BTN (BBTN) Dorong Sistem Database Nasional untuk Atasi Backlog Perumahan
Poin Penting
|
BANDUNG, investortrust.id - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN (BBTN) menilai, persoalan kekurangan rumah (backlog) perumahan nasional masih menghadapi tantangan mendasar, terutama terkait kejelasan dan validitas data.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan, hingga saat ini angka backlog yang beredar masih bersifat statistik agregat tanpa basis data individu yang jelas.
“Data backlog ini adalah data statistik. Cuma problemnya sampai hari ini sama, tidak ada siapa sebenarnya yang backlog. Terus mereka sekarang ada di mana, by name by address, Itu counting statistik yang sampai hari ini kita pengen menyelesaikannya pun jadi kesulitan,” ujarnya, dalam acara Intimate Session with Media Partners, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/4/2026).
Baca Juga
Salurkan 6 Juta KPR Senilai Rp 530 Triliun, BTN (BBTN) Perkuat Ekosistem Perumahan Nasional
Menurut Nixon, kondisi tersebut berbeda dengan sistem antrean pada ibadah haji yang dinilai lebih terukur karena berbasis data individu. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat menghitung secara pasti waktu tunggu berdasarkan kuota yang tersedia.
“Sistem antrian haji, pemerintah langsung bisa mengukur berapa tahun akan selesai. Karena ada by name, ada by address, dapat kuota tahunannya, kalau dikali kira-kira sekian tahun. Di perumahan itu enggak ada,” katanya.
Untuk itu, BTN mendorong pembangunan ekosistem database nasional perumahan, di mana masyarakat yang ingin memiliki rumah dapat mendaftar terlebih dahulu, layaknya sistem antrean haji.
“Itu yang kita juga sering sampaikan ke pemerintah, dalam hal ini Kementerian PKP, Tapera, kita harus bangun ekosistem database, di mana masyarakat sebelum beli rumah itu mendaftar,” ucap Nixon.
Baca Juga
BTN Targetkan NPL Kredit Konstruksi Turun ke 3 Persen, Fokus Bersihkan Portofolio 'Legacy'
Ia menambahkan, tanpa kejelasan data, angka backlog yang selama ini digunakan juga sulit diverifikasi. Di lain sisi, Nixon mengapresiasi berbagai upaya pemerintah dalam mengurangi backlog, antara lain melalui peningkatan kuota program pembiayaan dan bantuan perumahan.
Pemerintah, kata dia, telah meningkatkan anggaran untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hingga lebih dari 400.000 unit pada tahun ini. Selain itu, skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta Kredit Program Perumahan (KPP) juga terus diperkuat.