Penegakan Hukum Panglima Peningkatan Penerimaan Negara

JAKARTA, investortrust.id – Sejak Agustus 2024, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan sejumlah inisiatif, untuk meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan ke depan. Langkah strategis ini bertujuan agar transisi ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto periode 2024-2029 berjalan lancar.

Sebelum Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah jabatan pada 20 Oktober 2024, tepatnya pada Agustus lalu, pemerintahan Jokowi telah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. RAPBN ini menekankan pada optimalisasi pendapatan, selain belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang inovatif. Rasio perpajakan akan terus dioptimalkan untuk memperkuat ruang fiskal, dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat.

Inovasi pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian yang tinggi juga akan terus ditingkatkan, melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Selain itu, penguatan peran lembaga pengelola investasi, serta pendalaman pasar keuangan.

"Presiden Prabowo menginginkan gebrakan baru dalam hal APBN, khususnya di bidang penerimaan. Setoran harus lebih tinggi, sehingga mampu mencukupi kebutuhan belanja. Arahan dari Presiden supaya membuat kredibilitas fiskal kita, fiscal space lebih luas, dan penerimaan bisa lebih tinggi, kalau kita lakukan enforcement yang benar tanpa mengganggu atau mendistorsi ekonomi," kata Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu di Jakarta, baru-baru ini.

Pada sisi belanja, lanjut dia, Presiden Prabowo mengingatkan soal efisiensi dan ketepatan sasaran dalam penyaluran belanja negara. Selain itu, pengelolaan utang yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

17 Program Prioritas Prabowo

Strategi tersebut dilakukan untuk membiayai dengan baik program-program pembangunan. Ini terutama 17 program prioritas yang dijanjikan Prabowo-Gibran.

Program tersebut mencakup:
 

1. Swasembada pangan, energi, dan tata kelola air.

Swasembada pangan merupakan salah satu tujuan yang berulang kali disampaikan Prabowo dalam berbagai kesempatan. Presiden menghendaki Indonesia memiliki kemandirian dalam memproduksi pangan.

Mantan Menteri Pertahanan ini mencanangkan sejumlah strategi untuk mewujudkan swasembada pangan. Ini, antara lain, mencetak lumbung-lumbung pangan atau food estate, terutama untuk pangan utama padi, jagung, dan singkong.

Prabowo-Gibran menargetkan menambah luas lahan panen hingga 4 hektare, sampai akhir masa jabatannya pada 2029. Demi mendukung rencana itu, Prabowo-Gibran juga akan membangun tata kelola air yang baik.

Pemerintah ke depan menekankan pentingnya tata kelola air yang baik, papar dokumen visi misinya, karena tidak hanya menjamin ketersediaan air saat kemarau. Hal ini juga mencegah terjadinya bencana saat musim hujan.

Untuk swasembada energi, Prabowo-Gibran meyakini Indonesia dapat menjadi pemasok utama energi hijau dunia, melalui pengembangan produk biodiesel dan bioavtur dari sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, serta energi hijau dari angin, matahari, dan panas bumi. Presiden optimistis pada 2029, program biodiesel B50 dan campuran etanol E10 dapat tercapai.

2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.

Program prioritas kedua yang bakal dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran ialah menyempurnakan sistem penerimaan negara. Pemerintah berencana melaksanakan amanah konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A dengan baik. 

Pemerintah bakal meningkatkan kapasitas lembaga penerimaan negara, yang diharapkan mampu mendukung upaya mendapatkan sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

3. Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi.

Reformasi bidang politik, hukum, dan birokrasi juga menjadi agenda prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Pemerintah bertekad menekan praktik politik uang, serta meningkatkan kesetaraan dan kemudahan dalam akses politik.

Sementara untuk reformasi bidang hukum, pemerintahan ke depan menegaskan pentingnya menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak setiap orang di mata hukum, dan adanya kepastian dalam penegakan hukum. Kepastian hukum, menurut pasangan Prabowo-Gibran merupakan salah satu prasyarat stabilitas ekonomi dan demokrasi.

