Respons Erick Thohir usai Wamen hingga Dirjen Pajak Jadi Komisaris Bank BUMN
JAKARTA, investortrust.id - Menteri BUMN Erick Thohir memberikan respons usai sejumlah wakil menteri (wamen) dan pejabat kementerian diangkat menjadi komisaris di bank pelat emrah. Menurut Erick hal ini tidak lepas dari upaya sinergi yang lebih optimal antara pemerintah dengan perusahaan pelat merah, khususnya bank yang masuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Bank Himbara terdiri dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).
"Perwakilan daripada para menteri yang hadir tentu (bagian) komposisi pemegang saham yang ada di Himbara sendiri. Tidak lain untuk memastikan sinergisitas program pemerintah tapi tetap transparasi publik terus terjadi secara korporasi," kata Erick saat melepas peserta mudik gratis bersama BUMN di kompleks GBK, Senayan, Jakarta, Kamis (27/3/2025).
Erick memastikan penunjukkan sejumlah pejabat kementerian sebagai komisaris bank-bank Himbara berkaitan dengan tugas yang diemban. Dia mencontohkan, bagaimana penunjukkan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza sebagai komisaris BRI. Adapun BRI dikenal memiliki perhatian khusus terhadap sektor UMKM.
Baca Juga
Respons BI soal Pejabatnya yang Diangkat Jadi Komisaris Bank BUMN
Selain sejumlah wamen, pejabat lain yang ditunjuk sebagai komisaris bank Himbara adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo. Nama Suryo ditetapkan menjadi komisaris utama BTN melalui rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) pada Rabu (26/3/2025) kemarin.
"Kemarin di BRI ada perwakilan dari kementerian UMKM misalnya, lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan kementerian perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan, tetapi tetap diawasi ada kementerian keuangan, Bank Indonesia dan lainnya," ujar dia.
Lebih lanjut Erick memastikan pada bulan April 2025 nanti Kementerian BUMN akan merevisi sejumlah aturan untuk mendorong pengelolaan perusahaan yang lebih efisien. Termasuk di antaranya aturan yang mengatur setelah adanya inbreng perusahaan-perusahaan BUMN ke Danantara.
"Setelah bulan lebaran ini kami akan merevisi lagi beberapa peraturan yang bisa mendorong efisiensi lebih dalam, untuk kinerja daripada BUMN sendiri tentu bersama-sama dari Danantara yang memang berfokus pada investasi, bagaimana peningkatan yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia," ungkap dia.
Baca Juga
Dirjen Pajak Suryo Utomo Jadi Komut Baru BTN, Nixon Napitupulu Tetap Dirut
Sebagai catatan, berikut sejumlah pejabat kementerian yang diangkat menjadi komisaris di bank BUMN:
- Wakil Menteri BUM Kartika Wirjoatmodjo menjadi komisaris utama BRI
- Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza menjadi Komisaris BRI
- Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menjadi komisaris BTN
- Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjadi komisaris Bank Mandiri
- Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata menjadi Wakil Komisaris Utama BNI
- Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo menjadi Komisaris Utama BTN
- Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman menjadi Komisaris Bank Mandiri

