AS Setujui Penjualan Senjata Lebih dari Rp 183 T ke Taiwan di Tengah Ketegangan Geopolitik
Poin Penting
|
WASHINGTON, investortrust.id - Amerika Serikat menyetujui penjualan senjata ke Taiwan senilai US$11,15 miliar atau sekitar Rp 186 triliun, dengan kurs Rp 16.700 per dolar AS. Hal ini dilaporkan menjadi kesepakatan terbesar AS dengan Taiwan, di tengah meningkatnya ancaman dari China dan ketegangan diplomatik yang melibatkan Beijing dan Tokyo.
Baca Juga
China-Jepang Memanas, Beijing Kecam Pernyataan ‘Provokatif’ PM Takaichi soal Taiwan
Kementerian Pertahanan Taiwan menyatakan bahwa penjualan tersebut — yang mencakup sistem artileri, rudal antitank, serta suku cadang untuk helikopter dan rudal antikapal — merupakan bagian dari anggaran tambahan pertahanan senilai US$40 miliar yang diumumkan Presiden Lai Ching-te pada November.
Bulan lalu, Lai berjanji akan memperkuat kemampuan pertahanan diri Taiwan di tengah meningkatnya ancaman dari Beijing, dengan target mencapai tingkat kesiapan tempur yang tinggi pada 2027. Ia juga memperingatkan bahwa China menargetkan pengambilalihan Taiwan pada tahun tersebut.
Lai memperingatkan adanya “pembangunan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya” oleh Beijing serta “provokasi yang semakin intensif di Selat Taiwan, Laut China Timur dan Selatan, serta di seluruh kawasan Indo-Pasifik.”
Pada Rabu, Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan dalam unggahan di X bahwa kapal induk Fujian milik China berlayar melintasi Selat Taiwan, seraya menambahkan bahwa angkatan bersenjatanya telah “memantau situasi dan mengambil respons.”
Menanggapi anggaran tambahan Taiwan, juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan dalam konferensi pers bahwa “rencana Partai Progresif Demokratik untuk menentang reunifikasi dan mencari kemerdekaan dengan menggunakan kekuatan bersenjata pasti akan gagal,” merujuk pada partai berkuasa di Taiwan.
China terus meningkatkan tekanan terhadap Taipei dan dalam beberapa tahun terakhir telah menggelar sejumlah latihan militer di lepas pantai Taiwan, disertai peringatan keras atas apa yang disebutnya sebagai “provokasi kemerdekaan” dari Taiwan.
Baca Juga
Pesan Tahun Baru Xi: Tak Ada yang Bisa Hentikan Reunifikasi China dengan Taiwan
Beijing menganggap Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai bagian dari wilayahnya, dan Presiden China Xi Jinping memandang reunifikasi dengan daratan sebagai “keniscayaan historis.” Taiwan menolak klaim tersebut.
Berbicara kepada CNBC pada Kamis, Matt Gertken, kepala strategi geopolitik di BCA Research, mengatakan langkah AS itu merupakan cara Presiden Donald Trump untuk “memulihkan sebagian daya tangkal terhadap Taiwan,” sembari tetap melanjutkan negosiasi perdagangan dengan China.
“Jadi dia mengatakan kepada China, kami bersedia berdagang. Kami tidak akan memutus pasokan semikonduktor Anda sepenuhnya, tetapi kami juga tidak akan membiarkan Anda menyerang Taiwan,” ujar Gertken.
Baca Juga
Paket AS tersebut, yang menurut Reuters merupakan yang terbesar sepanjang sejarah, mencakup 82 sistem artileri roket HIMARS dan peralatan terkait senilai US$4,05 miliar, termasuk 420 rudal ATACMS dengan jangkauan hingga 300 kilometer, serta sistem pengawasan nirawak dan perangkat lunak militer.
Paket itu juga mencakup 60 sistem howitzer swagerak M109A7 dan peralatan terkait senilai lebih dari US$4 miliar, serta rudal antitank Javelin dan TOW senilai lebih dari US$700 juta.
AS tidak memiliki perjanjian pertahanan bersama dengan Taiwan dan tidak berkewajiban membela pulau tersebut.
Namun, Undang-Undang Hubungan Taiwan tahun 1979 menyatakan bahwa AS “akan menyediakan kepada Taiwan artikel pertahanan dan layanan pertahanan” yang diperlukan untuk “memungkinkan Taiwan mempertahankan kemampuan pertahanan diri yang memadai.”
Pada November, China melontarkan retorika keras terhadap Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi setelah ia mengatakan bahwa upaya merebut Taiwan dengan kekerasan dapat memicu intervensi Pasukan Bela Diri Jepang.
Beijing, yang telah menyerukan agar Takaichi menarik pernyataannya dan meminta maaf, juga menyarankan warganya untuk tidak mengunjungi Jepang seiring berlanjutnya sengketa diplomatik dengan Tokyo.