Baca Juga

53 Bulan Beruntun, Surplus Neraca Perdagangan Naik Tembus US$ 3,26 Miliar September

Kemudian, untuk mewujudkan reformasi bidang birokrasi, pemerintahan ke depan bakal melanjutkan digitalisasi dan penguatan sistem satu data terpadu. Digitalisasi dengan satu data terpadu diyakini meningkatkan efisiensi, tata kelola, dan mendukung pembinaan karier para birokrat.

4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Tak ketinggalan, pemerintahan Prabowo-Gibran menjadikan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai salah satu program prioritasnya. Keduanya meyakini korupsi merupakan biang kebocoran anggaran dan berbagai aspek pembiayaan dalam pembangunan negara, sehingga merusak perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.

Untuk pemberantasan korupsi, pemerintahan berencana menghilangkan keuntungan yang diterima pelaku kriminal sekaligus mengupayakan pemulihan keuangan negara. Jika itu terwujud, Prabowo-Gibran optimistis ada manfaat ekonomi yang merata dan efisien, serta ada tambahan pembiayaan untuk percepatan kemajuan negara.

5. Pemberantasan kemiskinan.

Pemberantasan kemiskinan juga menjadi prioritas utama kebijakan pemerintahan ke depan. Prabowo-Gibran menargetkan pemberantasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen, yang akan dilakukan sesegera mungkin dalam 2 tahun pertama masa kerja.

Sementara itu, pemerintahan menargetkan menurunkan angka kemiskinan relatif hingga di bawah 6% pada akhir 2029.

6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba

Pencegahan dan pemberantasan narkoba juga turut menjadi program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Keduanya meyakini penyalahgunaan narkoba dapat menghancurkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintahan ke depan bakal memastikan langkah- langkah pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba dilakukan tepat sasaran dan menyeluruh. Ini termasuk dengan membangun kesadaran dari tingkat keluarga.

7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat. 
Untuk mewujudkan jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat, pemerintah bakal meningkatkan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat

BPJS Kesehatan dinilai mencapai target kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Agustus 2024, dengan menggaet 276.520.647 peserta. Angka tersebut mewakili 98,19% dari total populasi Indonesia pada semester I-2024, yang berjumlah 281.603.800 jiwa.

Pencapaian ini sejalan dengan target Universal Health Coverage (UHC) yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, di mana pemerintah menargetkan jangkauan kepesertaan JKN mencapai 98% dari total populasi. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar pernah memperkirakan kepesertaan aktifnya sekitar 80%. 

8. Penguatan pendidikan, sains, teknologi, serta digitalisasi.

Pemerintahan Prabowo-Gibran juga berjanji mengupayakan dana riset dan inovasi mencapai 1,5-2% dari produk domestik bruto (PDB), dalam 5 tahun masa kerjanya. Demi mewujudkan itu, kebijakan pemerintah harus mendukung investasi di bidang pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.

Prabowo-Gibran mencanangkan sejumlah strategi pendukung. Ini di antaranya membentuk dan mengembangkan dana abadi pendidikan, dana abadi pesantren, dana abadi kebudayaan, dan dana abadi lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Baca Juga

Pendapatan Rp 1.777 Triliun dan Belanja Rp 1.930,7 Triliun, Defisit APBN Rp 153,7 Triliun  

9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.

Pertahanan negara yang kuat, tentu saja, menjadi prioritas dan perhatian utama pemerintahan Prabowo-Gibran. Keduanya berkeyakinan kemakmuran dan kehidupan yang damai tercipta bila negara kondusif dan aman. 

Prabowo-Gibran juga yakin negara yang kuat mampu melakukan dan menciptakan apa pun yang dicita-citakan. Negara juga akan disegani dalam hubungan antarbangsa baik di kawasan maupun dunia.

10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.

Prabowo-Gibran bertekad pula menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif, memperkuat kesetaraan gender, dan melindungi hak-hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. Demi mewujudkannya, keduanya berjanji akan mengupayakan kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak-hak perempuan dan kelompok disabilitas, termasuk hak pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik.

