Habis Pembatalan Darurat Militer, Muncul Seruan Pemakzulan Presiden Yoon

SEOUL, investortrust.id - Anggota parlemen Korea Selatan pada hari Rabu (4/12/2024) menyerukan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol setelah ia memberlakukan hukum darurat militer, dan mencabutnya beberapa jam kemudian. Hal ini memicu krisis politik terbesar dalam beberapa dekade di ekonomi terbesar keempat Asia itu.

Baca Juga

Gawat, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Tetapkan Darurat Militer

Deklarasi mendadak pada Selasa malam memicu ketegangan dengan parlemen, yang menolak upayanya untuk melarang aktivitas politik dan menyensor media. Anggota parlemen bahkan sempat menggunakan alat pemadam kebakaran untuk mencegah pasukan memasuki gedung parlemen.

Koalisi anggota parlemen dari partai oposisi menyatakan mereka akan mengusulkan rancangan undang-undang untuk memakzulkan Yoon pada hari Rabu, yang diharapkan dapat diputuskan dalam waktu 72 jam.
"Parlemen harus segera menghentikan tugas presiden dan segera meloloskan rancangan undang-undang pemakzulan," kata Hwang Un-ha, salah satu anggota koalisi, kepada wartawan, dikutip dari Reuters.

Dalam pidato televisi kepada rakyat, Yoon menyatakan hukum darurat militer diperlukan untuk mempertahankan negara dari ancaman Korea Utara yang bersenjata nuklir dan kekuatan anti-negara pro-Korea Utara, serta melindungi tatanan konstitusi yang bebas. Namun, ia tidak menyebutkan ancaman spesifik.

Beberapa jam kemudian, parlemen Korea Selatan, dengan kehadiran 190 dari 300 anggotanya, secara bulat mengesahkan mosi untuk mencabut hukum darurat, termasuk 18 anggota dari partai Yoon yang hadir. Presiden kemudian membatalkan deklarasinya.

Di luar gedung parlemen, para pengunjuk rasa bersorak dan bertepuk tangan sambil berteriak, "Kami menang!" Seorang demonstran bahkan memukul drum untuk merayakan.

Koalisi serikat buruh terbesar Korea Selatan, Korean Confederation of Trade Unions, menyatakan ribuan anggotanya akan mogok hingga Yoon mengundurkan diri dan menggelar unjuk rasa di pusat kota Seoul pada hari itu.

Protes dan Dampak Ekonomi

Beberapa perusahaan, termasuk Naver Corp dan LG Electronics Inc, menyarankan karyawan mereka untuk bekerja dari rumah.

Pasar saham Korea Selatan dibuka turun sekitar 2% pada Rabu pagi, sementara won stabil di sekitar 1.418 per dolar AS setelah sebelumnya jatuh ke level terendah dalam dua tahun.

Baca Juga

Dipicu Gejolak Politik, Pasar Saham Korea Selatan Dibuka Anjlok

Kementerian Keuangan berjanji akan menginjeksi dana jika diperlukan untuk menstabilkan pasar keuangan yang volatil. Menteri Keuangan Choi Sang-mok dan Gubernur Bank of Korea Rhee Chang-yong mengadakan rapat darurat pada malam sebelumnya.
"Kami akan menyuntikkan likuiditas tanpa batas ke pasar saham, obligasi, pasar uang jangka pendek, serta pasar valuta asing hingga semuanya benar-benar normal," kata pemerintah dalam pernyataannya.

Bank of Korea mengadakan rapat luar biasa yang dimulai pukul 09.00 waktu setempat pada hari Rabu.

Tuduhan Pengkhianatan

Setelah pengumuman hukum darurat oleh Yoon, militer Korea Selatan menyatakan aktivitas parlemen dan partai politik akan dilarang, sementara media dan penerbitan berada di bawah kendali komando hukum darurat.

Pasukan dengan helm sempat mencoba memasuki gedung parlemen, namun staf parlemen berupaya mengusir mereka dengan menyemprotkan alat pemadam kebakaran.

Partai oposisi utama, Partai Demokrat, menyerukan Yoon, yang menjabat sejak 2022, untuk mengundurkan diri atau menghadapi pemakzulan atas deklarasi hukum darurat, yang pertama di Korea Selatan sejak 1980.

"Meski hukum darurat dicabut, ia tidak bisa menghindari tuduhan pengkhianatan. Seluruh bangsa telah melihat bahwa Presiden Yoon tidak lagi mampu menjalankan negara secara normal. Ia harus mundur," ujar Park Chan-dae, anggota parlemen senior dari Partai Demokrat, dalam pernyataannya.

Majelis Nasional dapat memakzulkan presiden jika lebih dari dua pertiga anggota parlemen mendukungnya. Pemakzulan kemudian akan diadili di pengadilan konstitusi, yang dapat mengonfirmasi pemakzulan dengan suara dari enam dari sembilan hakim.

Partai Yoon menguasai 108 kursi di parlemen yang beranggotakan 300 orang.

"Korea Selatan berhasil menghindari bencana, tetapi Presiden Yoon mungkin telah menembak dirinya sendiri," kata Danny Russel, wakil presiden Asia Society Policy Institute di AS.

Reaksi Internasional

Krisis ini, di negara yang menjadi demokrasi sejak 1980-an dan sekutu AS, menimbulkan kekhawatiran internasional.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyambut baik keputusan Yoon untuk mencabut deklarasi hukum darurat.

Baca Juga

Latihan Militer Trilateral, Korut Tuding AS-Jepang-Korsel Ciptakan NATO versi Asia

"Kami terus berharap perbedaan politik diselesaikan secara damai dan sesuai dengan aturan hukum," ujar Blinken dalam pernyataannya.

Sekitar 28.500 pasukan AS ditempatkan di Korea Selatan untuk melindungi dari ancaman Korea Utara yang bersenjata nuklir.

Sejak pemilihannya pada 2022, Yoon, yang berlatar belakang sebagai jaksa, menghadapi popularitas yang rendah dengan dukungan hanya sekitar 20%. Kegagalannya di pemilu parlemen pada April tahun ini juga memperburuk posisinya.

Sejak Korea Selatan didirikan sebagai republik pada 1948, sudah lebih dari 12 kali hukum darurat diberlakukan, termasuk pada 1980 saat Chun Doo-hwan menggunakan hukum darurat untuk menekan seruan demokrasi.