Visa Presiden Kolombia Gustavo Petro Dicabut Deplu AS Usai Minta Pasukan AS Tak Patuhi Trump

WASHINGTON, Investortrust.id - Amerika Serikat mengumumkan pencabutan visa Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Sabtu dini hari, menyusul pernyataan Petro yang dinilai provokatif dan berbahaya saat berpartisipasi dalam demonstrasi pro-Palestina di New York pada Jumat lalu.

Dalam aksi yang berlangsung di luar markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Manhattan, Petro menyerukan kepada tentara Amerika Serikat untuk tidak menaati perintah Presiden Donald Trump dan menolak menggunakan senjata terhadap warga sipil. Ia juga menyerukan pembentukan pasukan bersenjata global yang lebih besar dari milik Amerika Serikat, dengan tujuan utama membebaskan rakyat Palestina.

“Karena itu, dari sini, dari New York, saya menyerukan kepada semua tentara Amerika Serikat: jangan arahkan senjata kalian kepada rakyat. Tolak perintah Trump. Taatilah perintah kemanusiaan,” ucap Petro dalam pidatonya kepada massa seperti dikutip Euronews, Sabtu (27/9/2025). Gustavo Petro berorasi di hadapan massa  yang sebagian besar mendukung perjuangan Palestina.

Tak lama setelah itu, Departemen Luar Negeri AS melalui unggahan di platform X (sebelumnya Twitter) menyatakan bahwa visa Petro akan dicabut karena tindakannya yang dianggap menghasut kekerasan dan membahayakan ketertiban. Mereka menilai bahwa ajakan Petro agar tentara AS membangkang terhadap perintah presiden adalah tindakan yang tidak dapat diterima, terutama dilakukan di tengah ketegangan yang tinggi dalam konflik Israel-Palestina.

Saat pengumuman pencabutan visa dikeluarkan, Petro dilaporkan sudah dalam perjalanan kembali ke Bogotá, Kolombia. Sebelumnya, ia membagikan video melalui akun X resminya yang menunjukkan dirinya berorasi menggunakan megafon di hadapan massa aksi. Dalam video itu, ia mengajak dunia untuk terus bersuara terhadap apa yang ia sebut sebagai genosida yang tengah berlangsung di Gaza.

Baca Juga

Pidato Berapi-api soal Palestina, Prabowo Dihujani Applause di Sidang Umum PBB

Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB awal pekan ini, Petro juga menuding Presiden AS Donald Trump sebagai pihak yang “terlibat dalam genosida” di Palestina. Petro memang sejak lama menjadi salah satu pemimpin Amerika Latin yang paling vokal mengkritik tindakan militer Israel di Gaza, yang menurut data Kementerian Kesehatan Gaza, telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina sejak dimulainya ofensif hampir dua tahun lalu.

Tindakan Amerika Serikat yang mencabut visa Petro menuai kecaman dari pejabat Kolombia. Menteri Dalam Negeri Kolombia, Armando Benedetti, menyebut keputusan AS sebagai tindakan bermuatan politik dan menyebut Petro sebagai salah satu pemimpin dunia yang berani menyuarakan kebenaran di hadapan kekuasaan global. Ia juga mengkritik AS yang dinilainya melindungi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan bahkan menyarankan agar visa Netanyahu yang seharusnya dicabut.

Namun ketegangan antara Petro dan Trump bukanlah hal baru. Sejak Trump kembali menjabat pada 20 Januari lalu, hubungan kedua pemimpin negara ini sering memanas. Petro pernah menuduh Trump memperlakukan warga Kolombia seperti kriminal dalam upaya pengetatan kebijakan imigrasi AS. Ia sempat menolak menerima warga Kolombia yang dideportasi dari AS, meskipun akhirnya mengubah kebijakan dan bersedia menerima kembali migran.

Baru-baru ini, Petro juga mengecam serangan-serangan militer AS di wilayah Pasifik terhadap apa yang disebut Gedung Putih sebagai “kapal narkoba”. Ia menyatakan bahwa beberapa serangan itu bisa saja menyebabkan kematian warga Kolombia, dan menyerukan agar dilakukan proses hukum atas tindakan tersebut.