Pemerintahan ke depan juga menyoroti secara khusus perlindungan untuk tumbuh kembang anak-anak. Ini termasuk kecukupan gizi mereka, yang antara lain akan dilaksanakan lewat program Makan Bergizi Gratis.

Postur APBN 2025

Untuk melancarkan transisi, menjelang pergantian pemerintahan, figur-figur dari unsur Tim Prabowo-Gibran juga bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM). Partai Gerindra menerangkan dua politikusnya dilantik oleh Presiden Jokowi untuk bergabung dalam KIM pada Juli lalu, yakni Bendahara Umum Partai Gerindra Thomas Djiwandono menduduki jabatan baru wakil menteri keuangan (wamenkeu) II dan Sudaryono menjadi wakil menteri pertanian (wamentan). Thomas juga kemudian ditunjuk Presiden RI Prabowo sebagai wamenkeu mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Kabinet Merah Putih, jabatan yang sama saat pemerintahan Jokowi.

Hal ini jelas membantu pemerintahan baru segera dapat melaksanakan program-programnya. Hal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan awal pemerintahan Jokowi harus menunggu sekitar 6 bulan-1 tahun untuk transisi APBN. 

Berdasarkan APBN tahun depan yang secara resmi disusun pemerintahan Jokowi dan telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sejumlah poin penting tercatat dalam Postur APBN 2025, termasuk target penerimaan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Pendapatan negara tahun depan ditargetkan menembus Rp 3.005,1 triliun, melonjak 7,2% dibandingkan target dalam APBN 2024 sebesar Rp 2.802,3 triliun. Ini terdiri atas penerimaan dalam negeri yang mencakup perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta hibah.

Penerimaan dalam negeri disasar naik menjadi Rp 3.004,5 triliun. Rinciannya adalah penerimaan perpajakan Rp 2.490,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp 513,6 triliun, serta hibah sebesar Rp 581,1 miliar.

Sedangkan belanja negara dalam APBN 2025 direncanakan sebesar Rp 3.621,3 triliun. Ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.701,4 triliun dan transfer ke daerah Rp 919,9 triliun. 

 
Dengan demikian, defisit APBN disasar sebesar Rp 616,2 triliun. Ini setara 2,53% produk domestik bruto (PDB), masih jauh dari batas maksimal yang diizinkan undang-undang 3%. Sedangkan pembiayaan anggaran direncanakan Rp 616,2 triliun, antara lain berupa pembiayaan utang dan pembiayaan lainnya.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat masih di Kabinet Kabinet Indonesia Maju mengatakan, hingga Agustus lalu, realisasi APBN masih on the track, sesuai target Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2024. 

Kinerja anggaran hingga akhir September lalu membaik, terutama dari sisi pendapatan. “Pendapatan negara telah terkumpul Rp 1.777 triliun, artinya 63,4% dari target. Ini kontraksinya adalah 2,5% year on year, namun kontraksi itu jauh lebih kecil dibandingkan pada bulan-bulan sebelumnya," ujar mantan Managing Director dan Chief Operating Officer World Bank tersebut, yang kini juga dipilih Prabowo menjadi menkeu dalam Kabinet Merah Putih, di Jakarta, baru-baru ini.

Sri, yang juga mantan menkeu era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini masih berharap bisa mengejar sesuai target pendapatan hingga akhir 2024. Target dalam APBN tahun ini sebesar Rp 2.802,3 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp 1.930,7 triliun. Belanja tersebut setara 58,1% dari total pagu tahun ini Rp 3.325,1 triliun, dengan alokasi terbesar untuk Belanja Pemerintah Pusat Rp 2.467,5 triliun, kemudian Transfer ke Daerah (TD) Rp 857,6 triliun.

Realisasi belanja pemerintah ini melonjak 15,3% year on year. Sri mengatakan, sejak awal tahun 2024 yang merupakan tahun pilpres dan pileg, pertumbuhan belanja negara mencapai double digit.

