Perang Thailand–Kamboja: Jejak Sengketa Era Kolonial, dan Krisis Regional 2025

JAKARTA, Investortrust.id - Konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja  kembali mencuat pada Juli 2025. Konflik bersenjata di kawasan ASEAN ini sejatinya  berakar dari sengketa wilayah perbatasan yang sudah berlangsung lebih dari satu abad.

Akar masalahnya bermula dari warisan kolonial, tepatnya perjanjian antara Prancis dan Kerajaan Siam (Muangthai, kini Thailand) pada tahun 1907, yang menjadi dasar bagi pembentukan garis perbatasan kedua negara.

Traktat Prancis–Siam yang ditandatangani pada 23 Maret 1907 menyepakati pertukaran wilayah antara kedua pihak, dengan Siam menyerahkan Battambang, Siem Reap, dan Sisophon kepada protektorat Prancis di Kamboja, sementara Prancis mengembalikan wilayah Trat dan Koh Kong kepada Siam.

Sebagai tindak lanjut dari traktat tersebut, peta topografi perbatasan kemudian dibuat oleh insinyur militer Prancis. Disebut-sebut bahwa pembuatan peta ini dilakukan tanpa keterlibatan aktif pihak Siam, sehingga validitasnya sejak awal menuai kontroversi.

Nama insinyur Prancis yang diduga bertanggung jawab dalam pembuatan peta topografi perbatasan Annex I Map adalah Lieutenant François Alphonse Pavie, seorang pejabat kolonial dan ahli geografi yang bekerja untuk pemerintah kolonial Prancis di Indochina. Namun, banyak literatur menyebut bahwa Annex I Map  disusun oleh Layanan Topografi Prancis (Service géographique de l’Indochine) pada tahun 1907, sebagai tindak lanjut dari Traktat Prancis–Siam yang ditandatangani pada 23 Maret 1907.

Meskipun Pavie dikenal luas dalam eksplorasi wilayah Indochina dan berperan besar dalam negosiasi batas wilayah pada dekade sebelumnya, peta dalam Annex I disiapkan oleh tim teknis yang berada di bawah otoritas kolonial Prancis, yang kemungkinan besar dipimpin atau diawasi oleh para perwira topografi militer seperti Letnan-Colonel Bourgeois, nama yang  muncul dalam arsip-arsip peta kolonial Prancis. Sejelasnya, tidak ada satu nama individu yang secara resmi disebut sebagai pembuat tunggal peta tersebut dalam dokumen hukum internasional.

Belakangan, jadilah  Annex I Map sebagai peta yang kontroversial. Peta ini menyatakan kompleks kuil kuno Preah Vihear (Prasat Phra Viharn) berada di wilayah Kamboja. Padahal secara geografis, kuil tersebut terletak di puncak tebing yang menghadap ke wilayah Thailand (Provinsi Sisaket), dan pihak Siam sendiri tidak pernah secara formal menyetujui peta tersebut.

Meskipun Mahkamah Internasional (ICJ) pada 1962 memutuskan bahwa kuil Preah Vihear berada di wilayah Kamboja, area seluas 4,6 km² di sekitarnya tetap menjadi sumber ketegangan karena tidak secara eksplisit disebut dalam putusan. 

Selain Preah Vihear, terdapat pula beberapa situs penting lain yang menjadi titik konflik, seperti Kuil Ta Muen Thom dan Ta Kwai yang terletak di wilayah perbatasan antara Provinsi Surin (Thailand) dan Oddar Meanchey (Kamboja). 

Kedua kuil ini berada di wilayah yang secara fisik masuk dalam Thailand, namun memiliki nilai sejarah Khmer yang diklaim sebagai milik budaya nasional Kamboja.

Selain itu, Kuil Ta Krabey juga termasuk dalam daftar sengketa yang pernah menjadi titik bentrokan dalam krisis pada 2011.

