Penyelidik Korsel Upayakan Perpanjangan Surat Perintah Penangkapan Yoon
SEOUL, investortrust.id - Penyelidik Korea Selatan akan mengajukan perpanjangan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol yang telah dimakzulkan. Hal itu diungkapkan seorang pejabat pada Senin (06/1/2024). Sementara itu, badan anti-korupsi meminta polisi untuk mengambil alih upaya pelaksanaan penangkapan terhadap pemimpin yang sedang menghadapi tekanan tersebut.
Aparat Jumat lalu gagal menyerahkan surat perintah penahanan, yang berakhir dengan konfrontasi melawan penjaga layanan keamanan presiden. Mereka membentuk rantai manusia untuk mengalangi akses penyidik kepada Yoon.
Baca Juga
Yoon sedang diselidiki atas tuduhan pemberontakan terkait upayanya memberlakukan darurat militer pada 3 Desember.
Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) memimpin penyelidikan, bersama polisi dan kantor kejaksaan, terkait tuduhan bahwa Yoon menjadi dalang pemberontakan melalui penerapan darurat militer tersebut.
Yoon dimakzulkan oleh parlemen pada 14 Desember dan sementara waktu dihentikan dari tugas kepresidenannya. Mahkamah Konstitusi sedang memproses kasus ini untuk memutuskan apakah akan memberhentikannya secara permanen atau mengembalikannya ke jabatan.
Kunjungan Blinken di Tengah Gejolak
CIO mengirim pemberitahuan kepada polisi agar mengambil alih pelaksanaan surat perintah penangkapan, ujar badan anti-korupsi itu dalam pernyataan kepada wartawan. Seorang pejabat polisi mengatakan kepada Reuters bahwa mereka sedang meninjau permintaan tersebut.
Langkah ini muncul di tengah frustrasi para kritikus Yoon terhadap CIO karena gagal melaksanakan penangkapannya, yang surat perintahnya akan kedaluwarsa pada tengah malam Senin. CIO berencana mengajukan perpanjangan surat perintah itu ke pengadilan, kata seorang pejabat CIO.
Pengacara Yoon berargumen bahwa badan anti-korupsi yang memimpin penyelidikan ini tidak memiliki kewenangan berdasarkan hukum Korea Selatan untuk menyelidiki kasus yang melibatkan tuduhan pemberontakan.
Pada Senin, Seek Dong-hyeon, pengacara yang mewakili Yoon, mengatakan bahwa upaya untuk mengalihkan pelaksanaan surat perintah penangkapan ke pihak lain adalah pengakuan dari CIO bahwa penyelidikan dan surat perintah itu "ilegal".
Pengadilan Distrik Barat Seoul pada Minggu menolak permohonan yang diajukan tim hukum Yoon untuk membatalkan surat perintah penangkapan dan penggeledahan kediaman resminya, menurut Yonhap.
Di tengah gejolak politik yang sedang berlangsung, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengunjungi Korea Selatan pekan ini untuk bertemu dengan pejabat senior guna menegaskan kembali aliansi dengan Seoul, menurut Departemen Luar Negeri AS.
Kunjungan ini berlangsung setelah deklarasi darurat militer Yoon memicu kekacauan politik di Korea Selatan, yang mendapat kecaman langka dari pejabat Washington, termasuk Wakil Menteri Kurt Campbell, yang menyebut tindakan itu sebagai "keputusan yang sangat keliru".
Blinken pada Senin mengatakan bahwa Washington sepenuhnya percaya pada ketahanan demokrasi Korea Selatan dan kepemimpinan Presiden sementara Choi Sang-mok, Menteri Keuangan Seoul.
Pada Minggu, Park Chong-jun, kepala keamanan presiden yang agen-agen keamanannya bentrok dengan penyidik pada Jumat, mengatakan bahwa dia tidak dapat bekerja sama dengan tindakan hukum yang masih diperdebatkan.
Baca Juga
Krisis Politik Korsel Memburuk, Kepala Keamanan Presiden Menentang Upaya Penangkapan Yoon
Setelah upaya gagal untuk melaksanakan surat perintah, CIO meminta Presiden sementara Choi untuk mengarahkan layanan keamanan agar bekerja sama dengan penyidik. Choi belum memberikan tanggapan terhadap permintaan tersebut, meskipun tekanan untuk campur tangan semakin meningkat.
CIO adalah badan independen yang diluncurkan pada Januari 2021 untuk menyelidiki pejabat tinggi, termasuk presiden dan anggota keluarga mereka. Namun, badan ini tidak memiliki wewenang untuk menuntut presiden. Sesuai hukum, mereka harus merujuk kasus tersebut ke kantor kejaksaan untuk tindakan lebih lanjut setelah penyelidikan selesai.
Upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menangkap presiden yang masih menjabat ini telah memicu demonstrasi yang saling bertentangan. Beberapa mendukung Yoon dengan slogan "Stop the Steal" yang dipopulerkan oleh pendukung Donald Trump di AS, sementara lainnya menyerukan hukuman untuk Yoon.
Pada Senin, kelompok pendukung Yoon yang dipimpin oleh pendeta Kristen Jun Kwang-hoon mengadakan konferensi pers dan menyebut perjuangan untuk Yoon sebagai "pertempuran internasional" untuk kebebasan.
"Sayangnya, tidak ada Fox News di Korea," kata mereka dalam pernyataan, merujuk pada saluran berita kabel Amerika yang populer di kalangan pendukung Trump. Jun mengatakan para pendukung Yoon akan terus melakukan demonstrasi di luar kediamannya hingga mereka "mendapatkan hasil".