Indonesia Harap ASEAN Lebih Responsif terhadap Agenda Keberlanjutan dan Kesenjangan Pembangunan
JAKARTA, investortrust.id - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) diharapkan dapat lebih responsif terhadap agenda keberlanjutan dan kesenjangan pembangunan.
Hal tersebut disuarakan oleh Indonesia dalam Pertemuan Tingkat Pejabat Senior Bidang Ekonomi atau Senior Economic Official Meeting (SEOM) yang digelar pada Minggu (6/10/2024) di Vientiane, Laos. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-44 ASEAN.
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan tersebut.
Isu-isu ekonomi yang dibahas meliputi lanskap ekonomi regional, capaian prioritas ekonomi ASEAN capaian implementasi Cetak Biru ASEAN 2025, isu keberlanjutan, isu transformasi digital, penyusunan Rencana Strategis Masyarakat Ekonomi Asean (2026-2030), keanggotaan Timor Leste, serta dokumen yang akan disepakati pada tingkat menteri dan kepala negara
”Saya ucapkan selamat kepada Laos atas Keketuaan di ASEAN 2024. Sudah banyak capaian positif, namun ada beberapa inisiatif yang perlu menjadi perhatian kedepan yaitu penguatan infrastruktur pariwisata, penekanan pada isu geopolitik dan geoekonomi, identifikasi potensi kerja sama dengan mitra Asean termasuk Gulf Cooperation Council (GCC),” ujar Edi dikutip dari keterangan resmi Kemenko Perekonomian.
Baca Juga
Jokowi Dipastikan Tak Hadir di KTT Asean ke-43, Ini Alasannya
Keketuaan Laos di Asean tahun 2024 mengangkat tema "Enhancing Connectivity and Resilience". Melalui tema tersebut, Laos memiliki misi utama untuk mempromosikan konektivitas infrastruktur, mempersempit kesenjangan pembangunan, mempromosikan integrasi ekonomi, mendorong hubungan antar masyarakat, serta memperkuat hubungan Asean dengan mitra eksternal. Untuk mendukungnya, prioritas ekonomi Laos fokus pada tiga strategi utama, yaitu integrasi dan konektivitas, inklusivitas, dan keberlanjutan.
ASEAN saat ini mempunyai beberapa inisiatif terkait dengan isu keberlanjutan seperti netralitas karbon, ekonomi biru, ekonomi sirkular dan lain sebagainya.
“Kita mempunyai banyak inisiatif untuk agenda keberlanjutan, namun yang lebih penting adalah bagaimana kita merumuskan rencana aksi yang strategis untuk menjalankan berbagai inisiatif tersebut,” kata Edi.
Dalam pertemuan tersebut, para pejabat senior juga membahas dokumen-dokumen yang memerlukan adopsi, pengesahan, atau notasi dari Dewan MEA. Dokumen tersebut terdiri dari empat dokumen untuk diadopsi, lima dokumen untuk disahkan, dan enam dokumen untuk dinotasi Dewan MEA.
Dokumen-dokumen tersebut selanjutnya akan menjadi dasar kerangka dan implementasi kerja sama kawasan di bidang ekonomi, termasuk terkait dengan ekonomi inklusif, pertanian berkelanjutan, ekoturisme, hingga kecerdasan buatan.
Terkait dengan pelaksanaan KTT ASEAN, Direktur Jenderal Kerja Sama Asean Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Sidharto R. Suryodipuro mengatakan Jokowi tidak bisa menghadiri KTT Asean ke-43 lantaran pelaksanaannya berdekatan dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024.
Baca Juga
RHB Sekuritas Prediksi IHSG Rebound, 4 Saham Syariah Dijagokan
"Presiden tidak hadir di KTT ke-43 ASEAN karena pelaksanaannya berdekatan dengan pelantikan pada 20 Oktober 2024 dan sedang dalam proses transisi (pemerintahan)," katanya dalam konferensi pers yang digelar di Kemlu, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).
Wapres Ma'ruf Amin yang akan mewakilkan Indonesia dalam pertemuan kepala negara dari seluruh negara anggota ASEAN itu. Selain seluruh kepala negara anggota ASEAN, KTT Asean ke-43 juga akan dihadiri oleh pejabat tinggi dari negara-negara yang menjadi mitra ASEAN dan organisasi internasional.
“Wapres RI akan jadi ketua delegasi Indonesia dan akan hadir di berbagai pertemuan pada KTT ke-43 ASEAN di Laos seperti plenary (pleno) lalu interface (pertemuan antarmuka) ASEAN dengan AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly dan beberapa pertemuan lainnya,” ujar Sidharto.