Peta Prancis tahun 1907 pada akhirnya tidak mampu memberikan kejelasan menyeluruh atas batas-batas wilayah karena dibuat berdasarkan asumsi administratif dan budaya kolonial Eropa, tanpa survei lapangan yang komprehensif atau kesepakatan formal kedua belah pihak. Ketidakjelasan inilah yang menjadi akar ketegangan geopolitik antara Thailand dan Kamboja yang terus berulang dari dekade ke dekade.

Konflik Pecah Kembali pada Juli 2025

Terkini, ketegangan kembali meningkat tajam pada akhir Juli 2025 setelah terjadi serangkaian insiden bersenjata di sekitar kompleks Ta Muen Thom. Ledakan ranjau di lokasi tersebut menewaskan satu prajurit Kamboja dan melukai lima prajurit Thailand.

Sebagai balasan, Thailand menggunakan jet tempur F-16 dan artileri berat untuk menggempur posisi Kamboja. Sementara itu, Kamboja dituding menggunakan peluncur roket BM-21 dan munisi klaster yang dilaporkan mengenai daerah sipil.

Dampak dari konflik ini sangat signifikan. Lebih dari 30 orang tewas, dan sekitar 130.000 warga sipil dari kedua negara terpaksa mengungsi dari zona konflik. Infrastruktur sipil seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas logistik dilaporkan rusak berat akibat pertempuran yang intens di wilayah perbatasan.

Ketegangan ini telah memasuki hari keempat pada Sabtu, 26 Juli 2025. Kedua negara akhirnya membawa isu ini ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Dalam sidang darurat tertutup yang digelar di New York, Thailand seperti dikutip dari Bernama, menyerukan penghentian segera atas segala bentuk permusuhan dan mengajak Kamboja untuk kembali ke meja perundingan.

Duta Besar Thailand untuk PBB, Cherdchai Chaivaivid, menyampaikan komitmen negaranya terhadap penyelesaian damai sesuai Piagam PBB, serta menolak keras penggunaan kekerasan sebagai solusi atas sengketa internasional. Ia menekankan bahwa Thailand tetap menganggap Kamboja sebagai tetangga dekat dan anggota keluarga besar ASEAN, serta menyerukan agar prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara dijunjung tinggi.

Di sisi lain, Duta Besar Kamboja untuk PBB, Chhea Keo, mendesak agar PBB dan ASEAN segera turun tangan untuk mencegah konflik semakin meluas. Ia menyatakan bahwa situasi sudah sangat genting, dengan ribuan warga yang mengungsi akibat baku tembak di perbatasan.

Kamboja menyerukan agar masyarakat internasional mendukung inisiatif perdamaian dan mendesak Thailand untuk menyepakati gencatan senjata total. Keo bahkan mengusulkan agar semua perselisihan, khususnya di empat titik perbatasan utama, diselesaikan melalui Mahkamah Internasional (ICJ).

Bentrok pada Juli 2025 ini merupakan lanjutan dari ketegangan sebelumnya yang terjadi pada 28 Mei, ketika terjadi insiden penembakan di sekitar Preah Vihear yang menyebabkan seorang tentara Kamboja tewas.

Ketegangan historis yang tak kunjung usai ini semakin menunjukkan urgensi perlunya penyelesaian yang adil, komprehensif, dan diakui bersama oleh kedua belah pihak, termasuk peninjauan ulang peta kolonial yang selama ini menjadi sumber ketegangan berkepanjangan.

Pihak ASEAN, PBB, serta beberapa negara netral telah menawarkan diri sebagai mediator. Namun, proses menuju gencatan senjata dan penyelesaian permanen masih mengalami jalan buntu, terutama karena dinamika politik domestik dan tekanan nasionalisme di masing-masing negara. Situasi ini terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas Asia Tenggara secara keseluruhan.

Tak semata kedua negara yang bertikai, Indonesia pun mulai menunjukkan concern agar pertikaian di kawasan ini bisa segera diselesaikan secara damai.

