Berbicara di WEF Davos, Sekjen PBB Serukan Tindakan Nyata Hadapi Masalah Iklim dan Kecerdasan Buatan
DAVOS, Investortrust.id –Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendesak para pemimpin politik dan bisnis untuk mengatasi ancaman nyata yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, dan pengembangan kecerdasan buatan (AI) yang tidak terkendali.
Baca Juga
WEF Prediksi 15 Juta Kematian Tambahan Terjadi pada 2050 akibat Perubahan Iklim
Hal itu dikemukakan Guterres dalam pidato khusus pada Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) 2024,di Davos, Swiss, Rabu (17/01/2024), yang dipublikasikan di kanal Weforum. Ia juga menyebut perlunya reformasi tata kelola internasional.
Meskipun iklim dan AI mendapat perhatian yang signifikan, tapi dunia tidak memiliki strategi global yang efektif untuk mengatasinya. “Perbedaan geopolitik menghalangi kita untuk bersatu dalam mencari solusi global,” ujarnya.
Guterres memperingatkan bahwa tahun 2023 adalah tahun terpanas yang pernah tercatat – dengan kekeringan, badai, kebakaran, dan banjir yang mendatangkan malapetaka pada berbagai negara dan masyarakat – dan bahwa planet ini sedang menuju peningkatan suhu global sebesar 3°C.
Penghentian penggunaan bahan bakar fosil, kata dia, adalah hal yang penting dan tidak bisa dihindari. “Kita harus bertindak sekarang untuk memastikan transisi yang adil dan merata ke energi terbarukan,” ujarnya.
Selain perubahan iklim yang menimbulkan risiko terhadap manusia dan lingkungan, banyak negara yang dilanda “kekacauan iklim” juga mengalami kesulitan keuangan. Guterres mengatakan, lebih dari separuh dari 75 negara termiskin di dunia menghadapi kesulitan utang. Setelah beberapa dekade melakukan pengentasan kemiskinan dan kelaparan, kemajuan telah melambat dan, di beberapa negara, mengalami kemunduran.
Dikatakan, sangat penting untuk menutup kesenjangan konektivitas digital, berbagi data dan membangun barang publik digital untuk memenuhi tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Menyoroti risiko yang ditimbulkan oleh AI terhadap hak asasi manusia, privasi pribadi, dan masyarakat, Guterres meminta sektor swasta untuk bergabung dalam upaya multi-pemangku kepentingan untuk mengembangkan model tata kelola AI yang “berjaringan dan adaptif”. Hal ini juga harus dilakukan bersamaan dengan adanya badan penasihat PBB mengenai tata kelola AI yang memberikan rekomendasi mengenai manfaat teknologi baru sekaligus memitigasi risikonya.
“Kita membutuhkan pemerintah untuk segera bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan teknologi dalam kerangka manajemen risiko pengembangan AI saat ini, dan dalam memantau dan memitigasi dampak buruk di masa depan,” katanya, sambil menekankan perlunya upaya sistematis untuk meningkatkan akses terhadap AI, sehingga negara-negara berkembang dapat memperoleh manfaat.
Baca Juga