Melalui Perundingan Alot, COP29 Sepakati Pendanaan Iklim US$ 300 Miliar

JAKARTA, investortrust.id – Sejumlah negara menyepakati target pendanaan tahunan sebesar $300 miliar untuk membantu negara-negara miskin menghadapi dampak perubahan iklim. Negara-negara kaya memimpin pembayaran itu, sesuai kesepakatan yang dicapai di Konferensi Tingkat Tinggi COP29 di Baku, Azerbaijan.

Baca Juga

Partisipasi Astra di COP29 Baku: Kontribusi Keberlanjutan untuk Dukung Ketahanan Iklim Indonesia

Kesepakatan baru ini dimaksudkan untuk menggantikan komitmen sebelumnya dari negara-negara maju yang menjanjikan pendanaan iklim sebesar $100 miliar per tahun untuk negara-negara miskin pada 2020. Target tersebut baru tercapai dua tahun kemudian, pada 2022, dan akan berakhir pada 2025.

Kesepakatan ini mendapat kritik dari negara-negara berkembang yang menyebutnya tidak memadai, namun Kepala Iklim PBB Simon Steill memuji kesepakatan ini sebagai "polis asuransi bagi umat manusia."

“Ini adalah perjalanan yang sulit, tetapi kami telah menyelesaikan kesepakatan,” kata Steill setelah kesepakatan diadopsi, dikutip dari CNBC, Minggu (24/11/2024). Kesepakatan ini, menurut dia, akan menjaga ledakan energi bersih terus berkembang dan melindungi miliaran nyawa. Ini akan membantu semua negara berbagi manfaat besar dari aksi iklim, lebih banyak pekerjaan, pertumbuhan yang lebih kuat, energi yang lebih murah dan bersih untuk semua. “Tetapi, seperti polis asuransi, itu hanya akan berfungsi jika premi dibayar penuh dan tepat waktu,” ujarnya.

Konferensi iklim COP29, yang digelar di ibu kota Azerbaijan, seharusnya berakhir pada Jumat, tetapi berlanjut hingga larut karena negosiator dari hampir 200 negara berjuang untuk mencapai konsensus tentang rencana pendanaan iklim untuk dekade berikutnya.

Baca Juga

BNI Komit Dorong Transisi Hijau di COP29 Azerbaijan

Pada satu titik, delegasi dari negara-negara miskin dan kepulauan kecil meninggalkan pembicaraan karena frustrasi atas apa yang mereka sebut kurangnya inklusi, khawatir bahwa negara-negara penghasil bahan bakar fosil berupaya melemahkan aspek-aspek dari kesepakatan tersebut.

KTT ini menyoroti inti perdebatan tentang tanggung jawab keuangan negara-negara industri — yang penggunaan bahan bakar fosilnya secara historis menyebabkan sebagian besar emisi gas rumah kaca — untuk memberi kompensasi kepada negara lain atas kerusakan akibat perubahan iklim yang semakin parah.

Pertemuan ini juga mengungkap perpecahan antara pemerintah negara maju yang terbebani anggaran domestik yang ketat dan negara berkembang yang menghadapi biaya besar akibat badai, banjir, dan kekeringan.

Negara-negara juga sepakat pada Sabtu malam tentang aturan untuk pasar global dalam membeli dan menjual kredit karbon, yang menurut pendukungnya dapat memobilisasi miliaran dolar lebih untuk proyek baru guna memerangi pemanasan global, dari reboisasi hingga penerapan teknologi energi bersih.

Negara-negara mencari pembiayaan untuk memenuhi tujuan Perjanjian Paris dalam membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celsius (2,7°F) di atas level pra-industri — di mana dampak iklim yang lebih buruk dapat terjadi.

Saat ini dunia berada di jalur pemanasan hingga 3,1°C (5,6°F) pada akhir abad ini, menurut laporan U.N. Emissions Gap 2024, dengan emisi gas rumah kaca global dan penggunaan bahan bakar fosil terus meningkat.

Kontribusi Negara Maju

Daftar negara yang diwajibkan berkontribusi — sekitar dua lusin negara industri, termasuk AS, negara-negara Eropa, dan Kanada — merujuk pada daftar yang ditetapkan selama pembicaraan iklim PBB pada 1992.

Pemerintah Eropa menuntut negara lain bergabung dalam pendanaan, termasuk China, ekonomi terbesar kedua di dunia, dan negara-negara Teluk yang kaya minyak. Kesepakatan ini mendorong negara-negara berkembang untuk memberikan kontribusi, tetapi tidak mewajibkan mereka.

Kesepakatan ini juga mencakup tujuan yang lebih luas untuk mengumpulkan $1,3 triliun dalam pendanaan iklim tahunan pada 2035 — termasuk pendanaan dari semua sumber publik dan swasta, yang menurut para ekonom sesuai dengan kebutuhan untuk mengatasi pemanasan global.

Mengamankan kesepakatan ini merupakan tantangan sejak awal.

Baca Juga

Jelang COP29, Hashim Soroti Isu Perubahan Iklim hingga Food Estate

Sikap AS Pasca-Kemenangan Trump

Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS bulan ini telah menimbulkan keraguan di antara beberapa negosiator bahwa pelaku ekonomi terbesar dunia itu akan berkontribusi pada tujuan pendanaan iklim apa pun yang disepakati di Baku. Trump, seorang Republikan yang akan menjabat pada Januari, menyebut perubahan iklim sebagai "hoaks" dan berjanji untuk kembali menarik AS dari kerja sama iklim internasional.

Pemerintah Barat telah melihat pemanasan global merosot dalam daftar prioritas nasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, termasuk perang Rusia di Ukraina, meluasnya konflik di Timur Tengah, dan meningkatnya inflasi.

Baca Juga

Kerugian Ekonomi Akibat Perubahan Iklim Diproyeksikan Capai US$ 894 Miliar 

Ketegangan terkait pendanaan untuk negara berkembang muncul pada tahun yang menurut para ilmuwan akan menjadi tahun terpanas dalam catatan sejarah. Masalah iklim terus bertambah setelah panas ekstrem, termasuk banjir besar yang menewaskan ribuan orang di Afrika, tanah longsor mematikan yang mengubur desa-desa di Asia, dan kekeringan di Amerika Selatan yang mengecilkan sungai-sungai.

Negara-negara maju pun tidak luput. Hujan deras memicu banjir di Valencia, Spanyol, bulan lalu yang menewaskan lebih dari 200 orang, dan AS tahun ini mencatat 24 bencana dengan kerugian miliaran dolar — hanya empat lebih sedikit dibandingkan tahun lalu.