Jalan Berliku Indonesia Gapai Swasembada Pangan, Seberapa Realistis?
JAKARTA, Investortrust.id - Selama kurang lebih 26 tahun sejak reformasi, sektor pangan atau pertanian bukan menjadi prioritas pemerintahan Indonesia. Selama puluhan tahun tersebut, Indonesia fokus melakukan pembenahan mulai dari penguatan demokrasi hingga pembangunan.
Sektor pertanian yang tidak terurus selama beberapa dekade terakhir terlihat dari penurunan jumlah tenaga kerja di bidang ini. Pada awal reformasi, sebesar 67% tenaga pekerja di Indonesia didominasi oleh petani, namun kini turun hingga ke angka 25%.
Namun, pada pemerintahan saat ini, Presiden Prabowo Subianto berambisi akan membawa Indonesia mencapai swasembada pangan sebagaimana yang telah dicita-citakan selama ini akan diwujudkan dalam waktu setidaknya lima tahun.
Bahkan, Presiden Prabowo pada pidato pertamanya setelah dilantik mengungkapkan swasembada pangan, dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia menjadi fokus utama pemerintahan yang dipimpinnya hingga 2029 mendatang.
Baca Juga
Prioritas Presiden Prabowo menjadikan Indonesia meraih swasembada pangan dalam waktu yang singkat bukan tanpa alasan. Ia sempat mengatakan, dalam situasi krisis global, dan perubahan iklim ekstrem membuat negara lain akan memprioritaskan komoditas pangan untuk kebutuhan negaranya.
"Karena itu tidak ada jalan lain, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan, kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia," ujar Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024 lalu.
Langkah Presiden Prabowo Subianto mewujudkan swasembada pangan terlihat saat pemerintahannya menambah porsi kementerian yang menangani sektor pangan secara khusus. Bahkan ia menambahkan jabatan menteri koordinator baru pada susunan kabinet Merah Putih, yakni Menteri Koordinator bidang pangan. Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) dipercayakan Prabowo Subianto pada Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas.
Zulhas dipercaya sebagai penggerak kebijakan pemerintahan menuju swasembada pangan. Ia bahkan membuat target dan aturan baru yang akan diterapkan pada 2025 mendatang, yakni larangan impor untuk beras, garam dan gula konsumsi hingga jagung pakan.
"Jadi, tahun 2025, tidak impor beras untuk konsumsi, tidak impor gula untuk konsumsi, tidak impor jagung untuk pakan, tidak impor garam untuk konsumsi," ucap Zulhas di Jakarta, Senin (9/12/2024).
Produktivitas dan Kesejahteraan Petani Jadi Kunci Swasembada Pangan
Jika mengacu berdasarkan ketetapan dari Food and Agriculture Organization of the United Nations atau Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, suatu negara dapat dikatakan telah mencapai swasembada pangan apabila telah memenuhi 90% kebutuhan dalam negeri.
Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Eliza Mardian mengatakan, swasembada pangan dapat terwujud apabila produksi pangan dapat ditingkatkan dan bahkan melebihi dari dari angka kebutuhan nasional. Salah satu komoditas pangan yang kerap disoroti adalah beras.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras pada 2024 untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan sekitar 30,34 juta ton. Angka ini mengalami penurunan 757,13 ribu ton atau 2,43% dibandingkan produksi beras di 2023 yang sebesar 31,10 juta ton.
Produksi padi pada 2024 diperkirakan sebesar 52,66 juta ton gabah kering giling (GKG), mengalami penurunan sebanyak 1,32 juta ton GKG atau 2,45% dibandingkan produksi padi di 2023 yang sebesar 53,98 juta ton GKG.
Sementara, luas panen padi pada 2024 diperkirakan sekitar 10,05 juta hektare, mengalami penurunan sebanyak 167,25 ribu hektare atau 1,64% dibandingkan luas panen padi di 2023 yang sebesar 10,21 juta hektare.
Kondisi ini menurut Eliza sangat berbeda ketika pemerintahan era Soeharto, ketika produksi beras mampu mengalami surplus. Saat itu produksi beras mencapai 27 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi masyarakat sebesar 25 juta ton.
"Maka langkah yang harus dilakukan adalah meningkatkan produktivitasnya. Meningkatkan produksi ini bisa lewat intensifikasi dan ekstensifikasi," ungkap Eliza kepada investortrust.id.
Eliza menjelaskan, dalam swasembada pangan, pendekatan kebijakan yang perlu dilakukan adalah intensifikasi dengan memperbaiki infrastruktur irigasi, penggunaan benih unggul, mekanisasi yang cocok dengan karakteristik lahan yang sempit, implementasi Internet of Things (IoT), manajemen hama penyakit dan penggunaan pupuk berimbang.
