‘Shutdown’ Masuki Rekor 35 Hari, Kebuntuan di Kongres AS Terus Berlanjut

WASHINGTON, investortrust.id — Penutupan pemerintahan Amerika Serikat memasuki hari ke-35 pada Selasa (4/11/2025), menyamai rekor terpanjang yang terjadi pada masa jabatan pertama Presiden Donald Trump. Belum ada kesepakatan, Partai Republik dan Demokrat di Kongres masih saling tuding.

Baca Juga

Wall Street Longsor Seiring Meningkatnya Kekhawatiran Dampak ‘Shutdown’

Dampaknya terus meluas setiap hari. Bantuan pangan bagi masyarakat miskin dihentikan untuk pertama kalinya, para pegawai federal dari bandara hingga aparat penegak hukum dan militer tidak menerima gaji, sementara perekonomian berjalan tanpa panduan akibat terbatasnya laporan resmi pemerintah.

Senat telah menolak lebih dari selusin kali rancangan undang-undang pendanaan sementara yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tanpa ada perubahan sikap dari para legislator. Partai Republik pimpinan Trump menguasai 53 dari 100 kursi Senat, namun tetap memerlukan sedikitnya tujuh suara Demokrat untuk melampaui ambang 60 suara yang dibutuhkan bagi sebagian besar legislasi. Partai Demokrat menahan dukungan mereka untuk menekan perluasan subsidi asuransi kesehatan.

“Korban dari penutupan yang dibuat Demokrat mulai menumpuk,” kata Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik, John Thune, pada Senin. “Pertanyaannya sekarang: berapa lama lagi mereka akan membiarkan ini terjadi? Sebulan lagi? Dua? Tiga?”

Baca Juga

‘Shutdown’ Pemerintah AS, 750 Ribu Pegawai Terancam Tanpa Gaji

Sebaliknya, Pemimpin Demokrat Chuck Schumer menyoroti fokus Trump yang dianggap tidak relevan di tengah krisis.

“Ketika Donald Trump sibuk membanggakan renovasi kamar mandi Gedung Putih, rakyat Amerika panik memikirkan bagaimana membayar asuransi kesehatan tahun depan,” ujarnya, merujuk pada proyek renovasi yang diumumkan Trump pada Jumat lalu.

Meski begitu, sumber di Senat menyebut percakapan tertutup antara kedua kubu mulai menunjukkan sedikit kemajuan.

Penutupan yang Tak Biasa

Penutupan pemerintahan ke-15 sejak 1981 ini mencolok bukan hanya karena durasinya, tetapi juga karena dinamika politik yang terbalik. Biasanya, penutupan dipicu oleh kubu Republik. Kali ini, kedua partai tampak sama-sama enggan mengalah.

Sejak 19 September, Dewan Perwakilan tidak bersidang, sementara Trump kerap meninggalkan Washington.

“Iklim politik dan ketegangan antarpartai yang begitu lebar sejak awal shutdown, meski ada pembicaraan bipartisan, masih belum menunjukkan tanda penyempitan,” ujar Rachel Snyderman, Direktur Kebijakan Ekonomi di Bipartisan Policy Center.

Bantuan pangan bagi sekitar 42 juta warga penerima program SNAP telah habis pada Sabtu lalu, menyebabkan banyak keluarga kehilangan rata-rata tunjangan makanan senilai 180 dolar AS per bulan. Pemerintahan Trump pada Senin berjanji akan menyalurkan sebagian dana untuk manfaat bulan November, namun memperingatkan bahwa distribusinya bisa memakan waktu berminggu-minggu.

Program pendidikan anak usia dini bagi keluarga berpenghasilan rendah (Head Start) juga menghadapi penutupan sebagian karena dana baru belum tersedia sejak 1 November.

Para pekerja federal—termasuk aparat hukum, anggota militer, petugas keamanan bandara, dan pengatur lalu lintas udara—tidak menerima gaji, memicu kekurangan staf dan penundaan perjalanan. Menurut kelompok industri penerbangan, lebih dari 3,2 juta penumpang telah terdampak penundaan atau pembatalan sejak shutdown dimulai.

Kantor Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan, jika penutupan ini berlangsung seminggu lagi, perekonomian AS berpotensi kehilangan 11 miliar dolar AS. Minimnya data resmi juga menyulitkan Federal Reserve dalam memantau kondisi lapangan kerja dan arah kebijakan moneter.

Baca Juga

Kepercayaan Konsumen AS Merosot, ‘Shutdown’ Ancam ‘Blackout’ Data Ekonomi

Serikat Pekerja Pegawai Pemerintah Amerika (AFGE), yang merupakan organisasi terbesar pegawai federal, kini mendorong agar rancangan pendanaan sementara segera disetujui—langkah yang justru ditolak Demokrat.

Tak Mau Mengalah

Selama shutdown, Trump justru lebih banyak berfokus pada isu luar negeri—dari Gaza hingga Rusia dan Asia. Namun belakangan ia mulai mengambil posisi keras, menyerukan agar Partai Republik menghapus aturan ambang 60 suara (filibuster) di Senat.

Dalam wawancara dengan CBS “60 Minutes” pada Minggu, Trump berkata, “Saya tidak akan menyetujui kesepakatan yang memeras kami—Demokrat sudah kehilangan arah.”

Pada Selasa, ia kembali menekan Senat dari Partai Republik untuk bertindak, memperingatkan bahwa mereka bisa kalah di pemilu paruh waktu mendatang. “Pemilu, termasuk Midterms, akan sangat brutal. Jika kita hapus filibuster, semua agenda kita akan lolos. Jika tidak, Demokrat akan diuntungkan,” tulis Trump di media sosial.

Namun, Thune menolak ide itu mentah-mentah.

Survei Reuters/Ipsos terbaru menunjukkan masyarakat AS membagi kesalahan hampir merata: 50% menyalahkan Partai Republik dan 43% menyalahkan Demokrat atas penutupan ini.

Tiga senator Demokrat moderat bahkan telah memilih bersama Partai Republik untuk membuka kembali pemerintahan, dengan alasan kerugian ekonomi dan sosial langsung lebih besar daripada keuntungan politik jangka panjang.

Namun sebagian Demokrat bersikeras menahan suara mereka, menuntut adanya konsesi dari Partai Republik sebagai bentuk penegasan kembali wewenang penganggaran Kongres terhadap tindakan eksekutif Trump.

“Defisit kepercayaan ini sudah berlangsung lama akibat cara Trump bertindak,” kata Senator Andy Kim dari New Jersey, yang menolak rancangan pendanaan sementara. “Tantangan terbesar kami sekarang adalah, jika nanti ada kesepakatan—bagaimana kami bisa yakin bahwa kesepakatan itu benar-benar akan ditepati?,” ujarnya.