OJK Gelar Kegiatan Edukasi Keuangan, Jangkau 5,5 Juta Peserta di Seluruh Indonesia hingga April 2025

 

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan, platform digital Sikapi Uangmu yang berfungsi sebagai saluran komunikasi khusus untuk konten edukasi keuangan kepada masyarakat melalui minisite dan aplikasi, telah menerbitkan 106 konten edukasi, dengan total 514.770 viewers. 

 

"Selain itu, terdapat 5.858 pengguna Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU), dengan total akses modul sebanyak 3.004 kali dan penerbitan 1.178 sertifikat kelulusan modul," ujar Friderica atau yang akrab disapa Kiki ini dalam acara Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan April 2025 yang diselenggarakan secara virtual di Jakarta, Jumat (9/5/2025).

 

Kiki menjelaskan, upaya peningkatan literasi keuangan tersebut didukung oleh penguatan program inklusi keuangan melalui kolaborasi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh provinsi (38 Provinsi) dan Kabupaten/Kota (514 Kabupaten/Kota) di Indonesia.

 

Lebih lanjut, Kiki menyebut, dalam rangka pelaksanaan kegiatan literasi dan inklusi keuangan, selama April 2025, OJK telah melakukan berbagai kegiatan. Di antaranya adalah melakukan implementasi GENCARKAN melalui penyelenggaraan 11.503 program yang telah menjangkau 53,6 juta peserta dari Januari sampai dengan April 2025. 

 

Baca Juga

OJK Sebut 12 Peserta Fintech Lending Belum Penuhi Ekuitas Minimum Rp 7,5 Miliar

 

Kegiatan tersebut terdiri atas edukasi keuangan secara langsung sebanyak 5.237 kegiatan yang menjangkau 523.285 peserta serta edukasi keuangan digital sebanyak 6.266 konten yang menjangkau 53,1 juta viewers.

 

Kemudian, OJK, BI dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggelar Perayaan Hari Kartini dengan kegiatan Edukasi Keuangan bagi perempuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bertema “Perempuan Berdaya dan Cerdas Finansial Menyongsong Masa Depan Sejahtera" pada 21 April 2025 di Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 1.607 orang yang merupakan calon PMI, instruktur PMI, dan tenaga pengajar PMI. 

 

Menurut Kiki, edukasi keuangan PMI tersebut merupakan kontribusi dari Anggota Kelompok Kerja Devisa Sektor Jasa yang tergabung dalam 14 Kementerian dan Lembaga dalam upaya meningkatkan penerimaan devisa negara sekaligus meningkatkan literasi keuangan melalui pengenalan pengelolaan keuangan, produk dan layanan SJK agar terhindar dari berbagai tawaran kejahatan atau penipuan keuangan.

 

Lalu, dalam rangka mendukung terwujudnya SJK yang inklusif, OJK menggelar kegiatan pelatihan content creator bagi penyandang disabilitas perempuan. Kegiatan OJK Digiclass Content Creator Penyandang Disabilitas Perempuan dengan tema “Selalu Berkarya, Berdaya Tak Mengenal Batas", dilaksanakan pada 22 April 2025, bertepatan dengan momentum peringatan Hari Kartini. 

 

Dalam kegiatan ini, OJK berkolaborasi dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Koneksi Indonesia Inklusif (KONEKIN) dan Yayasan Rumah Mans, serta dihadiri lebih dari 100 peserta wanita penyandang disabilitas.

 

Kemudian, dalam rangka mendorong peningkatan inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas melalui Pedoman SETARA, telah dilakukan Sosialisasi Pedoman SETARA kepada PUSK di bawah pengawasan OJK pada 22 April 2025 secara daring dengan total peserta sebanyak 2.305 PUSK yang terdiri dari bank umum, perusahaan efek, perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, DPLK, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, pergadaian, P2P lending, layanan urun dana, lembaga keuangan khusus, dan BPR. 

 

Selanjutnya, kata Kiki, telah dilakukan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk pelaksanaan sosialisasi PUSK di bawah pengawasan Bank Indonesia, yaitu Penyedia Jasa Keuangan (PJP). Sebagai bentuk implementasi, monitoring, dan evaluasi, PUSK mengisi Penilaian Mandiri Pedoman SETARA (periode pengisian pada 22 April – 16 Mei 2025 melalui portal OJK Survey) yang membantu dalam melakukan pemetaan dan penilaian atas implementasi inklusi disabilitas yang telah dilakukan, serta memberikan informasi terkait kondisi eksisting dan rencana perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan bagi penyandang disabilitas. 

 

Di sisi lain, dalam rangka mensinergikan dan menerjemahkan strategi nasional (RPJPN & RPJMN) menjadi program kerja daerah yang dapat digunakan oleh TPAKD, telah dilakukan kolaborasi dan sinergi dalam menyusun Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan ukuran inklusi keuangan di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Pada tanggal 17 April 2025 telah dilaksanakan pertemuan dan implementasi penyelarasan IKAD bersama Kemenko Perekonomian selaku Ketua Sekretariat DNKI, Bappenas, dan pihak-pihak terkait, sebagai upaya mendukung pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

 

Baca Juga

Berantas Judi Online, OJK Minta Bank Blokir 14.117 Rekening per Maret 2025

 

Selain itu, Sosialisasi Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) dan market research akses keuangan telah dilakukan kepada Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta pada tanggal 24 s.d. 25 April 2025 dengan melibatkan Kemenko Perekonomian dan Bappenas. Selanjutnya, market research akan dilakukan di wilayah Kabupaten Bantul melibatkan 384 responden pada 9 desa terpilih, yang bertujuan untuk mendukung pemetaan kondisi, tantangan, dan panduan menyusun program kerja inklusi keuangan yang lebih efektif. 

 

"Telah dilaksanakan sosialisasi TPAKD dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas anggota TPAKD terkait arah strategis TPAKD tahun 2025 dan penggunaan sistem informasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (SiTPAKD) dalam Rapat Koordinasi TPAKD Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta perwakilan 16 TPAKD di Provinsi Lampung pada 25 April 2025," jelas Kiki.

 

Kiki menambahkan, penguatan kolaborasi dan aliansi strategis pengembangan literasi dan inklusi keuangan syariah juga terus dilakukan. 

 

"OJK berkomitmen untuk terus memperluas kegiatan edukasi keuangan syariah dengan membentuk Duta Literasi Keuangan Syariah melalui kegiatan Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS)," pungkas Kiki.