"Ini dapat meningkatkan produksi para petani, dan biaya produksi dapat ditekan karena mekanisasi. Sehingga nilai tukar petani akan relatif tinggi," terangnya.
Pasalnya, menurut Eliza, kunci lainnya agar Indonesia bisa mencapai swasembada pangan adalah petani dapat merasa disejahterakan, diberikan harga pangan yg berkeadilan dan adanya kepastian pasar. Sehingga hal-hal tersebut akan memotivasi para petani untuk menanam.
"Karena saat tidak ada perlindungan harga ketika panen raya, yang bisa membuat harga anjlok, ini merugikan petani dan bisa sampai menguras aset yang dimiliki petani untuk dijadikan modal menanam berikutnya," beber Eliza.
Adapun untuk ekstensifikasi, Eliza menilai program food estate bisa saja gagal jika masih tidak memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Ia menilai, pemerintah semestinya menjalankan program yang sesuai kaidah ilmiah dan jelas penyusunan teknisnya sesuai kajian.
"Jangan banyak trial and error karena kapasitas fiskal kita terbatas, harus bijak dalam belanja untuk menjalankan program. Pilihan kebijakan semestinya tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi saja, melainkan harus juga meningkatkan kesejahteraan para petaninya," paparnya.
Strategi dan Tantangan Pemerintah
Pemerintah melalui Kemenko Pangan mengungkapkan sejumlah tantangan yang akan dihadapi untuk mencapai swasembada pangan. Di antaranya adalah perubahan iklim secara ekstrem, kondisi perekonomian global, gejolak harga pangan dunia, bencana alam, perkembangan teknologi dan SDM, peningkatan jumlah penduduk, aspek distribusi dan alih fungsi lahan.
Sejumlah tantangan tersebut pun menjadi hambatan untuk memenuhi kebutuhan sejumlah komoditas pangan strategis dalam negeri, sehingga mendorong Indonesia harus mengimpor dalam jumlah yang tentu tidak sedikit.
Dalam data yang telah dihimpun oleh Investortrust.id dari berbagai sumber, potensi kekurangan produksi beras mencapai 5 juta ton pada 2024. Sedangkan kebutuhan beras dalam satu tahun tercatat sebanyak 31,21 juga ton. Sementara itu, kuota impor yang telah ditetapkan pemerintah untuk komoditas pangan tersebut adalah 3,6 juta ton.
Adapun untuk komoditas jagung, kebutuhan nasional 2024 adalah sebanyak 14,05 juta ton, namun produksi dalam negeri saat ini hanya mencapai 13,9 juta ton. Maka dari itu, potensi impor jagung guna menjaga stok tetap aman sepanjang tahun ini adalah sebanyak 1,96 juta ton.
Kemudian, untuk gula konsumsi, impor gula yang diproyeksi untuk menjaga stok pangan aman adalah sebanyak 708.609 ton. Pasalnya kebutuhan dalam negeri yang harus dipenuhi adalah 2,93 juta ton, sementara produksi yang dihasilkan hanya mencapai 2,59 juta ton.
Potensi impor besar-besaran juga dilakukan pada kedelai. Indonesia sendiri hanya mampu memproduksi kedelai sebanyak 167.886 ton, sedangkan kebutuhan dalam negeri yang harus dipenuhi adalah 2,65 juga ton. Oleh sebab itu, angka impor yang diproyeksikan untuk komoditas ini adalah 2,5 juta ton agar stok tetap aman.
Tak hanya masalah pemenuhan kebutuhan dan produksi dalam negeri. Jumlah kepemilikan lahan perkebunan dan pertanian yang dimiliki oleh petani menjadi tantangan swasembada pangan, pasalnya terdapat sebanyak 1,1 juta petani di Indonesia yang tidak memiliki lahan.
Berikutnya tergambarkan tingkat atau jumlah petani gurem yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2013 lalu, jumlah petani gurem sebanyak 14,2 juta, namun pada 2023 angkanya semakin meningkat menjadi 17,2 juta ton atau memiliki porsi sebanyak 48% dari total pekerja pertanian.
Meningkatnya jumlah petani gurem atau yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektare seperti yang terpampang selama ini menjadi tantangan yang semakin besar untuk mencapai ketahanan pangan. Pasalnya, produktivitas tak akan terjadi pada lahan-lahan sempit, dan petani tidak akan mendapatkan keuntungan.