Menkeu pun optimistis tahun ini pertumbuhan ekonomi RI masih bisa 5,1% di tengah tekanan gejolak global dan tensi geopolitik memanas, meski sedikit di bawah target APBN 2024 sebesar 5,2%. Sedangkan asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 sebesar 5,2%.

Segera Berantas Kebocoran Penerimaan

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik Junaidi Rachbini menilai, menteri keuangan kabinet baru penting untuk memastikan target penerimaan negara pada 2025 tercapai. "Ada dua faktor yang akan menentukan (tercapainya target penerimaan). Pertama, faktor daya beli, yang sekarang turun. Kedua, kemampuan kementerian keuangan dan menterinya," tandasnya sebagaimana dilansir Antara belum lama ini.

Didik memprediksi target pengumpulan penerimaan negara tersebut, terutama dari pajak, akan menemui sejumlah tantangan, sehingga menkeu harus cakap menjalankan tugas. Ia menyampaikan bahwa sejumlah tantangan tersebut adalah daya beli masyarakat yang kini tengah menurun, serta banyak masyarakat kelas menengah yang turun kelas.

“Juga ada masalah pada kepatuhan pajak di kalangan orang kaya. Namun, jika masalah tersebut bisa diselesaikan, maka target yang sebenarnya sulit tersebut mungkin bisa dicapai. Kalau menteri keuangan lemah (tidak cakap), target itu bubar (gagal tercapai),” ucapnya.

Selain faktor kinerja menkeu, Didik menegaskan bahwa target penerimaan negara tersebut juga tidak bisa dicapai, jika pertumbuhan perekonomian nasional tidak sesuai harapan serta tidak adanya upaya perbaikan sistem perpajakan. Diperlukan pula peningkatan kepatuhan wajib pajak, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penghindaran pajak, serta penggalian potensi pajak dari sektor informal yang bervolume besar.

“Reformasi perpajakan perlu terus dilanjutkan, termasuk digitalisasi dan perluasan basis pajak. Untuk mencapai target setinggi itu, kemampuan pengumpulan pajak juga harus meningkat secara signifikan,” imbuhnya.

Untuk meningkatkan penerimaan negara, sejumlah upaya prioritas harus segera dieksekusi. Apalagi, pemerintahan baru Presiden Prabowo menargetkan mampu mengakselerasi pembangunan ekonomi 8% demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju dengan income per capita melonjak menjadi US$ 30.300, dari tahun ini yang diperkirakan sekitar US$ 5.400. 

Langkah ini terutama dengan penegakan hukum yang baik, transparan, dan akuntabilitas tinggi, selain upaya lain seperti memacu pertumbuhan Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas dan migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penguatan penegakan hukum ini lebih konkret terutama untuk mengurangi potensi kebocoran pajak dan penerimaan lain. Salah satu sumber peningkatan penerimaan negara yang perlu digenjot lewat penegakan hukum di bidang pajak ini bukan sekadar asumsi tanpa bukti. 

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI) Teuku Riefky tegas menyarankan agar pemerintahan Presiden Prabowo fokus memperkuat penegakan hukum, guna meningkatkan penerimaan pajak. Ia menyebut sebelumnya, lemahnya penegakan hukum masih menjadi salah satu faktor utama rendahnya penerimaan pajak di Tanah Air. 

Oleh karena itu, penegakan hukum yang baik akan menjadi panglima dalam mendongkrak penerimaan negara dengan pajak merupakan penyumbang utamanya. “Banyak kasus menunjukkan lemahnya penegakan hukum, sehingga penerimaan pajak NKRI juga rendah. Hal-hal seperti ini yang perlu segera diperbaiki,” tandasnya.

Penguatan penegakan hukum, kata dia, sangat penting agar potensi kebocoran pajak dapat segera ditekan. Langkah ini selaras dengan salah satu misi dalam Asta Cita, yakni reformasi tata kelola pemerintahan yang menekankan pada pencegahan kebocoran pendapatan negara, terutama di sektor sumber daya alam dan komoditas bahan mentah.  

