Dunia Dicengkeram Ketidakpastian Trump 2.0

JAKARTA, investortrust.id -- Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih pada Januari 2025 bukan sekadar momen politik dalam negeri Amerika Serikat. Bagi dunia, ini adalah lonceng peringatan. Tatanan global yang selama ini bertumpu pada multilateralisme dan arus perdagangan bebas kini  diguncang oleh gelombang proteksionisme, konfrontasi diplomatik, dan retorika nasionalisme ekonomi yang meletup-letup. Di bawah Trump 2.0, ketidakpastian global bukan lagi ancaman laten, melainkan realitas yang menggerogoti fondasi ekonomi dunia.

Langkah proteksionis Trump nyaris seperti deklarasi perang ekonomi. Ia mengenakan tarif resiprokal, yang besarannya berbeda-beda untuk masing-masing negara. Angkanya kerap berubah-ubah, begitu juga waktu berlakunya. Yang jelas, Trump, yang dikenal sebagai negosiator ulung, lebih memilih jalur negosiasi. Penulis buku ‘Trump: The Art of the Deal’ itu menganggap aturan perdagangan multilateral lebih banyak merugikan Amerika. "Kita harus membuat Amerika kuat kembali, dan itu berarti berhenti dimanfaatkan oleh negara lain," tegas Trump dalam rapat kabinet 8 Juli 2025.

Gaya heroik Trump terlihat saat ia mengumumkan tarif resiprokal pada 2 April 2025, yang dia sebut sebagai ‘Liberation Day’. Pada hari yang menghebohkan itu, dirilis dua pengumuman penting. Pertama, Gedung Putih memberlakukan tarif universal sebesar 10% terhadap semua barang impor asing. Kedua, adanya tarif resiprokal yang dikenakan terhadap negara-negara tertentu. Tak main-main, angkanya bervariasi sampai 50%. 

China, yang dikenakan tarif resiprokal 34%, langsung bereaksi dan menyiapkan balasan. Trump meradang, lalu mengancam kenaikan tarif menjadi 104%, 125%, sampai 200%.  Sejumlah negara lain juga melakukan perlawanan, seperti Kanada, Meksiko, dan Uni Eropa, yang mendorong Trump untuk menunda pemberlakuan tarif resiprokal selama 90 hari, kecuali untuk China.

Siklus saling balas tarif AS-China sempat menciptakan ketegangan di pasar global, dan mengingatkan kembali tentang ‘trade war’ yang berkobar pada pemerintahan Trump yang pertama. Belakangan, kedua negara itu mulai ‘berdamai’. Pada 27 Juni 2025, Pemerintah Tiongkok secara resmi mengonfirmasi rincian kesepakatan perdagangan terbaru dengan Amerika Serikat yang mencakup pengaturan ekspor rare earth dan pelonggaran sejumlah pembatasan teknologi.

Tapi, setelah masa jeda berlalu, Trump kembali membuat kejutan. Gedung Putih mengirim surat pemberitahuan tarif kepada sejumlah mitra dagang, yang mulai berlaku 1 Agustus. Yang membingungkan, tarif yang dikenakan masih tetap tinggi, seakan mengabaikan proses negosiasi yang dijalankan. Jepang dan Korea Selatan misalnya, dikenakan 25%. Indonesia masih diberi tarif 32%, namun kemudian finalnya menjadi 19%. Uni Eropa dan Meksiko dikenakan 30%, bahkan Brasil diganjar 50%. Penetapan tarif sepihak ini diperkirakan akan memicu gelombang protes dan balasan dari negara yang merasa dirugikan. 

Koreksi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Tarik ulur tarif Trump diyakini berpengaruh terhadap arus perdagangan global, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Mengamati kondisi ini, Dana Moneter Internasional (IMF/International Monetary Fund) dan Bank Dunia (World Bank) merasa perlu untuk mengoreksi proyeksi mereka. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2025 hanya akan mencapai 2,8%, turun dari 3,2%. Bank Dunia lebih pesimistis dengan prediksi hanya 2,6%. Kedua Lembaga itu sepakat bahwa risiko utama berasal dari fragmentasi global yang meningkat, ketegangan dagang, dan tergerusnya kepercayaan terhadap sistem perdagangan multilateral.

