LPDB Koperasi Perkuat Penyaluran Dana Bergulir, KDKMP Masuk Tahap Operasional

JAKARTA, investortrust.id – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi terus memperkuat perannya dalam mendukung pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) seiring masuknya program tersebut ke tahap operasionalisasi.

Penguatan dilakukan melalui penyaluran dana bergulir yang akuntabel, terukur, dan berkelanjutan, dengan dasar hukum Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2025.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto mengatakan bahwa pihaknya tidak hanya berfokus pada pembiayaan, tetapi juga memastikan kesiapan ekosistem kelembagaan dan infrastruktur pendukung di daerah.

Baca Juga

LPDB Koperasi Ajak Generasi Muda Bangun Ekonomi Gotong Royong Lewat Koperasi

“Monitoring mencakup progres pembangunan fisik KDKMP, kesiapan tim verifikasi dan validasi di daerah, serta dukungan pemerintah daerah dalam pembentukan koperasi sekunder sebagai pusat distribusi,” ujar Krisdianto melalui penjelasan resminya di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Kegiatan monitoring telah dilakukan di sejumlah wilayah strategis, antara lain Provinsi Bali dengan 7 KDKMP, Kalimantan Barat sebanyak 14 KDKMP, Kalimantan Timur sebanyak 10 KDKMP, serta Kalimantan Tengah dengan 1 KDKMP.

Guna memastikan penyaluran dana bergulir tepat sasaran, LPDB Koperasi juga melakukan inovasi melalui penerapan Innovative Credit Scoring (ICS). Sistem ini terintegrasi dalam platform Simkopdes sehingga proses penilaian kelayakan pembiayaan menjadi lebih cepat, objektif, dan berbasis data.

Baca Juga

LPDB Salurkan Dana Bergulir Rp47 Miliar untuk Proyek Fiber Optik Koperasi Indosat

Menurut Krisdianto, penerapan ICS menjadi langkah strategis dalam memperkuat akuntabilitas sekaligus mitigasi risiko dalam penyaluran dana. “Kami memastikan setiap penyaluran dana bergulir dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan berbasis data. Penerapan innovative credit scoring mempercepat proses pembiayaan sekaligus memastikan dana produktif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Ia menambahkan, sinergi dengan pemerintah daerah dan penguatan koperasi sekunder menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem distribusi yang efisien dan terintegrasi. “KDKMP tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan pemerintah daerah serta koperasi sekunder sebagai aggregator sangat penting untuk menghubungkan produksi dan distribusi,” tambah Krisdianto.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, LPDB Koperasi optimistis KDKMP dapat menjadi pilar utama dalam memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong kemandirian koperasi di Indonesia.