 
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat melakukan video conference dengan seluruh jajaran Polda dan Polres membahas tindak lanjut untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Jenderal Sigit mengatakan Polri telah mempersiapkan rencana kerja dalam 100 hari untuk mendukung program Asta Cita untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Visi pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045 dapat disimpulkan dalam Asta Cita. Polri telah mempersiapkan program 100 Hari untuk mendukung Asta Cita yang ditetapkan pemerintah," kata Jenderal Sigit dalam keterangan belum lama ini.

Naikkan Tax Ratio

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, saat ini, tax ratio Indonesia sebesar 10,1% dari produk domestik bruto. Rasio pajak ini jauh lebih rendah dibanding negara tetangga Asean, seperti Malaysia dan Singapura.

Prabowo pernah menjelaskan bakal memperluas wajib pajak, agar tax ratio Indonesia naik menjadi 16% terhadap PDB. Prabowo menuturkan bahwa saat ini tax ratio Indonesia hanya berada di level 10% PDB. 

Angka itu, lanjut Prabowo, lebih kecil jika dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, dan Kamboja yang berada di angka 16-18% terhadap PDB. "Rasio pajak Indonesia bisa jauh lebih baik, sekarang tax ratio RI sekitar 10%. Tetapi, tetangga kita Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Kamboja sudah sekitar 16-18%, masih ada ruang untuk perbaikan," tegas Prabowo. 

Kejar Pengemplang Pajak SDA

Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Hashim Djojohadikusumo menyebut sudah mengantongi data soal pengusaha nakal yang mengemplang pajak di sektor sumber daya alam (SDA) minyak sawit. Data tersebut diperoleh dari Luhut Binsar Pandjaitan saat masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M Yusuf Ateh.

Ada sekitar 300 pengusaha nakal yang mengemplang pajak. Nilainya fantastis, hingga sekitar Rp 300 triliun. Pemerintahan Prabowo harus segera mengejar ratusan pengemplang pajak itu. 

"Ini ada indikasi pengusaha yang nakal. Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Pak Luhut, Pak Ateh, dan dikonfirmasi dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Ada jutaan hektare kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal, ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar," ujar Hashim belum lama ini.

Hashim mengungkapkan, 300 lebih wajib pajak nakal yang belum membayar pajak kepada pemerintah itu memiliki utang pajak senilai Rp 300 triliun. Ia mengatakan, dengan mengejar kebocoran pajak ini, pemerintah diperkirakan bisa memperoleh tambahan penerimaan negara Rp 50 triliun per tahun. Dia menyebut angka tersebut dapat digunakan untuk melaksanakan program makan bergizi gratis dua kali dalam sehari, untuk 9 juta anak.

"Tolong catat, ini direkam, setiap Rp 50 triliun kita dapat tutup kebocoran, kita bisa berikan makanan gratis pagi dan siang untuk 9 juta jiwa," ujar Hashim.

Itu baru kasus di satu bidang komoditas andalan Indonesia, minyak sawit, di mana RI merupakan produsen terbesar dunia. Kasus di komoditas penting lain juga terjadi dengan kerugian negara yang juga sangat fantastis nilainya, seperti di pertambangan timah.

Indonesia tercatat merupakan produsen timah terbesar kedua di dunia. Produksi tambang timah di Indonesia pada 2021 mencapai 71 ribu ton. RI hanya kalah dengan Cina yang diperkirakan mampu memproduksi 85 ribu ton timah per tahun.

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), kerugian keuangan negara akibat kasus dugaan korupsi pengelolaan timah mencapai Rp 300 triliun. Angka ini berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara di kasus timah, yang tertuang dalam laporan Nomor PE.04.03/S-522/D5/03/2024 tanggal 28 Mei 2024.

JPU Kejaksaan Agung (Kejagung) Zulkipli menyebut sebelumnya, saksi yang dihadirkan dalam mengusut kasus tersebut berasal dari semua disiplin keilmuan, untuk membuktikan dakwaan jaksa. "Jadi, bukan hanya dari ahli keuangan negara, ahli hukum pidana juga ada. Ada juga ahli hukum pertambangan hingga ahli kehutanan dan lingkungan, karena ini terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara," ucapnya.

