Menimbang Rencana Indonesia Bergabung dengan BRICS
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Luar Negeri Sugiono memenuhi undangan Konferensi Tingkat Tinggi BRICS Plus 2024 di Kazan, Rusia, pada 23-24 Oktober 2024. Kehadiran Menlu Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat hubungan dengan seluruh negara termasuk anggota BRICS.
BRICS merupakan forum kerja sama yang dibentuk Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Forum ini dibentuk untuk membahas isu-isu global terkini. Pada awal 2024, Uni Emirat Arab (UEA), Iran, Mesin, dan Ethiopia telah bergabung dengan BRIS. Dengan tambahan empat negara tersebut, total negara di BRICS berjumlah sembilan negara.
Di tengah wacana Indonesia yang akan bergabung dengan BRICS, saat ini Indonesia sendiri sedang menjalani aksesi untuk bergabung dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan pendaftaran resmi Indonesia ke BRICS sebenarnya semakin menegaskan ketergantungan Indonesia terhadap China. Tanpa gabung dengan BRICS, ujar Bhima, porsi China pada perdagangan dan investasi ke Indonesia sendiri sudah sangat besar.
“Impor Indonesia dari China melonjak 112,6% dalam sembilan tahun terakhir, dari US$ 29,2 miliar pada 2023 menjadi US$ 62,1 miliar pada 2023,” kata Bhima dalam keterangan resminya, Sabtu (26/10/2024). Sementara dari sisi investasi, aliran modal yang masuk dari China melonjak 11 kali lipat pada periode 2015-2023.
“Ketergantungan pada China juga membuat perekonomian lebih rapuh. Disaat ekonomi China diproyeksikan menurun 3,4% dalam 4 tahun kedepan berdasarkan World Economic Outlook IMF, terdapat kekhawatiran dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS justru melemahkan kinerja perekonomian. Kondisi ini idealnya direspons dengan penguatan diversifikasi negara mitra di luar China bukan malah masuk menjadi anggota BRICS,” lanjut dia.
Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, rencana Indonesia bergabung dengan BRICS tidak harus diartikan Indonesia tengah menjaga jarak dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS).
Wijayanto menyebut India, UEA, Brazil, dan Arab Saudi misalnya, kendati mereka adalah negara-negara anggota BRICS namun masih memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat. “Sebaliknya, menjadi anggota OECD tidak berarti menjaga jarak dengan negara-negara BRICS terutama China dan Rusia,” kata Wijayanto kepada Investortrust.id, Sabtu (26/10/2024).
Menurut Wijayanto, OECD dan BRICS bukanlah blok yang rigid. Dia menjelaskan masing-masing anggota tetap bebas melakukan kerja sama. “Pertimbangan kita mestinya lebih pragmatis bukan politis, mana yang lebih memberikan keuntungan bagi Indonesia itulah yang akan dipilih,” ujar dia.
Wijayanto menggambarkan OECD jelas ingin mempertahankan status quo dengan beberapa negara Barat mendominasi ekonomi dunia, termasuk terkait dengan sistim perdagangan dunia dan sistem moneter, dengan Dolar AS menjadi reserve currency dunia. Sementara WTO menjadi wadah yang menyediakan platform bagi negara-negara anggota untuk merundingkan perjanjian perdagangan guna mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota.
Di sisi lain, kata Wijayanto, BRICS ingin melakukan terobosan, dengan ide yang paling ekstrem berupa dedolarisasi dan membentuk mata uang alternatif pengganti dolar AS. Wacana ini getol disuarakan Rusia dan China. Baik Rusia dan China, termasuk India, mempertimbangkan penggunaan mata uang bersama atau meningkatkan perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara. Tujuannya, tentu untuk mengurangi volatilitas ekonomi yang sering kali dipicu oleh fluktuasi nilai tukar dolar AS, dan meningkatkan stabilitas dalam transaksi internasional negara anggotanya.
“Kalau pun akhirnya memutuskan bergabung dengan BRICS, idealnya Indonesia menjadi bagian yang moderat, mendorong kerja sama dagang serta mewujudkan sistem pembayaran baru yang tidak terlalu bergantung pada dolar AS,” ujar dia.
Bagaimana dengan OECD? Wijayanto mengatakan bergabung dengan forum Ini juga pilihan yang bagus, namun unsur status quo-nya masih sangat kental. Misalnya untuk menjadi anggota, calon anggota harus memenuhi kriteria yang disusun dengan values dan parameter pemikiran yang sangat Barat.
Wijayanto beranggapan, idealnya Indonesia bsia bergabung dengan dua forum tersebut, seperti halnya Thailand dan Turki. Skenario kedua, jelas dia, Indonesia harus memilih berdasarkan prioritas kelompok yang lebih menghargai posisi Indonesia.
“The worst scenario adalah, kita dalam posisi digantung; tidak menjadi bagian dari keduanya, akibat kita ragu menentukan sikap. Kita sudah terlalu lama dalam posisi ini dan harus segera diakhiri,” kata dia.
Dalam kesempatan berbeda, Direktur China-Indonesia Desk CELIOS Muhammad Zulfikar Rakhmat menyampaikan sejatinya hingga saat ini belum ada urgensi bagi Indonesia untuk bergabung dengan grup ekonomi BRICS.
“Mengingat keberadaan China dalam grup tersebut, dikhawatirkan memengaruhi independensi Indonesia dalam bersikap di berbagai isu krusial. Salah satunya merespon manuver China di kawasan Laut China Selatan,” tutur Zulfikar.