Membentengi Masyarakat dari Kejahatan Keuangan

JAKARTA, investortrust.id – Delapan dekade sejak Indonesia merdeka, literasi keuangan nasional masih menghadapi tantangan besar. Meski akses terhadap layanan keuangan terus tumbuh di tengah era digitalisasi, pemahaman masyarakat terhadap produk, risiko, hak, dan kewajiban sebagai konsumen keuangan belum mampu mengejar laju perkembangan industri.

Memang infrastruktur dan inklusi keuangan menunjukkan kemajuan signifikan. Namun, kualitas literasi keuangan belum sejalan dengan penetrasi layanan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan mencapai 66,46% dan indeks inklusi keuangan 80,51%.

Hasil SNLIK Tahun 2025 menunjukkan bahwa segmen masyarakat yang memiliki tingkat literasi atau inklusi keuangan yang lebih rendah umumnya adalah kaum perempuan, penduduk perdesaan, berusia 15-17 tahun dan 51-79 tahun, serta berpendidikan SMP ke bawah.

Berbagai data menjadi sinyal bahwa peningkatan akses (inklusif) belum cukup tanpa peningkatan pemahaman (literatif) atau menggunakan layanan keuangan secara bijak dan bertanggung jawab. Akibatnya mereka bisa salah pilih produk, tertipu investasi bodong, terjebak utang yang tidak dikelola dengan baik, dan tidak menyadari risiko atau manfaat jangka panjang. Belum lagi, penipuan atau scamming seperti phising, skimming, love scam dan lain-lain semakin banyak merugikan masyarakat. Ditambah lagi penipuan seperti investasi ilegal dan pinjol ilegal.

Oleh karena itu, edukasi keuangan harus terus diperkuat, terutama di segmen usia muda, pekerja informal, dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi  menuturkan, OJK sebagai otoritas di sektor jasa keuangan selain berperan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan juga memiliki tugas yang penting untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. “Masyarakat yang terliterasi dengan baik dapat terlindungi dan terhindar dari berbagai kejahatan atau penipuan yang dapat merugikan,” kata Kiki biasa ia disapa.

Di era serba digital dan instan ini, rendahnya literasi memang membuka celah besar penyalahgunaan, penipuan keuangan, pinjaman online ilegal, hingga jebakan investasi bodong yang kian marak menyasar masyarakat dengan pemahaman terbatas.

Generasi muda merupakan satu dari 10 sasaran prioritas penerima program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN). Perempuan pun harus memiliki pengetahuan keuangan dasar, yang berguna bagi pengelolaan keuangan keluarga serta menghindari risiko kejahatan keuangan digital dan entitas illegal.

Selain itu, OJK menyelenggarakan edukasi keuangan syariah Sahabat Ibu Cakap Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (SICANTIKS) dengan mengusung tema “Perempuan Berdaya, Masyarakat Sejahtera”. Program ini merupakan kolaborasi antara OJK dan PT PNM.

Syariah dan Kripto

Tantangan lain adalah literasi keuangan syariah dan kripto. Meskipun inklusi keuangan digital meningkat, pemahaman masyarakat tentang produk dan prinsip keuangan syariah serta investasi kripto, masih relatif rendah. 

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi menekankan bahwa kehadiran teknologi seperti blockchain, artificial intelligence, dan big data telah menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan baru dalam pengelolaan keuangan. Generasi muda, khususnya Gen Z, memiliki peran strategis sebagai katalis transformasi digital sektor keuangan Indonesia.

Hasan Fawzi menggarisbawahi bahwa saat ini angka penipuan di keuangan digital masih tinggi karena literasi keuangan masyarakat Indonesia tergolong rendah. Data terbaru Indonesia Anti Scam Center (IASC) mencatat hampir 153 ribu laporan penipuan keuangan dengan kerugian mencapai Rp 3,2 triliun. Data cryptoliteracy.org untuk periode 2023–2024, di level global hanya 32% masyarakat yang memahami cara melakukan transaksi kripto. Level literasi ini berlaku juga untuk Indonesia.

Sedangkan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebutkan, indeks literasi dan inklusi sektor perbankan tertinggi dibanding sektor keuangan lain, masing-masing sebesar 65,50% dan 70,65%.  Adapun tingkat literasi keuangan syariah 43,42%, di atas tingkat inklusinya yang hanya 13,41%. “Gap ini saya istilahkan sebagai good problem, karena menunjukkan demand yang kuat terhadap layanan keuangan syariah,” ujar Dian.

Menurut Dian, pendalaman pasar keuangan syariah harus mencakup perluasan akses layanan, peningkatan inklusi keuangan, percepatan digitalisasi, serta inovasi produk perbankan syariah yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Sedangkan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi, mengapresiasi peran Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GI BEI) dalam meningkatkan literasi keuangan dan akses informasi mengenai pasar modal bagi masyarakat luas. Per 24 Februari 2025 single investor identification (SID) telah berjumlah 15.464.011. 

Duta Literasi Keuangan

Sejumlah strategi dan program digelar untuk menaikkan indeks literasi dan inklusi keuangan. Di antaranya, OJK menggelar Bulan Literasi Keuangan (BLK), yang berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2025.

Selain itu, OJK membentuk duta literasi keuangan. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Ismail Riyadi menyatakan, OJK tengah menggeber Diskusi dan Training of Trainers (ToT): OJK Penggerak Duta Literasi Keuangan Indonesia (OJK PEDULI). Di program itu, duta-duta literasi keuangan diharapkan dapat menjadi pengajar edukasi keuangan di berbagai komunitas ataupun melalui sosial media.

“Duta literasi keuangan akan membekali masyarakat dengan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku keuangan untuk mendukung kesejahteraan keuangan mereka, serta mendorong perilaku keuangan yang sehat, seperti menabung, berinvestasi, serta mengelola keuangan dengan baik,” kata Ismail.

Berdasarkan data OJK periode April- Juni 2025, sudah terdapat 3.462 Duta Literasi Keuangan yang tercatat di dalam sistem OJK PEDULI. OJK PEDULI melibatkan perencana keuangan bersertifikat atau Certified Financial Planner (CFP), perempuan yang bergabung di organisasi massa, mahasiswa, penyuluh agama, dan media massa. ***