Kerugian keuangan negara ini tentunya tidak hanya harus dibayarkan kembali ke kas negara oleh para pelakunya dan mereka kena sanksi pidana. Namun, mereka juga harus membayar dendanya untuk menimbulkan efek jera. 

Perkuat Kepercayaan Investor

Penegakan dan kepastian hukum ini tentunya akan memperkuat kepercayaan investor untuk berinvestasi dan berbisnis. Ini juga didukung kinerja fiskal Indonesia yang dinilai cukup sehat sejak pemerintahan Presiden Jokowi. 

Fiskal yang sehat ini membantu ekonomi Indonesia cepat pulih saat dihantam krisis pandemi baru Covid-19. Ekonomi RI juga resilien di tengah gejolak global akibat dampak pecahnya perang Ukraina-Rusia, era suku bunga tinggi, hingga memanasnya tensi geopolitik dengan meluasnya perang Israel-Palestina di Timur Tengah.

Fiskal RI yang sehat ini tidak hanya mendapat pengakuan dari banyak pihak di dalam negeri, namun juga lembaga-lembaga internasional. World Bank pun dalam laporan baru-baru ini menyatakan, di antara negara-negara besar di kawasan Asia Timur dan Pasifik, hanya Indonesia yang diperkirakan mengalami pertumbuhan ekonomi tahun 2024 dan 2025 setara atau di atas tingkat pertumbuhan sebelum pandemi. Sementara, pertumbuhan Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam diperkirakan berada di bawah tingkat sebelum pandemi.

Di Atas Investment Grade

Pada 30 September 2024, Rating and Investment Information, Inc (R&I) tercatat telah mengafirmasi Sovereign Credit Rating (SCR) Indonesia pada peringkat BBB+, dua tingkat di atas investment grade, dengan outlook positif. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, R&I meyakini kondisi ekonomi Indonesia yang solid akan berlanjut.

Hal ini didukung fundamental ekonomi semakin kuat, ketahanan eksternal yang terjaga, serta defisit fiskal dan rasio utang pemerintah rendah. “Penegasan R&I atas peringkat Indonesia tersebut mencerminkan kepercayaan internasional yang kuat, terhadap kondisi makroekonomi RI yang stabil dan stabilitas sistem keuangan yang terjaga. Mereka juga percaya akan prospek ekonomi RI jangka menengah meningkat, di tengah ketidakpastian global terutama pada paruh pertama 2024," kata Perry.

Kepercayaan internasional ditopang pula oleh sinergi yang erat antara BI, pemerintah, dan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, didukung kredibilitas otoritas yang terjaga baik.

R&I memperkirakan ekonomi Indonesia akan tetap solid pada paruh kedua tahun 2024, dengan pertumbuhan keseluruhan tahun sekitar 5%. Prediksi ini sejalan dengan proyeksi pertumbuhan nasional oleh Bank Indonesia, di angka 4,7-5,5%.

"R&I juga meyakini bahwa stabilitas harga akan terjaga. Hal ini didukung oleh kebijakan moneter BI yang disiplin, serta kerja sama yang semakin erat dengan pemerintah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Pada aspek ketahanan eksternal, defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap rendah, pada kisaran 1% dari PDB," ujarnya.

Dari perspektif fiskal, lanjut Perry, pemerintah juga tetap berkomitmen kuat untuk menjaga disiplin fiskal di awal pemerintahan baru. Hal ini dilakukan dengan menjaga defisit fiskal di bawah 3% dari PDB. 

Dengan terus ditingkatkannya pendapatan negara dan belanja yang efisien, efektif, dan strategis, maka hal ini akan mengakselerasi pertumbuhan yang ditargetkan pemerintahan Prabowo 8%. Pertumbuhan ekonomi yang naik kelas jelas akan menjadi sumber pertumbuhan penerimaan berkelanjutan, yang membangun Indonesia menuju negara maju pada 2045.  ***