Dalam kesempatan FGD Investortrust: Memperkuat Basis Pangan Lokal, Memacu Pertumbuhan Ekonomi 8% di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (19/12/2024), Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan Widiastuti, menyoroti rendahnya tingkat produktivitas pangan, khususnya beras di Indonesia yang tertinggal dari dua negara produsen pangan Asia, yakni Vietnam dan China. ''Produktivitas kita di Indonesia masih di bawah China dan juga Vietnam. Karena kita produktivitasnya masih 5,29 ton per hektare, sedangkan Vietnam itu 6,1 (hektare) dan China 6,5 ton per hektare,'' ujarnya. Ketertinggalan ini masih ditambah persoalan rendahnya porsi kepemilikan lahan petani yang rerata kurang dari 0,5 hektare. seperti dipaparakan sebelumnya, produktiktivitas yang tinggi sulit untuk bisa diterapkan pada lahan sempit.
Sementara itu, di Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan berbagai upaya untuk menjawab tantangan tersebut, salah satunya mendistribusikan benih atau bibit unggul, menyalurkan pupuk untuk petani, menggencarkan pompanisasi, hingga optimalisasi lahan.
Selain itu, Kementan akan menggelar sejumlah program pendukung upaya untuk mencapai swasembada pangan yang mulai dilakukan pada 2025 mendatang. Salah satunya adalah mencetak sawah baru dengan luas 3 juta hektare. Kemudian, revitalisasi sistem irigasi, pelibatan petani milenial, hingga transformasi pertanian ke arah yang lebih modern.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono sempat memastikan bahwa program cetak sawah seluas 3 juta hektare yang tengah dijalankan pemerintah berada pada jalur yang tepat dan progresnya berjalan optimal.
Ia menyebut, sarana dan prasarana produksi pertanian menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Berbagai fasilitas pun akan dilakukan seperti perbaikan irigasi, penyediaan benih unggul, pupuk, dan alat mesin pertanian (alsintan) guna mewujudkan pertanian modern yang mendukung swasembada pangan.
“Dengan begitu, kita optimistis cetak sawah 3 juta itu bisa selesai di 2028 sehingga kita punya ekstra lahan 3 juta yang kira-kira 3 tahun atau 2 tahun dari sekarang kalau kita cetak, dan bisa (dilakukan proses) produksi secara maksimal,” ucap Wamentan Sudaryono belum lama ini.
Bagaimana 2025?
Pada 2025 mendatang, pemerintah berkomitmen untuk melarang impor beras, jagung pakan dan garam serta gula untuk konsumsi. Ekonom Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai, penutupan keran impor untuk komoditas beras dapat tercapai tahun depan, karena pemerintah telah melakukan impor secara besar-besaran pada 2024 ini.
Berdasarkan data yang diperolehnya dari Perum Bulog, perusahaan milik negara tersebut telah meneken kontrak impor beras sebanyak 3,7 juta ton. Angka ini memang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kuota impor beras yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni 3,6 juta ton.
Dengan asumsi realisasi impor Bulog yang mencapai 3,5 juta ton, berarti stok akhir 2024 di gudang Bulog sebesar 1,33 juta ton. Menurutnya stok ini akan mencukupi untuk penyaluran beras hingga Idulfitri 2025. Ditambah stok awal 2024 sebesar 4,13 juta ton, total produksi dan impor stok beras awal 2025 diproyeksikan akan mencapai 7,074 juta ton.
“Produksi 2025 ditaksir 32,29 juta ton dan konsumsi 31,037 juta ton, ada surplus 1,253 juta ton. Tak perlu impor,” ungkap Khudori saat dihubungi investortrust.id.
Sementara itu, pengamat pertanian Syaiful Bahari menyebutkan kesuksesan pemerintah dalam mencapai swasembada pangan ditentukan pada perolehan produksi yang terjadi di 2025. Pasalnya, kondisi ini akan menentukan apakah target swasembada pada 2027 akan terwujud atau tidak.
Oleh karenanya, ia menilai berbagai masalah maupun tantangan terkait penurunan produksi harus diselesaikan oleh pemerintah. Di antaranya soal pasokan pupuk subsidi, kualitas benih padi yang jelek, infrastruktur pengairan yang tidak merata, dan selama ini ia menganggap pemerintah selalu terlambat dalam mengatasi masalah tersebut.
“Jika di 2025 ini, semua persoalan di atas tidak segera diatasi, sedangkan sekarang ini sudah masuk musim tanam pertama (MT1), realisasi distribusi pupuk belum berjalan karena regulasinya masih digodok, maka panen di MT1 ini target produksi bisa tak tercapai,” kata Syaiful Bahari.
