun tidak diakui secara internasional, Somaliland sering dipuji karena stabilitas politiknya, proses pemilu yang relatif damai, dan tingkat keamanan yang jauh lebih baik dibandingkan sebagian besar wilayah Somalia lainnya.

Berbatasan dengan Djibouti di barat laut, Ethiopia di selatan dan barat, Somalia di timur, serta memiliki garis pantai panjang di Teluk Aden yang strategis bagi jalur pelayaran internasional, Somaliland menjadi wilayah yang penting secara geopolitik dan ekonomi.

Ekonominya sejauh ini bertumpu pada peternakan dan ekspor ternak, terutama ke negara-negara Teluk, serta remitansi diaspora. Potensi pelabuhan, khususnya Pelabuhan Berbera, terus dikembangkan dan menarik minat mitra asing meski keterbatasan status internasional masih menjadi hambatan besar.

Dalam konteks Somalia pasca-1991, Puntland sering muncul sebagai pembanding penting bagi Somaliland. Puntland dibentuk pada 1998 di timur laut Somalia sebagai wilayah otonom, bukan negara merdeka. Berbeda dengan Somaliland, Puntland tidak menuntut pemisahan diri, melainkan mendukung model federalisme dalam kerangka Negara Somalia.

Meski berbeda tujuan politik, keberhasilan Puntland membangun stabilitas relatif, pemerintahan lokal, dan keamanan dasar di tengah kehancuran negara Somalia menjadi salah satu contoh bahwa wilayah Somalia dapat mengatur dirinya sendiri tanpa kendali kuat dari Mogadishu. Dalam arti ini, Puntland dan Somaliland sama-sama menunjukkan munculnya entitas sub-negara yang berfungsi akibat runtuhnya negara Somalia.

Namun, perbedaannya mendasar. Somaliland mendasarkan klaim kemerdekaannya pada status historis sebagai bekas koloni terpisah dan pengalaman kekerasan ekstrem dari pemerintah pusat. Puntland, sebaliknya, memandang dirinya sebagai bagian integral dari Somalia dan bahkan memiliki klaim teritorial terhadap beberapa wilayah yang juga diklaim Somaliland, seperti Sool dan Sanaag.

Lebih dari tiga dekade, Somaliland berupaya memperoleh pengakuan internasional dengan menekankan stabilitas, demokrasi, dan efektivitas pemerintahan. Namun, prinsip keutuhan wilayah Somalia yang dijunjung oleh Uni Afrika dan PBB membuat pengakuan tersebut sulit tercapai.

Namun dengan pengakuan kedaulatan oleh Israel dipastikan akan mengubah struktur peta politik di kawasan. Selama ini Teluk Aden kerap menjadi tempat perompakan kapal-kapal dengan tujuan dan asal dari Israel. Perompak yang sebagian besar dilakukan oleh warga Somalia dan didiamkan, atau jika tak disebut dengan didukung rezim Hassan Sheikh Muhamud, ke depan bisa jadi akan bisa dikikis. Khususnya jika persahabatan antara Israel dan Somaliland berujung pada pengembangan basis kekuatan militer Israel atau Amerika Serikat di Somaliland.