Indonesia Beri Perhatian Khusus dan Berharap Konflik Bisa Diselesaikan Secara Damai

Perhatian khusus salah satunya disampaikan oleh Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Disampaikan SBY, demikian sapaan akrabnya di akun X pribadinya, ia mengakus edih dengan pecahnya konflik antara dua negara bertetangga tersebut. Ia menganggap konflik antara Thailand dan Kamboja merupakan kemunduran dari kisah sukses ASEAN  sebagai model kerja sama regional yang telah berlangsung hampir 60 tahun.

"Pecahnya konflik bersenjata di sepanjang perbatasan Kamboja dan Thailand, secara pribadi saya sangat bersedih. Terus terang ini sebuah set back, dari kisah sukses ASEAN sebagai model kerja sama regional yang telah berlangsung hampir 60 tahun,"ujar SBY. 

Baginya, terjadinya eksodus kedua penduduk di perbatasan kedua negara tersebut, dalam jumlah yang besar,  bukanlah  pemandangan yang indah bagi ASEAN, dan bagi seluruh masyarakat. "Saya berpendapat, bahwa peaceful settlement, masih sangat dimungkinkan. ASEAN sebagai rumah bersama, termasuk di dalamnya Kamboja dan Thailand, masih memiliki sumberdaya politik untuk mendorong pengakhiran konflik kedua negara tersebut," tuturnya.

Ia juga menyampaikan  bahwa publik  menunggu langkah cepat dan tepat ASEAN, termasuk kepemimpinan yang efektif, kendati ia mengakui bahwa  konflik kedua negara memiliki akar sejarah yang panjang dengan sejumlah kompleksitas tertentu. Masih menurut SBY,  kontak tembak di antara tentara Kamboja dan Thailand di kawasan perbatasan kedua negara kerap terjadi. Ketika konflik mengemuka,  SBY yang saat itu menajbat sebagai Presiden dan  Ketua ASEAN, telah menggelar proses mediasi yang mampu mengakhiri konflik. 

"Alhamdulillah, dalam pertemuan segi tiga di Jakarta, antara saya dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva (didampingi Menteri Luar Negeri masing-masing), membuahkan kesepakatan untuk sebuah peace settlement yang terjaga selama 14 tahun. Artinya, saya tetap memiliki optimisme, konflik ini insya Allah bisa dicarikan solusinya secara damai, sesuai dengan jiwa dan semangat ASEAN Charter 2007," ujar SBY.

Sementara itu  Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, menyampaikan kekhawatirannya bahwa pertikaian bersenjata antara Thailand dan Kamboja  bisa melemahkan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Ia mengatakan, meski konflik di wilayah perbatasan ini sudah berulang terjadi, namun perdamaian harus diwujudkan secara cepat. 

Ia pun berharap pemerintah Indonesia bisa proaktif untuk mendorong proses perdamaian antara Thailand dan Kamboja baik melalui hubungan diplomatik dengan kedua belah negara maupun melalui ASEAN. Hubungan baik antara Indonesia dengan kedua negara dapat digunakan untuk menjembatani proses perdamaian. 

"Jika diperlukan Indonesia juga bisa mendorong adanya pertemuan tingkat ASEAN untuk membahas secara khusus upaya perdamaian antara Thailand dan Kamboja," ucapnya.

Menurut Sukamta, dalam situasi global yang sedang rentan konflik dan mengalami tekanan ekonomi,  kerja sama kawasan regional sangat penting untuk diperkuat. Kawasan ASEAN, kata Sukamta, merupakan wilayah yang sangat strategis dan banyak dilirik oleh kekuatan dunia karena potensi ekonomi dan sumber daya alamnya, sehingga penguatan di kawasan harus tetap dijaga, dan setiap konflik yang muncul harus bisa segera diselesaikan secara damai.

"Jika diperlukan Indonesia juga bisa mendorong adanya pertemuan tingkat ASEAN untuk membahas secara khusus upaya perdamaian antara Thailand dan Kamboja," ucapnya.