Artinya, produksi beras nasional juga tidak cukup. Jadi, apabila pemerintah memutuskan tidak mengimpor pangan, terutama beras, maka harga akan melambung tinggi di awal 2025. Menurutnya, semua kondisi ini juga tergantung pada kemampuan anggaran pemerintah untuk pemenuhan cadangan beras nasional.
“Terkait swasembada di 2027, semua sangat tergantung kepada bagaimana di 2025. Jika produksi tetap defisit dan harga melonjak naik, maka impian swasembada di 2027 akan sulit tercapai,” ungkapnya.
Swasembada beras 'is Easy'?
Optimisme bahwa Indonesia bisa mencapai swasembada pangan disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian Kadin Indonesia Devi Erina Rahmawati. Berbicara dalam kesempatan FGD Pangan dengan tema "Memperkuat Basis Pangan Lokal, Memacu Pertumbuhan Ekonomi 8%", Kamis (19/12/2024), salah satu syarat untuk meningkatkan produktivitas produk pangan per hektare, pemerintah dan para petani diserukan untuk memanfaatkan lebih banyak pupuk organik ketimbang pupuk berbasis kimia. Ia menyebut pupuk berbasis kimia akan menyebabkan kualitas dan ‘kesehatan’ tanah semakin menurun. Akibatnya tentu akan berujung pada produktivitas varietas pertanian yang makin rendah.
Devi menyoroti sekitar 70% lahan pertanian di Indonesia telah mengalami degradasi unsur hara dalam tanah, yang mengakibatkan rendahnya produktivitas hasil pertanian. “Kita ini sudah 40 tahun menggunakan pupuk kimia. Dan studi riset di lapangan, juga keluhan dari petani, produktivitas kita setiap tahun menurun. Kalau historikal kita dulu produktivitas padi kita bisa 15 bahkan pernah mencapai 20 ton per hektare. Tahun ini itu hanya 5 ton per hektare,” kata Devi.
Menurutnya, seruan untuk memanfaatkan pupuk organik ini memang tak terlepas dari kondisi pasokan bahan baku pupuk yang tengah terpengaruh oleh tensi geopolitik dunia yang meningkat. Selama ini Indonesia pun hanya bisa memperoleh 30% pasokan bahan baku amonia dari pasar dunia dari total yang dibutuhkan. Sekadar informasi, produsen amonia terbesar dunia masih didominasi oleh China, diikuti oleh Rusia. Begitu perang antara Rusia dan Ukraina merebak, logistik pupuk dunia pun terganggu, dan terjadi kekurangan pasokan diikuti kenaikan harga. ”Ïtulah yang dialami oleh industri pupuk di Indonesia, tak hanya Indonesia saja, tapi seluruh dunia,” ujar Devi.
Situasi ini tentu akan menjadi kendala bagi sejumlah negara termasuk Indonesia yang tengah mengupayakan terciptanya swasembada pangan. Mengingat kebutuhan petani domestik masih kurang sekitar 4,5 juta ton dari kebutuhan total 13,5 juta ton per tahun.
Ia pun menyebut sudah saatnya para pelaku industri pertanian kembali menggiatkan penggunaan pupuk organik, yang sejatinya tersedia dengan baik di dalam negeri. “Dan kita sudah melakukan riset bersama Bulog dan juga BRIN, bahkan kita kerja sama juga dengan Bank Indonesia di Semarang serta Universitas Diponegoro (terkait pengembangan pupuk organik, red). Kita punya produsen-produsen pupuk organik di Indonesia, dan itu banyak sekali,” tuturnya.
Masih dalam kesempatan yang sama, ia menyarankan agar penggunaan pupuk kimia diimbangi separuhnya dengan pupuk organik, dan ia meyakini hasil produk pertanian khususnya padi, bisa meningkat produktivitasnya. “Kalau kita gunakan pupuk organik 50 persen, 50 persennya pupuk kimia, kapasitas produksi (padi) per hektare bisa naik minimal 7 ton,” ujarnya optimistis.
"Artinya, kalau kita 1 hektare sekarang ini produksi 4 ton Untuk menaikkan 2 kali lipat itu very easy, Dengan 50 persen organik, 50 persen kimia. Ini yang perlu jadi perhatian pemerintah, jadi tidak hanya program ekstensifikasi tapi juga intensifikasi. Menaikkan kapasitas produksi dengan lahan yang sudah ada di Jawa, Sulawesi, Sumatera. Kita bisa, saya yakin bisa swasembada beras," tandasnya.