OJK Gelar Kegiatan Edukasi Keuangan, Jangkau 5,4 Juta Peserta
JAKARTA, investortrust.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menggelar 1.394 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 5,4 juta peserta di seluruh Indonesia pada periode 1 Januari-31 Maret 2025.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan, platform digital Sikapi Uangmu telah menerbitkan 80 konten edukasi, dengan total 373.193 audiens.
Sikapi Uangmu adalah saluran komunikasi khusus OJK untuk konten edukasi keuangan kepada masyarakat melalui minisite dan aplikasi.
Baca Juga
"Selain itu, terdapat 4.424 pengguna Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU), dengan total akses modul 1.999 kali dan penerbitan 755 sertifikat kelulusan modul," ujar wanita yang karib disapa Kiki tersebut dalam konferensi pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan Maret 2025 secara virtual di Jakarta, Jumat (11/4/2025).
Kiki menjelaskan, upaya meningkatkan literasi keuangan itu didukung penguatan program inklusi keuangan melalui kolaborasi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah terbentuk di seluruh provinsi (38 Provinsi) dan kabupaten/kota (514 kab/kota) di Indonesia.
Kiki mengungkapkan, OJK selama Maret 2025 telah melaksanakan berbagai kegiatan literasi dan inklusi keuangan. Pertama, OJK menggandeng Bursa Efek Indonesia (BEI) dan perusahaan sekuritas guna meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia.
Program itu dikhususkan bagi segmen pekerja migran Indonesia (PMI) dan pelajar atau mahasiswa yang termasuk dalam 10 segmen sasaran prioritas Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025.
“Dalam program ini, OJK menyelenggarakan webinar edukasi keuangan bagi diaspora dan masyarakat Indonesia di Jerman atas kerja sama dengan Konjen RI Frankfurt dan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Jerman,” kata dia.
Kedua, menurut Kiki, OJK melakukan sosialisasi TPAKD bersama Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) kepada delapan TPAKD di Provinsi Kalsel, yaitu TPAKD Kabupaten/Kota Banjar, Banjarbaru, Barito Kuasa, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tanah Bumbu.
Baca Juga
"Ketiga, untuk memperkuat optimalisasi peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam TPAKD, pada 17 Maret 2025 telah dilakukan sinergi dengan Kemendagri mengenai TPAKD kepada kepala daerah baru agar memiliki informasi serta pemahaman yang sama tentang pentingnya TPAKD, serta literasi dan inklusi keuangan dalam pembangunan daerah," papar dia.
Kiki menambahkan, guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas anggota TPAKD terkait arah strategis TPAKD 2025 dan penggunaan Sistem Informasi Percepatan Akses Keuangan Daerah (SiTPAKD), telah dilakukan kegiatan capacity building TPAKD di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Provinsi Jambi.