Bagi negara berkembang, tekanan yang dirasakan berlapis. Ketika harga bahan baku melonjak dan prospek ekspor tergerus, mata uang mereka ikut tertekan. Rupiah, won, hingga baht mengalami depresiasi signifikan seiring dolar AS menguat. Di saat yang sama, Federal Reserve menahan suku bunga di level tinggi 4,25–4,50% karena kekhawatiran tekanan inflasi AS. Bank sentral di negara berkembang pun terjebak dalam dilema klasik: menaikkan suku bunga berarti menekan konsumsi domestik, menahannya berarti membiarkan tekanan nilai tukar menggerus stabilitas makro.

Indonesia, meski tak menjadi target langsung tarif AS, ikut terseret dalam arus ketidakpastian ini. IMF merevisi proyeksi pertumbuhan Indonesia dari 5,2% menjadi 5,0%, sementara Bank Dunia hanya memperkirakan 4,8% pada 2025 ini.

Tekanan datang dari sisi fiskal akibat subsidi energi yang membengkak, serta pelemahan nilai tukar yang menambah beban utang luar negeri. Sektor manufaktur yang mengandalkan bahan baku impor menghadapi lonjakan biaya produksi. Ekspor besi dan baja anjlok, sedangkan harga komoditas unggulan seperti batu bara dan CPO terkoreksi.

Kekhawatiran Global

Di pasar global, kebijakan Trump telah menambah lapisan baru ketidakpastian. Menurut Julia Coronado, ekonom senior di JPMorgan, dunia kini berada dalam fase uncertainty shock. “Kebijakan tarif bukan hanya menaikkan biaya, tapi juga merusak ekspektasi jangka panjang. Investor menahan diri, sementara pelaku industri menunda ekspansi,” ujarnya dalam wawancara dengan CNBC.

Tak hanya sektor ekonomi, dunia juga mencemaskan arah kebijakan luar negeri AS yang kembali unilateral. Dalam pidatonya di Las Vegas, Trump sempat mempertanyakan relevansi NATO. Ia menekan Eropa agar “membayar lebih atau kehilangan perlindungan.”

Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, mengecam pendekatan itu sebagai “ancaman sistemik terhadap solidaritas trans-Atlantik”. Mantan Sekjen NATO, Anders Fogh Rasmussen, menyebut retorika Trump telah “melemahkan posisi kolektif Barat, terutama dalam menghadapi Rusia dan Tiongkok.”

Dari sisi lingkungan, Trump kembali menarik AS keluar dari Perjanjian Paris dan mencabut 30 regulasi iklim federal. “Regulasi ini hanya memperlambat industri,” tulisnya di Truth Social. Reaksi keras datang dari komunitas internasional. Kepala UNEP, Inger Andersen, menyebut keputusan Trump sebagai “pukulan balik terhadap komitmen kolektif dunia dalam menahan pemanasan global.”

Ketegangan juga merembet ke hubungan Gedung Putih dengan The Fed. Direktur Anggaran Gedung Putih, Russell Vought, menyebut Jerome Powell telah “gagal” dalam mengelola bank sentral, merujuk proyek renovasi markas The Fed senilai hampir US$ 2 miliar. Hal ini kembali memunculkan pertanyaan besar tentang independensi moneter di bawah Trump.

Mohamed El-Erian, Presiden Queens’ College Cambridge, menyebut pasar saat ini berada dalam kondisi uncertainty premium yang tinggi. “Investor menuntut imbal hasil lebih besar untuk risiko kebijakan yang tidak bisa diprediksi,” ujarnya. Aliran modal ke negara berkembang bisa tertahan hingga ada kejelasan arah kebijakan fiskal AS.

Ketidakpastian yang tercipta di bawah Trump 2.0 adalah kombinasi dari disrupsi ekonomi, kegamangan diplomatik, dan pembalikan arah kebijakan lingkungan. Dunia kini berhadapan dengan dua pilihan sulit: bertahan dalam tatanan global yang kian terfragmentasi, atau mulai merancang arsitektur baru yang lebih inklusif dan tahan terhadap guncangan politik satu negara.